Makassar Luncurkan 3 Fitur Lontara Plus di HUT RI ke-81: Janji Digitalisasi atau Sekadar Panggung Politik?

Ringkasan Singkat

• Pemkot Makassar menambahkan tiga layanan—pembayaran PBB, administrasi kependudukan, dan platform pelaporan publik—ke dalam aplikasi Lontara Plus pada peringatan HUT RI ke-81.
• Wali Kota Munafri Arifuddin menekankan bahwa inovasi ini bukan hadiah semata, melainkan wujud hak warga atas layanan publik yang lebih mudah.
• Penggunaan fitur Makassar Move diharapkan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi ruang publik, meski masih ada pertanyaan tentang kesiapan infrastruktur digital dan perlindungan data.

Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81, Pemerintah Kota Makassar meluncurkan tiga modul baru pada aplikasi Lontara Plus. Modul tersebut meliputi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), layanan administrasi kependudukan, serta Makassar Move, sebuah portal yang memungkinkan warga melaporkan masalah di ruang publik secara real‑time.

Acara peluncuran digelar pada Senin (17/8) dan dipimpin oleh Munafri Arifuddin. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa inovasi digital bukan sekadar simbolik “hadiah” pada hari kemerdekaan, melainkan bagian dari hak dasar warga untuk mendapatkan layanan pemerintah yang cepat, transparan, dan akuntabel. “Pemerintah harus terus berfungsi sebagai pelayan masyarakat, dengan cita‑cita menyejahterakan warga Makassar melalui inovasi yang mempermudah akses layanan publik,” ujarnya.

Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham menambahkan bahwa momentum HUT RI seharusnya menjadi pengingat akan pentingnya persatuan dan gotong‑royong dalam mengisi kemerdekaan lewat pembangunan nyata. Ia mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menjadikan semangat kemerdekaan sebagai energi bagi kota yang lebih inklusif, aman, dan berkelanjutan.

Namun, di balik antusiasme resmi, sejumlah isu kritis belum terjawab. Pertama, sejauh mana kesiapan infrastruktur jaringan di daerah pinggiran Makassar untuk mendukung layanan digital ini? Kedua, bagaimana mekanisme perlindungan data pribadi warga yang kini harus mengunggah dokumen kependudukan ke platform daring? Dan ketiga, apakah ada rencana konkret untuk mengintegrasikan data dari Makassar Move ke sistem pemantauan kota yang sudah ada, atau hanya menjadi “kotak saran” yang mudah diabaikan?

Upacara juga menampilkan formasi Paskibraka yang menyerupai Benteng Rotterdam, simbolik sebagai penghormatan atas sejarah perjuangan kemerdekaan di Makassar. Meskipun simbolik, pertunjukan tersebut menimbulkan pertanyaan tentang alokasi anggaran: apakah dana yang dialokasikan untuk pertunjukan seremonial lebih baik dialokasikan untuk memperkuat jaringan internet publik atau pelatihan digital bagi aparatur kota?

Analisis Pakar

Sebagai jurnalis investigasi, saya melihat peluncuran tiga fitur Lontara Plus ini sebagai langkah yang tepat namun belum cukup. Digitalisasi layanan publik memang menjadi agenda nasional, namun implementasinya sering terhambat oleh kesenjangan digital yang masih lebar di antara warga kota dan pinggiran. Tanpa strategi inklusi yang jelas—misalnya penyediaan perangkat murah, pelatihan literasi digital, dan jaringan 4G/5G yang merata—fitur-fitur ini berisiko menjadi “layanan eksklusif” bagi mereka yang sudah memiliki akses internet stabil.

Selanjutnya, keamanan data menjadi titik rawan yang tidak boleh diabaikan. Aplikasi Lontara Plus kini mengumpulkan data sensitif seperti data kependudukan dan riwayat pembayaran pajak. Pemerintah kota harus menjamin bahwa data tersebut disimpan dengan enkripsi kuat, serta memiliki kebijakan transparan tentang siapa yang dapat mengaksesnya. Tanpa audit independen, risiko kebocoran data atau penyalahgunaan informasi pribadi tetap mengintai.

Integrasi Makassar Move ke dalam ekosistem kota juga memerlukan mekanisme respons yang cepat dan akuntabel. Pengaduan warga harus diikuti dengan sistem pelacakan status, sehingga tidak berakhir sebagai “kotak saran” yang terabaikan. Pengalaman kota lain, seperti Bandung dengan “Bandung Smart City”, menunjukkan bahwa dashboard publik yang menampilkan progres penanganan laporan dapat meningkatkan kepercayaan warga.

Akhirnya, perlu ada evaluasi berkala terhadap efektivitas ketiga fitur ini. Apakah pembayaran PBB melalui aplikasi meningkatkan kepatuhan pajak? Apakah layanan kependudukan mempercepat proses pembuatan KTP atau KK? Tanpa indikator kinerja yang terukur, klaim “mempermudah layanan” tetap menjadi slogan kosong. Pemerintah Makassar sebaiknya mengumumkan target kuantitatif dan melaporkan hasilnya secara terbuka, sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Bagaimana cara mengunduh dan menggunakan fitur pembayaran PBB di Lontara Plus?
  A: Unduh aplikasi Lontara Plus melalui Google Play Store atau App Store, masuk dengan nomor KTP, pilih menu “PBB”, masukkan NOP, dan ikuti instruksi pembayaran.
• Q: Apakah data pribadi yang dimasukkan ke Lontara Plus aman?
  A: Pemerintah Kota Makassar menyatakan data dienkripsi, namun belum ada audit independen yang dipublikasikan. Pengguna disarankan memperbarui aplikasi secara rutin.
• Q: Apa itu Makassar Move dan bagaimana cara melaporkan masalah publik?
  A: Makassar Move adalah modul pelaporan warga dalam Lontara Plus. Pilih “Makassar Move”, pilih kategori masalah (mis. sampah, lampu jalan), unggah foto, dan kirim. Laporan akan diteruskan ke dinas terkait.