Tito Karnavian Desak Pemda NTT Percepat Inventarisasi Sekolah & Rumah Ibadah Rusak Pasca Gempa

Ringkasan Singkat

• Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menuntut pemerintah daerah Nusa Tenggara Timur (NTT) segera selesaikan pendataan sekolah dan rumah ibadah yang rusak akibat gempa.
• Data kerusakan akan menjadi dasar bagi Kemendikdasmen dan kementerian terkait untuk menyalurkan bantuan darurat, termasuk tenda dan perlengkapan belajar.
• Setelah mengunjungi masjid roboh di Desa Satar Kampas, Tito juga menyantuni SMP Abdurrahman Wahid yang hampir hancur total.

Jakarta, 18 Agustus 2026 – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa proses pendataan kerusakan fasilitas pendidikan dan tempat ibadah di Nusa Tenggara Timur (NTT) harus dipercepat. Pernyataan itu disampaikan setelah sang Menteri menyaksikan langsung keruntuhan sebuah masjid di Desa Satar Kampas, Kecamatan Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur, pada Senin (17/8).

“Pak Bupati, tolong didata semua sekolah – SD, SMP, SMA, PAUD – serta rumah ibadah, beserta tingkat kerusakannya: ringan, sedang, atau berat. Semakin cepat data terkumpul, semakin cepat pula kami dapat bergerak,” ujar Tito di depan warga setempat.

Menurut Tito, pengalaman penanganan bencana di Sumatera Barat, Aceh, dan Sumatera Utara menjadi acuan. “Ada hampir 5.000 sekolah yang rusak, namun 80‑90 % sudah kembali beroperasi berkat rehabilitasi dan rekonstruksi cepat dari Kemendikdasmen,” katanya.

Ia menambahkan, bila bangunan sekolah mengalami kerusakan berat, kementerian dapat menyalurkan tenda darurat lengkap dengan kursi lipat dan perlengkapan belajar, agar proses belajar mengajar tidak terhenti. “Kita tidak boleh membiarkan anak‑anak kehilangan hak dasar mereka atas pendidikan,” tegasnya.

Setelah berkeliling posko pengungsian, Tito melanjutkan kunjungan ke SMP Abdurrahman Wahid, yang hampir hancur total. Di sana, ia menyerahkan santunan pribadi kepada pengurus sekolah sebagai bentuk dukungan moral dan material.

Analisis Pakar

Permintaan percepatan pendataan yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri bukan sekadar formalitas administratif. Dalam konteks NTT, yang masih bergelut dengan keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas, data yang akurat menjadi prasyarat mutlak bagi alokasi sumber daya yang tepat sasaran. Tanpa data yang terverifikasi, risiko duplikasi bantuan atau, lebih parah lagi, terabaikannya daerah‑daerah paling terdampak akan meningkat.

Namun, tantangan utama terletak pada kapasitas pemerintah daerah (Pemda) untuk mengumpulkan data secara menyeluruh dalam waktu singkat. Banyak wilayah di NTT masih mengandalkan jaringan komunikasi yang lemah, serta tenaga survei yang terbatas. Oleh karena itu, peran hubungan koordinasi lintas kementerian – khususnya antara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan, dan Badan Penanggulangan Bencana – harus dioptimalkan melalui tim gabungan yang dilengkapi dengan teknologi GIS dan drone untuk pemetaan cepat.

Selanjutnya, kebijakan “tenda darurat” yang diusulkan Tito memang praktis, namun bersifat sementara. Pemerintah pusat perlu menyiapkan rencana jangka panjang yang mencakup pembangunan kembali yang tahan gempa, mengingat NTT berada di zona rawan seismik. Tanpa standar konstruksi yang lebih ketat, siklus kerusakan berulang akan menjadi beban berkelanjutan bagi anggaran negara.

Terakhir, sikap personal Menteri yang turun langsung ke lapangan dan memberikan santunan pribadi memang meningkatkan citra kepemimpinan, namun tidak boleh menjadi pengganti sistem bantuan institusional yang terstruktur. Transparansi dalam penyaluran dana, audit independen, serta partisipasi masyarakat dalam proses pemulihan harus menjadi pilar utama agar bantuan tidak hanya cepat, tetapi juga akuntabel.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Apa saja jenis fasilitas yang harus didata oleh Pemda NTT?
  A: Semua sekolah (SD, SMP, SMA, PAUD) dan rumah ibadah (masjid, gereja, pura, dan tempat ibadah lain) beserta tingkat kerusakannya.
• Q: Bagaimana cara Kemendikdasmen menanggapi kerusakan sekolah yang berat?
  A: Kementerian dapat menyalurkan tenda darurat lengkap dengan perlengkapan belajar sambil memulai proses rehabilitasi atau rekonstruksi bangunan.
• Q: Apa langkah selanjutnya jika pendataan tidak selesai tepat waktu?
  A: Pemerintah pusat dapat mengirim tim gabungan, menggunakan teknologi pemetaan digital, dan memberikan bantuan tambahan untuk mempercepat proses pengumpulan data.