Ratusan Pengungsi di Kuburan NTT: Bantuan Pemerintah Masih Kosong Empat Hari Setelah Gempa 7,7

Ringkasan Singkat

• 459 orang mengungsi di area kuburan Kampung Golo sejak gempa 7,7 SR pada 15 Agustus.
• Enam rumah hancur total, 18 rumah rusak; warga masih menunggu bantuan pangan, tenda, dan penerangan.
• Pengungsi termasuk bayi tiga bulan, lansia sakit, dan dipenuhi rasa takut akan gempa susulan.

Ratusan warga Kampung Golo, Desa Nanga Labang, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), terpaksa menumpang di area pemakaman sejak gempa magnitudo 7,7 mengguncang wilayah pada Sabtu (15/8). Selama empat hari, hingga Rabu (19/8), mereka hidup tanpa perlindungan memadai, menahan rasa takut akan gempa susulan yang dapat menimpa bangunan yang masih berdiri.

Menurut data yang dihimpun oleh warga setempat, enam rumah hancur total dan 18 rumah mengalami kerusakan signifikan. Total pengungsi mencapai 459 jiwa, termasuk bayi berusia tiga bulan, ibu menyusui, serta puluhan lansia yang sudah menderita penyakit kronis. "Mereka butuh beras, tenda, susu bayi, bahkan lampu charger sinar matahari untuk penerangan malam," ujar Dionisius Parera, salah satu tokoh masyarakat.

Pengungsi memilih area kuburan karena dianggap lebih aman dari risiko runtuhnya bangunan jika terjadi gempa susulan. Namun, kondisi di sana jauh dari layak: mereka tidur dalam gelap gulita, tanpa listrik, dan khawatir akan hujan lebat yang dapat memperparah situasi. "Gempa ini tiap hari bikin kami takut dan trauma, apalagi malam hari," keluh Sergis (25), yang memperkirakan sekitar 300 orang tidur di lokasi tersebut.

Hingga kini, pemerintah belum mengirimkan bantuan yang memadai. Warga hanya menunggu belas kasihan dan intervensi cepat dari otoritas daerah maupun pusat. Mereka hidup dalam ketidakpastian, menunggu sinyal bantuan yang belum datang.

Analisis Pakar

Situasi di Kampung Golo menyoroti kegagalan sistem penanggulangan bencana di Indonesia, khususnya pada fase awal respons. Meskipun Indonesia memiliki Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang seharusnya siap mengaktifkan posko darurat dalam hitungan jam, realitas di lapangan menunjukkan keterlambatan distribusi bantuan pokok seperti pangan, air bersih, dan perlindungan sementara. Keterlambatan ini bukan sekadar masalah logistik; ia mencerminkan kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah, BNPB, dan lembaga kemanusiaan.

Lebih jauh, pemilihan area kuburan sebagai tempat penampungan mengungkapkan kekurangan infrastruktur penampungan darurat yang layak. Tanpa tenda, matras, atau penerangan, para korban terpaksa menanggung risiko kesehatan tambahan, termasuk hipotermia, infeksi kulit, dan gangguan psikologis. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa paparan berkelanjutan terhadap kondisi tidak aman dapat memperburuk trauma pasca-gempa, yang pada gilirannya meningkatkan beban layanan kesehatan mental di daerah terdampak.

Politik bantuan juga menjadi faktor penting. Di banyak kasus bencana di Indonesia, alokasi dana dan distribusi bantuan sering kali terhambat oleh birokrasi yang berlapis, serta kurangnya transparansi dalam pelaporan. Tanpa mekanisme pengawasan yang kuat, bantuan yang dijanjikan dapat terhambat atau bahkan tidak sampai ke tangan yang paling membutuhkan. Dalam konteks ini, peran media dan organisasi masyarakat sipil menjadi krusial untuk menyoroti kesenjangan dan menekan pemerintah agar bertindak cepat.

Ke depan, diperlukan pendekatan yang lebih terintegrasi: pemetaan cepat kerusakan, pendirian posko darurat yang dilengkapi fasilitas dasar, serta mekanisme distribusi bantuan yang dapat dipantau secara real‑time. Selain itu, pemerintah harus memperkuat jaringan relawan lokal yang sudah memiliki pengetahuan geografis dan sosial, sehingga respons dapat lebih tepat sasaran. Tanpa langkah-langkah ini, warga seperti di Kampung Golo akan terus berada dalam kondisi rentan, menunggu bantuan yang seharusnya sudah menjadi hak dasar mereka.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Berapa banyak rumah yang hancur total di Kampung Golo?
  A: Enam rumah hancur total, sementara 18 rumah lainnya mengalami kerusakan signifikan.
• Q: Apa saja kebutuhan utama pengungsi di area kuburan?
  A: Pengungsi membutuhkan beras, mie instan, telur, susu bayi, tenda, serta penerangan seperti lampu charger atau sumber cahaya alternatif.
• Q: Mengapa pemerintah belum mengirimkan bantuan?
  A: Hingga kini belum ada konfirmasi resmi; keterlambatan biasanya disebabkan oleh koordinasi antar‑instansi, logistik, dan proses verifikasi data korban.