Camat Manggarai Timur Bentak BNPB: Kontroversi Distribusi Bantuan Pascagempa Mengguncang NTT

Ringkasan Singkat

• Camat Agustinus Supratman memarahi BNPB atas cara pembagian bantuan pascagempa di Manggarai Timur.
• Bantuan yang diklaim melimpah ternyata tidak mencukupi 21.171 jiwa terdampak, memicu protes warga.
• BNPB mengakui kekurangan logistik, namun menegaskan upaya pengiriman bantuan melalui udara dan laut terus digencarkan.

Jakarta, 21 Agustus 2026 – Sebuah video yang beredar luas memperlihatkan Camat Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur, Agustinus Supratman, terlibat adu mulut dengan perwakilan BNPB. Camat menuduh proses distribusi bantuan pascagempa 7,7 SR yang melanda Pulau Flores tidak adil, tidak transparan, dan menambah beban psikologis bagi pejabat daerah.

"Saya merasa tertekan sekali, terbebani. Harus membagi bantuan ke 11 desa padahal jumlahnya sangat terbatas untuk 21.171 jiwa," kata Agustinus dengan nada tinggi dalam rekaman yang diunggah pada Jumat (21/8). Ia menolak pernyataan BNPB yang menyebut bantuan "banyak sekali" sementara realitas di lapangan menunjukkan sebaliknya.

Menurut data resmi, bantuan logistik yang dikirimkan sejak 15 Agustus berjumlah 411 ton, termasuk 72,77 ton lewat jalur udara pada 19 Agustus. Namun, distribusi ke 11 desa masih belum merata, menimbulkan keluhan warga yang mengungsi di posko seperti Reo, Manggarai Timur. "Saya tidak suka ditekan untuk membagi rata tanpa melihat kondisi kerusakan dan kebutuhan riil," tambahnya.

BNPB belum memberikan komentar resmi terkait konfrontasi tersebut. Sementara itu, Kepala BNPB Letjen Suharyanto mengakui masih ada kekurangan logistik, terutama air bersih dan listrik di posko pengungsian. Ia menegaskan bahwa armada laut dan udara, termasuk KRI Bung Hatta dan KRI dr. Soeharso, terus dikerahkan untuk menyalurkan beras, sembako, tenda, serta peralatan medis ke daerah terdampak.

Data terbaru BNPB menunjukkan korban meninggal meningkat menjadi 83 jiwa, luka-luka 986 orang, dan pengungsi mencapai 110.785 jiwa. Rumah rusak tercatat 44.946 unit, dengan Manggarai Timur menjadi salah satu wilayah paling terdampak.

Analisis Pakar

Kontroversi ini mengungkap kegagalan struktural dalam mekanisme penyaluran bantuan bencana di Indonesia. Pertama, koordinasi antara pemerintah pusat (BNPB) dan pemerintah daerah masih terfragmentasi. Camat yang seharusnya menjadi ujung tombak distribusi justru dipaksa menyeimbangkan antara perintah pusat yang bersifat kuantitatif dan realitas lapangan yang bersifat kualitatif.

Kedua, transparansi data bantuan masih jauh dari standar internasional. Tanpa sistem pelaporan yang dapat diakses publik, klaim "bantuan melimpah" menjadi retorika kosong yang menambah ketidakpercayaan warga. Penggunaan teknologi GIS dan platform digital untuk memetakan distribusi secara real‑time dapat menjadi solusi praktis.

Ketiga, tekanan politik terhadap pejabat daerah menimbulkan risiko burnout dan menurunkan efektivitas penanganan bencana. Agustinus Supratman mengaku stres karena laporan terus mengalir dari kementerian, menunjukkan beban administratif yang tidak proporsional. Pemerintah harus menyediakan mekanisme dukungan psikologis bagi aparat lapangan.

Akhirnya, ketimpangan logistik antara daerah yang dapat diakses via udara dan yang hanya dapat dijangkau lewat jalur laut menyoroti kebutuhan investasi infrastruktur transportasi di NTT. Tanpa jaringan jalan yang memadai, bantuan akan selalu terhambat, memperpanjang penderitaan korban. Reformasi kebijakan distribusi berbasis kebutuhan, bukan sekadar kuota desa, menjadi keharusan.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Mengapa bantuan BNPB dianggap tidak cukup di Manggarai Timur?
  A: Karena jumlah bantuan yang dikirim tidak sebanding dengan kebutuhan 21.171 jiwa terdampak, serta distribusinya belum merata ke 11 desa.
• Q: Apa langkah konkret yang diambil BNPB untuk memperbaiki distribusi?
  A: BNPB menambah pengiriman logistik lewat udara dan laut, serta mengerahkan armada KRI untuk menyalurkan bantuan ke daerah terpencil.
• Q: Bagaimana warga dapat memantau penyaluran bantuan?
  A: Saat ini belum ada platform publik, namun para ahli menyarankan penggunaan sistem pelaporan berbasis GIS yang dapat diakses secara online.