Putin Kunjungi Pulau Sengketa, Rusia Panggil Duta Besar Jepang—Ketegangan Baru di Laut Jepang!

Ringkasan Singkat

• Rusia mengundang Akira Muto, Duta Besar Jepang, setelah protes Tokyo atas kunjungan Vladimir Putin ke Pulau Iturup.
• Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov menegaskan kedaulatan Rusia atas Kepulauan Kuril Selatan dan menolak pernyataan Jepang.
• Ketegangan ini muncul di tengah dukungan Jepang yang berkelanjutan untuk Ukraina, menambah risiko tindakan balasan dari Moskow.

Pada Selasa, 18 Agustus 2024, Sergey Lavrov memanggil Akira Muto, Duta Besar Jepang untuk Rusia, sebagai respons atas protes resmi pemerintah Tokyo terhadap kunjungan Vladimir Putin ke Pulau Iturup, salah satu dari empat pulau yang dipersengketakan dalam sengketa Kepulauan Kuril Selatan.

Lavrov menegaskan bahwa “kedaulatan dan yurisdiksi Rusia atas Kepulauan Kuril Selatan tidak tergoyahkan,” dan menolak sepenuhnya pernyataan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi yang menyatakan pulau-pulau tersebut sebagai wilayah Jepang berdasarkan fakta sejarah dan hukum internasional. Pemerintah Rusia juga menyinggung kemungkinan tindakan balasan, mengingat dukungan Jepang yang konsisten terhadap Ukraina selama beberapa tahun terakhir.

Jepang pada awalnya ragu untuk menanggapi panggilan tersebut karena khawatir diskusi akan didominasi Rusia. Namun, setelah pertimbangan internal, Tokyo memutuskan untuk menuruti undangan Lavrov, menandakan bahwa hubungan bilateral kini berada pada titik kritis.

Respons selanjutnya datang dari Kementerian Luar Negeri Jepang, yang melalui Menteri Motegi Toshimitsu memanggil Duta Besar Rusia Nikolay Nozdrev untuk menyampaikan protes resmi. Perselisihan atas Kepulauan Kuril, yang dimulai sejak Uni Soviet merebut wilayah tersebut pada akhir Perang Dunia II dan mengusir penduduk Jepang, tetap menjadi sumber ketegangan utama antara Moskow dan Tokyo.

Sejak saat itu, Jepang telah menegaskan klaimnya atas pulau-pulau tersebut, sementara Rusia mempertahankan kontrol faktual dan menolak setiap upaya diplomatik yang dapat mengubah status quo. Kunjungan Putin ke Iturup, yang dipandang oleh Rusia sebagai simbol kedaulatan, memperburuk situasi dan menambah dimensi geopolitik baru, terutama dalam konteks dukungan Jepang terhadap Ukraina dan hubungan Rusia dengan negara-negara Barat.

Analisis Pakar

Ketegangan terbaru ini memperlihatkan bagaimana isu historis yang tampak “beku” dapat kembali menjadi alat politik dalam dinamika geopolitik kontemporer. Putin menggunakan kunjungan ke Iturup tidak hanya sebagai demonstrasi kedaulatan, tetapi juga sebagai sinyal kepada sekutu‑sekutunya bahwa Rusia masih mampu menegaskan kepentingan teritorialnya meski berada di tengah tekanan internasional yang berat akibat konflik di Ukraina.

Di sisi lain, Jepang berada dalam dilema strategis. Di satu sisi, Tokyo harus mempertahankan konsistensi kebijakan luar negerinya yang mendukung kedaulatan Ukraina dan menentang agresi Rusia; di sisi lain, ia tidak ingin memperburuk hubungan dengan Moskow yang masih penting bagi keamanan regional, terutama dalam hal penanggulangan ancaman maritim di Laut Jepang. Keputusan untuk menanggapi panggilan Lavrov menunjukkan bahwa Jepang siap menegosiasikan isu ini secara langsung, meski dengan risiko diplomatik yang tinggi.

Langkah Rusia untuk mempertimbangkan “tindakan balasan” menandakan bahwa Moskow dapat menggunakan kebijakan ekonomi atau militer sebagai tekanan tambahan. Potensi sanksi sekunder, pembatasan perdagangan energi, atau peningkatan kehadiran militer di wilayah Laut Okhotsk dapat menjadi opsi yang dipertimbangkan. Namun, tindakan semacam itu akan menambah beban pada ekonomi Rusia yang sudah tertekan oleh sanksi Barat.

Secara lebih luas, perselisihan ini menyoroti pentingnya mekanisme dialog multilateral dalam menyelesaikan sengketa teritorial lama. Tanpa adanya platform yang dapat menampung kepentingan kedua belah pihak—seperti forum keamanan Asia‑Pasifik atau pertemuan bilateral yang difasilitasi pihak ketiga—ketegangan ini berpotensi meluas, memengaruhi stabilitas regional, dan memperumit upaya mediasi terkait konflik Ukraina.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Apa status hukum Kepulauan Kuril Selatan antara Rusia dan Jepang?
  A: Rusia menguasai kepulauan tersebut secara de‑facto sejak akhir Perang Dunia II, sementara Jepang mengklaimnya berdasarkan perjanjian historis dan hukum internasional, sehingga sengketa masih belum terselesaikan.
• Q: Mengapa Rusia memanggil Duta Besar Jepang setelah kunjungan Putin ke Iturup?
  A: Rusia menanggapi protes Tokyo dengan menegaskan kedaulatan atas pulau tersebut dan memberi sinyal bahwa pernyataan Jepang tidak dapat mengubah posisi Moskow.
• Q: Bagaimana konflik ini dapat memengaruhi dukungan Jepang terhadap Ukraina?
  A: Ketegangan dengan Rusia dapat menambah tekanan pada Jepang untuk menyeimbangkan antara dukungan politik dan ekonomi terhadap Ukraina serta menjaga hubungan keamanan dengan Moskow.