Dokter Tifa Gugat Penuntutan Ijazah Palsu Jokowi: Praperadilan ke PN Jaksel Kembali Digugat!

Ringkasan Singkat

• Dokter Tifa (Tifauziah Tyassuma) mengajukan gugatan praperadilan kedua ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 13 Agustus 2026.
• Ia menuntut penghentian penuntutan atas tuduhan ijazah palsu Presiden Joko Widodo, dengan alasan dakwaan tidak memenuhi unsur materiil UU ITE.
• Sidang pertama dijadwalkan 28 Agustus 2026, dipimpin hakim tunggal Sulistyo Muhamad Dwi Putro.

Jakarta, 13 Agustus 2026 – dokter Tifa (Tifauziah Tyassuma) kembali mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Permohonan ini terdaftar dengan nomor perkara 147/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL dan menargetkan Kejaksaan Agung beserta unitnya di DKI Jakarta.

Dalam petitumnya, Tifa menolak Surat Dakwaan Nomor Register PDM-171/M.1.14/Eoh.2/07/2026 tanggal 27 Juli 2026 yang menuduhnya melanggar UU ITE. Ia berargumen bahwa dakwaan tersebut tidak menyebutkan objek elektronik secara spesifik, tidak memuat uraian perbuatan material, serta tidak menjelaskan tujuan khusus yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Menurutnya, penerapan Pasal 32 ayat (1) juncto Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 35 juncto Pasal 51 ayat (1) UU ITE dalam surat dakwaan itu tidak sah.

Selain menuntut agar hakim menyatakan penuntutan tidak sah, Tifa juga meminta agar majelis hakim menolak penerapan hukum antarwaktu yang dianggapnya tidak cermat. Ia menegaskan bahwa selama proses praperadilan belum selesai, pemeriksaan pokok pada Perkara Nomor 354/Pid.B/2026/PN Jkt Tim tidak dapat dilanjutkan, mengacu pada Pasal 163 ayat (1) huruf e Undang‑Undang Nomor 20 Tahun 2025.

Pejabat Humas PN Jaksel, Halida Rahardhini, mengonfirmasi bahwa sidang pertama akan digelar pada Jumat, 28 Agustus 2026, dipimpin hakim tunggal Sulistyo Muhamad Dwi Putro. Ini merupakan kali kedua Tifa mengajukan praperadilan; permohonan pertama tercatat dengan nomor 132/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL pada 3 Agustus 2026, dengan tujuan yang sama – menguji sah tidaknya penghentian penuntutan.

Analisis Pakar

Kasus ini menyoroti kerentanan prosedur penuntutan dalam konteks penggunaan UU ITE yang masih relatif baru. Meskipun UU ITE dirancang untuk mengatur kejahatan siber, penerapannya pada kasus yang melibatkan dokumen fisik seperti ijazah menimbulkan pertanyaan tentang batas ruang lingkupnya. Jika dakwaan tidak menyebutkan “objek elektronik” secara jelas, maka dasar hukum yang dipakai menjadi lemah, berpotensi melanggar prinsip legalitas yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.

Selanjutnya, strategi Tifa untuk menolak “hukum antarwaktu” mencerminkan upaya menghindari retroaktifitas hukum pidana. Pengadilan harus menilai apakah perubahan interpretasi pasal‑pasal UU ITE yang terjadi setelah peristiwa yang diduga terjadi dapat diterapkan pada terdakwa. Jika tidak, maka penuntutan dapat dianggap melanggar asas non-retroaktifitas, yang merupakan pilar utama dalam sistem hukum modern.

Namun, di balik argumen teknis, terdapat dimensi politik yang tak dapat diabaikan. Tuduhan ijazah palsu terhadap Presiden Joko Widodo menimbulkan sensitivitas tinggi, dan penegakan hukum harus tetap objektif tanpa terpengaruh tekanan publik atau kepentingan politik. Pengadilan memiliki tanggung jawab untuk menegakkan keadilan secara transparan, sekaligus memastikan bahwa proses hukum tidak dijadikan alat balas dendam atau propaganda.

Jika hakim memutuskan untuk menolak dakwaan karena kekurangan materiil, hal ini dapat menjadi preseden penting bagi kasus‑kasus serupa di masa depan. Sebaliknya, jika penuntutan dilanjutkan, maka akan menegaskan bahwa UU ITE dapat dipakai secara luas, termasuk dalam kasus-kasus yang secara tradisional berada di ranah hukum pidana konvensional. Kedua kemungkinan tersebut akan memberikan sinyal kuat bagi praktisi hukum, penegak hukum, dan masyarakat luas tentang batas penggunaan UU ITE.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Apa yang dimaksud dengan praperadilan dalam kasus ini?
  A: Praperadilan adalah upaya hukum untuk menilai sah atau tidaknya suatu penetapan (misalnya penghentian penuntutan) sebelum proses persidangan utama dilanjutkan.
• Q: Mengapa dokter Tifa menolak penerapan UU ITE?
  A: Karena dakwaan tidak menyebutkan objek elektronik secara spesifik, tidak memuat uraian perbuatan material, dan dianggap tidak memenuhi unsur materiil yang diatur dalam UU ITE.
• Q: Kapan sidang pertama praperadilan dijadwalkan?
  A: Sidang pertama dijadwalkan pada Jumat, 28 Agustus 2026, dipimpin oleh hakim tunggal Sulistyo Muhamad Dwi Putro.