Senin, 2 November 2026 ☼Jakarta 29°C
berita hari ini.

Tito Karnavian Periksa Pelabuhan Maumere: Operasional Tetap, Ancaman Gempa Susulan Mengancam

Berita DaerahSiti RahmawatiSiti RahmawatiSumber: CNN Nasional
Siti Rahmawati
Siti Rahmawati
News Desk

Menyajikan liputan berita terkini secara cepat dan akurat langsung dari sumbernya.

Tito Karnavian Periksa Pelabuhan Maumere: Operasional Tetap, Ancaman Gempa Susulan Mengancam
BAGIKAN:

Ringkasan Singkat

  • Menpan Muhammad Tito Karnavian inspeksi Pelabuhan Laurentius Say pasca gempa NTT.
  • Pelabuhan kembali melayani embarkasi‑debarkasi berkat sistem digital ber‑backup, meski tiga korban jiwa dilaporkan.
  • BMKG peringatkan gempa susulan selama 2‑3 minggu; Kementerian Pekerjaan Umum akan lakukan asesmen struktural.

Maumere, NTT – Pada Rabu (19/8), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian turun ke Pelabuhan Laurentius Say, Kabupaten Sikka, untuk menilai dampak gempa bumi akhir pekan lalu. Bersama Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago dan Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Safrizal ZA, Tito menelusuri area yang masih menyisakan puing‑puing bangunan, sekaligus memeriksa kesiapan layanan pelabuhan.

Menurut laporan Bupati Sikka, tiga warga tewas dalam gempa tersebut. Meski begitu, operasional pelabuhan kembali normal. Kepala Syahbandar menjelaskan bahwa sistem digitalisasi pelabuhan dilengkapi dengan mekanisme cadangan yang memungkinkan layanan dialihkan ke titik temporer bila jaringan internet terganggu. “Operasional tetap berjalan. Sistem digital sudah punya backup, jadi dapat dialihkan ketika ada internet di tempat sementara,” ujar Tito.

Layanan embarkasi dan debarkasi kini beroperasi penuh, dan Tito memuji koordinasi cepat antara Kementerian Perhubungan, otoritas pelabuhan, serta tim teknis setempat. Namun, ia menegaskan bahwa ancaman gempa susulan masih tinggi. BMKG memperkirakan gempa berukuran lebih kecil dapat terjadi dalam dua hingga tiga minggu ke depan.

Untuk menilai keamanan struktur pelabuhan, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) akan melakukan asesmen menyeluruh setelah gempa stabil. “Jika struktur masih kuat, hanya perlu perbaikan dinding, interior, atap. Jika tidak, harus dibongkar dan dibangun kembali dengan standar yang lebih ketat,” kata Tito.

Di samping penanganan infrastruktur, Tito menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam pemulihan kebutuhan dasar: pangan, air bersih, listrik, dan jaringan komunikasi. Ia juga menyoroti kehadiran tim BNPB, Wakil Menteri Kesehatan, Wakil Menteri PU, serta Menko Pangan Zulkifli Hasan yang siap membantu.

Menanggapi trauma masyarakat, Tito memperingatkan agar warga tidak dipaksa kembali ke rumah yang belum terjamin keamanannya. “Jika ada yang tidur di luar, kita harus bantu, bukan memaksa mereka masuk. Gempa susulan masih mungkin terjadi dalam sebulan,” pungkasnya.

Analisis Pakar

Penilaian cepat atas operasional pelabuhan memang penting untuk menjaga alur logistik, terutama di wilayah kepulauan seperti NTT. Namun, keberhasilan sistem digital backup tidak serta‑merta meniadakan risiko struktural yang mengancam keselamatan pekerja dan penumpang. Pemerintah daerah dan pusat harus menghindari “pembenahan kosmetik” yang hanya menutupi kerusakan mendasar. Asesmen PU harus bersifat independen, melibatkan pakar geoteknik dan seismologi, bukan sekadar teknisi pelabuhan.

Selanjutnya, koordinasi lintas kementerian yang ditunjukkan Tito masih terkesan simbolis. Sementara BNPB, Kemenkes, dan Kementerian PU hadir, belum ada kejelasan alokasi dana darurat dan mekanisme distribusi bantuan yang transparan. Tanpa akuntabilitas yang kuat, bantuan berisiko terhambat atau disalahgunakan, mengingat sejarah birokrasi yang lambat di daerah terpencil.

Ancaman gempa susulan menuntut pendekatan mitigasi yang lebih proaktif. Pemerintah harus mempercepat program retrofitting bangunan publik, termasuk pelabuhan, dengan standar tahan gempa yang sesuai. Selain itu, edukasi kesiapsiagaan masyarakat harus digandakan, mengingat trauma yang masih menggelayuti warga. Penempatan shelter sementara yang memenuhi standar keamanan seharusnya menjadi prioritas, bukan sekadar “bantuan makanan dan air”.

Terakhir, media dan lembaga pengawas perlu menuntut transparansi penuh atas laporan kerusakan dan proses penilaian. Tanpa data yang dapat diakses publik, masyarakat akan terus berada dalam ketidakpastian, memperparah rasa tidak aman. Investigasi independen oleh lembaga non‑pemerintah atau universitas dapat menjadi mekanisme kontrol yang efektif.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

  • Q: Berapa jumlah korban jiwa akibat gempa di Maumere?
    A: Hingga kini, pihak berwenang melaporkan tiga orang meninggal dunia.
  • Q: Apakah pelabuhan Laurentius Say sudah kembali beroperasi penuh?
    A: Ya, layanan embarkasi dan debarkasi telah normal berkat sistem digital backup.
  • Q: Kapan asesmen struktural oleh Kementerian Pekerjaan Umum akan dilakukan?
    A: Asesmen akan dilaksanakan setelah kondisi gempa stabil, diperkirakan dalam beberapa minggu ke depan.

BERITA TERKAIT (Berita Daerah)

Meow! Tanya Nesi!
😸