Lebih dari 40.000 Warga Mengungsi, 12.000 Rumah Rusak Usai Gempa M7,7 NTT: Data BNPB Mengungkap Dampak Besar

Ringkasan Singkat

• 40.040 orang mengungsi setelah gempa M7,7 mengguncang Nusa Tenggara Timur pada 17 Agustus.
• 11.925 rumah dinyatakan rusak, dengan 5.516 unit masuk kategori rusak berat.
• Kabupaten Manggarai Timur mencatat pengungsi tertinggi (15.465 jiwa) dan Nagekeo menempati posisi teratas dalam kerusakan rumah.

Jakarta, 18 Agustus 2026 – Kepala BNPB yang sekaligus memimpin Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan, Berton SP Panjaitan, mengungkapkan skala bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya di Nusa Tenggara Timur (NTT). Menurut data resmi, sebanyak 40.040 orang terpaksa meninggalkan rumah mereka, sementara 11.925 rumah mengalami kerusakan, baik ringan maupun berat.

Panjen menekankan bahwa angka pengungsi tidak semata‑mata mencerminkan kerusakan struktural. “Kita harus berhati‑hati dalam menafsirkan data ini karena faktor psikologis yang berat juga memaksa banyak warga mengungsi secara mandiri,” ujarnya dalam konferensi pers virtual Selasa (18/8).

Distribusi pengungsi tidak merata. Manggarai Timur menempati puncak dengan 15.465 jiwa, terdiri dari 966 orang yang berada di posko resmi dan 14.499 orang yang mengungsi secara mandiri. Kabupaten Manggarai mencatat 6.847 pengungsi, diikuti Nagekeo dengan 6.221 jiwa, Sikka 5.681 jiwa, Ende 3.666 jiwa, Ngada 1.920 jiwa, dan Manggarai Barat 600 jiwa.

Kerusakan rumah paling parah terjadi di Nagekeo (2.862 unit), Manggarai Barat (2.827 unit), dan Ngada (2.296 unit). Dari total 11.925 rumah rusak, 5.516 unit masuk kategori rusak berat, 4.493 unit rusak sedang, dan 1.916 unit rusak ringan.

Analisis Pakar

Data yang disampaikan BNPB menimbulkan pertanyaan mendasar tentang kesiapan penanggulangan bencana di wilayah kepulauan yang rawan gempa. Pertama, angka pengungsi yang tinggi namun mayoritas mengungsi secara mandiri mengindikasikan keterbatasan kapasitas posko resmi. Hal ini menandakan bahwa pemerintah daerah belum mampu menyediakan infrastruktur darurat yang memadai, sehingga warga terpaksa mencari perlindungan di tempat lain, meningkatkan risiko kesehatan dan keamanan.

Kedua, distribusi kerusakan rumah yang tidak seimbang mengungkap ketidakmerataan pembangunan. Kabupaten Nagekeo, Manggarai Barat, dan Ngada—yang sebagian besar wilayahnya masih bergantung pada bangunan tradisional—menjadi korban paling parah. Ini menegaskan perlunya revisi standar bangunan tahan gempa, khususnya di daerah dengan kepadatan penduduk tinggi dan akses transportasi terbatas.

Ketiga, pernyataan Panjen tentang dampak psikologis menyoroti dimensi “bencana tersembunyi” yang sering terabaikan dalam laporan resmi. Trauma pasca‑gempa dapat memperpanjang masa pemulihan, menurunkan produktivitas, dan menimbulkan beban tambahan pada layanan kesehatan mental yang sudah terbatas di NTT. Pemerintah pusat harus mengalokasikan dana khusus untuk layanan psikososial, bukan sekadar rekonstruksi fisik.

Akhirnya, transparansi data menjadi kunci. BNPB harus memastikan data yang dipublikasikan dapat diverifikasi secara independen oleh lembaga non‑pemerintah. Tanpa mekanisme audit yang jelas, angka-angka tersebut berisiko menjadi alat politik, mengaburkan realitas di lapangan dan menghambat akuntabilitas pemerintah daerah.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Berapa total korban pengungsi akibat gempa di NTT?
  A: Sebanyak 40.040 orang mengungsi, baik di posko resmi maupun secara mandiri.
• Q: Kabupaten mana yang paling banyak mengalami kerusakan rumah?
  A: Nagekeo (2.862 unit), Manggarai Barat (2.827 unit), dan Ngada (2.296 unit) menempati tiga teratas.
• Q: Apa yang menjadi penyebab utama tingginya angka pengungsi?
  A: Selain kerusakan fisik, dampak psikologis yang berat memaksa banyak warga mengungsi secara mandiri, menandakan kurangnya fasilitas posko dan layanan kesehatan mental.