Bendera Merah Putih Berkibar di Dasar Laut Biak: Simbol Nasional atau Panggung Pariwisata Militer?

Ringkasan Singkat

• Ketua Tri Tito Karnavian selenggarakan upacara bendera di dasar laut Pulau Biak yang sekaligus menyoroti sejarah militer dan potensi wisata.
• Acara diikuti penyelam, pejabat daerah, dan komunitas lingkungan, diakhiri dengan pembersihan pantai serta penanaman mangrove.
• Kritik muncul terkait penggunaan simbol nasional untuk promosi pariwisata dan kurangnya transparansi dana serta dampak lingkungan.

Ketua Wanita Selam Indonesia (WASI) Tri Tito Karnavian bersama Markus Mansnembra, Bupati Biak Numfor, memimpin upacara parade bendera Merah Putih di kedalaman laut Pulau Biak, Papua. Upacara yang dilaksanakan di dua titik selam – Catalina Point dan Dede Point – tidak hanya menonjolkan keindahan terumbu karang, melainkan juga menyingkap reruntuhan pesawat militer era Perang Dunia II, termasuk pesawat amfibi Catalina dan Scottish Aviation Twin Pioneer yang pernah menjadi saksi Operasi Trikora.

Tri menegaskan, “Indonesia adalah negara maritim; 80 % wilayahnya lautan, maka kita wajib melindungi dan mencintainya.” Pernyataan ini terdengar patriotik, namun di balik simbolisme itu terdapat pertanyaan mendasar: apakah upacara ini benar‑benar bertujuan meningkatkan kesadaran lingkungan, atau sekadar menjadi panggung propaganda bagi agenda pariwisata dan militer?

Biak, yang pernah menjadi pangkalan militer Jepang, Sekutu, dan Belanda, kini dipromosikan sebagai destinasi selam kelas dunia. Pemerintah daerah mengklaim kebersihan laut dan daratan yang konsisten, terbukti dari tujuh kali penghargaan Piala Adipura. Namun, data independen tentang kualitas air, tingkat kerusakan terumbu, serta dampak aktivitas selam massal masih minim. Sementara itu, biaya logistik, transportasi peralatan, dan honor bagi pejabat tidak dijabarkan secara transparan, menimbulkan keraguan tentang akuntabilitas penggunaan dana publik.

Setelah upacara, para penyelam, pelajar, dan relawan dari NGO internasional Trash Hero melakukan pembersihan pantai serta penanaman mangrove. Inisiatif ini patut diapresiasi, namun harus dipastikan bukan sekadar “greenwashing” yang menutupi potensi kerusakan ekosistem akibat peningkatan kunjungan wisatawan selam.

Analisis Pakar

Sebagai jurnalis investigasi, saya melihat fenomena ini sebagai contoh klasik bagaimana simbol nasional dapat dimanfaatkan untuk agenda ekonomi lokal. Upacara bendera di dasar laut memang mengundang perhatian media, namun tanpa mekanisme pengawasan yang kuat, hal ini berisiko menjadi “show” yang mengaburkan isu‑isu krusial seperti pengelolaan limbah, regulasi zona selam, dan hak masyarakat adat.

Penting untuk menyoroti bahwa Operasi Trikora dan jejak militer lainnya di Biak masih menjadi luka historis bagi sebagian penduduk Papua. Mengangkat kembali situs-situs bersejarah tanpa melibatkan narasi lokal dapat menimbulkan interpretasi yang menyeleweng, mengubah warisan konflik menjadi atraksi wisata komersial.

Selanjutnya, klaim kebersihan laut yang didukung oleh penghargaan Adipura perlu diverifikasi oleh lembaga independen. Data satelit, survei biodiversitas, dan laporan komunitas nelayan harus menjadi acuan utama, bukan sekadar sertifikat yang dikeluarkan oleh kementerian yang mungkin memiliki kepentingan politik.

Terakhir, transparansi anggaran menjadi kunci. Pemerintah daerah harus mempublikasikan rincian biaya, sumber pendanaan, serta rencana pemanfaatan hasil wisata selam untuk konservasi. Tanpa itu, upacara simbolik ini berpotensi menimbulkan skeptisisme publik dan menurunkan kepercayaan terhadap kebijakan maritim nasional.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Apa tujuan utama upacara bendera di dasar laut Pulau Biak?
  A: Resmi disebut untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan mempromosikan konservasi laut, namun banyak pihak menilai juga sebagai upaya meningkatkan pariwisata selam.
• Q: Bagaimana dampak kegiatan selam massal terhadap ekosistem terumbu karang di Biak?
  A: Tanpa regulasi ketat, aktivitas selam dapat merusak terumbu karang; studi independen masih diperlukan untuk menilai dampaknya secara ilmiah.
• Q: Apakah ada transparansi penggunaan dana publik untuk acara ini?
  A: Hingga kini, rincian anggaran belum dipublikasikan secara lengkap, menimbulkan pertanyaan tentang akuntabilitas keuangan.