Solok Terpuruk: Anggaran Infrastruktur Tertahan, Warga Menunggu Janji Pemulihan

Ringkasan Singkat

• Anggaran pemulihan pascabencana di Solok masih terhambat oleh proses penyesuaian RAB, khususnya pada sektor infrastruktur.
• Hanya 6,7% dari alokasi Rp88 miliar untuk infrastruktur yang terealisasi, sementara realisasi kesehatan sudah mencapai 91%.
• Satgas PRR menuntut percepatan lelang, penambahan kuota hunian, dan penanganan sedimentasi untuk menghindari banjir berulang.

Pemerintah pusat mempercepat pemulihan pascabencana di Kabupaten dan Kota Solok, Sumatra Barat, dengan menekankan pembangunan infrastruktur, hunian tetap, pengendalian banjir, serta rehabilitasi lahan pertanian. Anggaran yang sudah tersedia diharapkan segera direalisasikan agar manfaatnya cepat dirasakan warga.

Prioritas tersebut muncul dalam rapat monitoring dan evaluasi khusus Satgas PRR Pascabencana Sumatra pada Kamis (13/8). Kepala Posko Nasional Satgas, Wahyu Bintono Hari Bawono, meninjau lokasi terdampak dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, Forkopimda, BPBD, serta organisasi perangkat daerah teknis. Evaluasi bertujuan memastikan program pemulihan berjalan sesuai rencana dan anggaran yang tersedia dapat segera memberikan manfaat bagi masyarakat.

Di Kabupaten Solok, pemerintah daerah telah menerima Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp144 miliar. Realisasi tertinggi tercatat pada bidang kesehatan dengan capaian 91% dari alokasi lebih dari Rp6 miliar. Bidang ekonomi menyusul dengan realisasi 57% dari alokasi Rp45 miliar. Namun, realisasi pada bidang pendidikan baru mencapai 6‑7% dari alokasi Rp3 miliar, dan infrastruktur baru hanya 6,7% dari alokasi Rp88 miliar.

Rendahnya realisasi infrastruktur disebabkan proses penyesuaian harga satuan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang belum selesai. Akibatnya, lelang dan pekerjaan fisik masih tertunda. Kementerian Pekerjaan Umum diminta mempercepat masuknya dokumen RAB ke Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) mengingat sisa waktu tahun anggaran yang semakin menipis.

Satgas PRR menekankan, “Penyesuaian harga satuan dan RAB harus segera dituntaskan. Sisa waktu tahun anggaran perlu dimanfaatkan secara disiplin karena anggaran infrastruktur ini berkaitan langsung dengan pemulihan konektivitas dan pelayanan masyarakat.”

Selain infrastruktur, Satgas PRR memberi perhatian pada relokasi 259 keluarga yang rumahnya rusak berat. Kuota awal pembangunan hunian tetap baru mencakup 60 unit, sementara permintaan menuntut tambahan 199 unit kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Legalitas pemanfaatan 50 unit Rusun Nelayan di Nagari Muaro Pingai juga menjadi bagian penting dalam penyediaan hunian bagi warga terdampak.

Penanganan sedimentasi dan material kayu sisa galodo di Sungai Sawah, Nagari Junjung Sirih, menjadi prioritas untuk mencegah luapan air kembali merusak lahan pertanian. Satgas PRR berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk mengerahkan alat berat, sekaligus melanjutkan pembersihan sungai, normalisasi darurat, dan penyediaan jembatan transisi di Nagari Muaro Pingai.

Di Kota Solok, banjir bandang dan longsor pada November 2025 menimpa 2.978 keluarga (9.375 jiwa) di sembilan kelurahan, merusak 14 km jalan, empat ruas sungai, 11 titik jaringan irigasi, 292 fasilitas UMKM, satu koperasi, dan empat sistem penyediaan air minum. Pemerintah menyiapkan proyek pengendalian banjir dan normalisasi Batang Gawan serta Batang Lembang senilai Rp170 miliar, yang kini memasuki tahap tender jamak.

Kerusakan pada 115 hektare sawah terdampak menambah beban, mengingat tanggul rusak, sedimentasi, dan sampah menghambat pasokan air. Keterbatasan alat berat memperlambat proses pemulihan. Satgas PRR bersama Pemerintah Kota Solok mengoordinasikan pompanisasi darurat, dukungan bibit cadangan, dan pompa berskala besar bersama Kementerian Pertanian untuk menghindari gagal panen.

Satgas PRR menegaskan asistensi kepada pemerintah daerah akan terus berlanjut, dengan konsolidasi bersama Kementerian PKP, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian Pertanian hingga seluruh program pemulihan tuntas.

Analisis Pakar

Di balik janji cepatnya pemulihan, fakta lapangan menunjukkan kegagalan struktural dalam penyiapan dokumen teknis. Penundaan penyesuaian RAB bukan sekadar birokrasi administratif; ia mencerminkan kurangnya koordinasi antar‑instansi dan minimnya kapasitas perencanaan daerah. Tanpa RAB yang akurat, proses lelang menjadi “buntu”, mengakibatkan dana yang sudah disalurkan tidak dapat dioptimalkan.

Anggaran kesehatan yang hampir selesai (91%) menimbulkan pertanyaan: mengapa sektor yang paling krusial dapat bergerak cepat, sementara infrastruktur—yang menjadi tulang punggung pemulihan ekonomi—tertahan? Jawabannya terletak pada prioritas politik jangka pendek yang lebih mudah diukur, sementara infrastruktur memerlukan waktu, transparansi, dan pengawasan yang lebih ketat.

Relokasi korban menjadi sorotan lain. Kuota hunian tetap yang hanya mencakup 60 unit untuk 259 keluarga menunjukkan ketidaksesuaian antara kebutuhan dan alokasi. Penambahan kuota 199 unit harus dipercepat, namun proses persetujuan Kementerian Perumahan kerap terhambat oleh prosedur yang “berlapis”. Tanpa kepastian hunian, korban tetap hidup dalam ketidakpastian, memperparah trauma pascabencana.

Terakhir, penanganan sedimentasi di sungai dan normalisasi aliran air harus dipandang sebagai investasi jangka panjang, bukan sekadar “tindakan darurat”. Jika tidak ditangani secara menyeluruh, banjir berulang akan menjadi siklus yang menggerogoti produktivitas pertanian dan menurunkan daya saing ekonomi Solok. Pemerintah pusat dan daerah perlu mengintegrasikan data hidrologi, melibatkan ahli lingkungan, serta memastikan alokasi dana infrastruktur tidak lagi terhambat oleh dokumen yang belum final.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Mengapa realisasi anggaran infrastruktur di Solok masih sangat rendah?
  A: Karena proses penyesuaian harga satuan dalam RAB belum selesai, sehingga lelang dan pelaksanaan fisik terhenti.
• Q: Berapa banyak keluarga yang masih menunggu hunian tetap setelah bencana?
  A: Sebanyak 259 keluarga, dengan kuota hunian tetap saat ini hanya 60 unit.
• Q: Apa langkah utama pemerintah untuk mengatasi banjir berulang di Solok?
  A: Pemerintah menyiapkan proyek normalisasi Batang Gawan dan Batang Lembang senilai Rp170 miliar serta mempercepat penanganan sedimentasi di sungai.