Kapolri Listyo Sigit Prabowo Turun ke NTT: Bantuan Massal, Namun Tantangan Akses Masih Membayangi

Ringkasan Singkat

• Kapolri Listyo Sigit Prabowo mengunjungi wilayah terdampak gempa di Manggarai dan Manggarai Timur, NTT, bersama Ketua Komisi IV DPR RI Titik Soeharto.
• Polri menyalurkan lebih dari 247 ton bantuan logistik, membuka delapan posko, serta mengerahkan 236 personel SAR, armada udara, dan kapal untuk evakuasi.
• Gempa menewaskan 67 orang, melukai 1.178 orang, dan memaksa sekitar 27.700 warga mengungsi di 107 titik pengungsian.

Jakarta, 18 Agustus 2024 – Dalam upaya menegakkan komitmen Presiden terhadap penanganan bencana, Kapolri Listyo Sigit Prabowo turun langsung ke Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Selasa (18/8). Kunjungan itu tidak hanya bersifat simbolis; ia sekaligus menyerahkan paket bantuan kepada ribuan korban, sekaligus meninjau kesiapan posko dan titik pengungsian.

Menurut pernyataan resmi, Polri telah menyiapkan delapan Posko Tanggap Bencana, satu di Labuan Bajo dan tujuh di masing‑masing Polres wilayah terdampak. Posko‑posko ini berfungsi sebagai pusat koordinasi, inventarisasi kebutuhan, serta distribusi logistik. Hingga kini, sebanyak 247,66 ton bantuan — meliputi makanan, sandang, obat‑obatan, tenda, kasur, dan peralatan MCK — telah dikeluarkan dari Mabes Polri dan Polda NTT.

Personel yang dikerahkan berjumlah 236 orang, mencakup tim SAR, dokter, psikolog, serta unit K9 yang dilatih untuk pencarian korban. Armada pendukung meliputi satu kapal KP Bima 7014 kelas A3, tiga pesawat (Beechjet, CN, Casa) dan tiga helikopter (AW‑169 x2, Bell‑429). Semua sarana ini dimaksudkan untuk menembus wilayah yang masih terisolasi akibat rusaknya infrastruktur jalan.

Namun, di balik angka-angka besar tersebut, Kapolri mengakui masih ada “kendala akses dan jalur distribusi” yang menghambat penyaluran bantuan ke beberapa desa terpencil. Ia meminta maaf atas keterlambatan dan menegaskan bahwa alternatif logistik sedang dipersiapkan, termasuk penggunaan helikopter dan kapal untuk menjangkau daerah yang tidak dapat diakses darat.

Data sementara menunjukkan 1.245 orang terdampak, dengan 67 korban jiwa, 509 luka berat, dan 669 luka ringan. Sekitar 27.700 orang mengungsi di 107 titik pengungsian yang tersebar di tujuh kabupaten. Polri melaporkan bahwa mayoritas titik pengungsian kini sudah dapat dijangkau, namun pemantauan terus dilakukan untuk memastikan kebutuhan dasar seperti tenda, makanan, obat, dan listrik (genset) terpenuhi secara bertahap.

Selain distribusi material, Polri menekankan pentingnya layanan kesehatan. Tim medis siap merujuk pasien kritis ke rumah sakit terdekat, termasuk ibu hamil yang mendekati persalinan. “Kami akan memfasilitasi evakuasi dan transportasi medis bila diperlukan,” tegas Listyo.

Koordinasi lintas lembaga menjadi kunci. Kapolri menegaskan sinergi dengan BNPB, TNI, pemerintah daerah, serta organisasi kemanusiaan lainnya untuk mempercepat respons. Ia menutup kunjungan dengan harapan agar proses rehabilitasi dapat berjalan lancar dan masyarakat terdampak segera kembali ke aktivitas normal.

Analisis Pakar

Penanganan bencana di NTT mengungkap dua paradoks yang sudah lama menggelayuti kebijakan mitigasi Indonesia. Di satu sisi, respons cepat Polri — termasuk mobilisasi personel SAR, armada udara, dan logistik masif — menunjukkan peningkatan kapasitas operasional yang tidak dapat dipandang sebelah mata. Di sisi lain, fakta bahwa masih ada wilayah yang “tidak dapat dijangkau” menandakan kegagalan struktural dalam infrastruktur transportasi dan perencanaan ruang wilayah rawan gempa.

Ketergantungan pada bantuan militer dan kepolisian menimbulkan pertanyaan tentang peran institusi sipil dalam manajemen bencana. Seharusnya, BNPB sebagai lembaga koordinator utama memiliki otoritas yang lebih jelas dalam mengarahkan sumber daya, sementara Polri berperan sebagai pendukung keamanan dan logistik. Namun, dalam praktiknya, garis komando sering kali kabur, berpotensi menimbulkan duplikasi usaha atau bahkan tumpang tindih kebijakan.

Selanjutnya, transparansi distribusi bantuan menjadi sorotan kritis. Meskipun angka tonase dan paket bantuan terkesan mengesankan, tidak ada data publik yang memetakan secara rinci siapa yang menerima apa, serta mekanisme verifikasi kebutuhan di lapangan. Tanpa akuntabilitas yang kuat, risiko bantuan “terselip” atau tidak tepat sasaran akan terus menggerogoti kepercayaan publik.

Terakhir, pendekatan jangka panjang masih kurang. Penanganan darurat memang penting, namun investasi pada mitigasi — seperti pembangunan rumah tahan gempa, perbaikan jaringan jalan, dan sistem peringatan dini yang terintegrasi — harus menjadi agenda prioritas. Tanpa itu, setiap gempa berikutnya akan memicu siklus respons yang sama: bantuan darurat diikuti oleh kritik atas keterbatasan akses.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Berapa jumlah bantuan logistik yang telah disalurkan Polri ke NTT?
  A: Polri telah menyalurkan sekitar 247,66 ton bantuan, termasuk makanan, sandang, obat‑obatan, tenda, kasur, dan perlengkapan MCK.
• Q: Berapa banyak korban jiwa dan luka akibat gempa NTT?
  A: Gempa menewaskan 67 orang, melukai 509 orang dengan luka berat, dan 669 orang dengan luka ringan.
• Q: Apa saja kendala utama dalam penyaluran bantuan ke daerah terdampak?
  A: Kendala utama adalah akses jalan yang rusak, wilayah terpencil yang sulit dijangkau, serta keterbatasan jalur distribusi logistik.