Mengapa Ekspor Mamin RI Kalah 3 Kali Lipat dari Thailand? Ini Biang Keroknya Menurut Kemenperin

Ringkasan Singkat

• Kesenjangan Ekspor yang Lebar: Nilai ekspor makanan olahan Indonesia pada 2025 hanya mencapai US$6,25 miliar, kalah telak dibanding Thailand yang menembus US$17,69 miliar.
• Masalah Klasik Bahan Baku: Kemenperin mengidentifikasi ketidakpastian pasokan, kontinuitas, serta standar kualitas bahan baku lokal sebagai penghambat utama daya saing industri makanan dan minuman (mamin) nasional di pasar global.
• Dilema Regulasi Impor: Pemerintah mengandalkan instrumen Neraca Komoditas untuk menyeimbangkan pasokan, namun industri mendesak kemudahan impor untuk bahan baku utama yang belum bisa dipenuhi dari dalam negeri.

Indonesia, dengan kekayaan alamnya yang melimpah, ternyata masih harus gigit jari di panggung ekspor makanan dan minuman (mamin) regional. Data terbaru menunjukkan jurang pemisah yang menganga lebar antara kinerja ekspor mamin Indonesia dengan negara tetangga, khususnya Thailand. Wakil Menteri Perdagangan, Dyah Roro Esti, mengungkapkan bahwa nilai ekspor makanan olahan Indonesia pada tahun 2025 hanya tercatat sebesar US$6,25 miliar. Angka ini kalah telak dari Thailand yang melesat hingga US$17,69 miliar—hampir tiga kali lipat dari pencapaian tanah air. Bahkan, Indonesia harus puas berada di peringkat keempat ASEAN, di bawah Vietnam (US$8,89 miliar) dan Singapura (US$6,5 miliar).

Lantas, apa yang salah? Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menunjuk satu faktor krusial yang selama ini menjadi duri dalam daging: karut-marut pasokan bahan baku. Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Agro Kemenperin, Yulia Astuti, mengakui bahwa industri mamin nasional kerap kali kesulitan mendapatkan bahan baku lokal yang memenuhi standar industri, baik dari segi kualitas maupun kontinuitas pasokan.

"Tantangan dari persaingan produk mamin RI di pasar global adalah bahan baku. Jadi ada beberapa bahan baku yang memang menjadi kebutuhan utama industri mamin dalam negeri, nah itu memang mempengaruhi sekali terkait dengan daya saing kita dari luar," kata Yulia kepada CNBC Indonesia.

Untuk mengatasi ketimpangan ini, pemerintah menerapkan kebijakan Neraca Komoditas (NK). Kebijakan ini dirancang untuk mengatur keran impor bahan baku secara selektif. Yulia menegaskan bahwa impor bahan baku utama yang belum bisa dipenuhi dari dalam negeri harus dipermudah demi menjaga kelangsungan produksi, sementara impor produk jadi tetap harus diperketat guna melindungi industri domestik.

Analisis Pakar

Sebagai praktisi ekonomi makro, saya melihat fenomena ini bukan sekadar masalah teknis operasional, melainkan cerminan dari kegagalan struktural dalam rantai pasok (supply chain) hulu-ke-hilir kita. Sangat ironis melihat Indonesia, sebuah negara agraris raksasa, justru kalah bersaing dengan Thailand dalam hal ketersediaan bahan baku industri makanan olahan. Masalahnya klasik namun tak kunjung usai: produktivitas pertanian domestik yang rendah, infrastruktur logistik yang mahal, serta minimnya standardisasi hasil tani yang sesuai dengan kebutuhan mesin-mesin industri modern. Selama sektor hulu pertanian dan perkebunan kita tidak dimodernisasi, industri mamin kita akan selalu berjalan dengan satu kaki pincang.

Kebijakan Neraca Komoditas (NK) yang digadang-gadang sebagai solusi proteksi sekaligus pemenuhan kebutuhan, dalam realitasnya sering kali menjadi pisau bermata dua. Birokrasi yang lambat dalam verifikasi data NK kerap memicu keterlambatan impor bahan baku kritis, yang pada akhirnya mengganggu jadwal produksi dan menaikkan biaya operasional (cost of doing business). Pemerintah harus paham bahwa industri mamin bergerak sangat dinamis. Hambatan administratif pada impor bahan baku penolong justru akan mematikan daya saing ekspor kita sendiri. Proteksionisme yang berlebihan tanpa dibarengi dengan peningkatan kapasitas hulu domestik adalah resep instan menuju stagnasi industri.

Kita harus belajar dari Thailand yang sukses mengintegrasikan kebijakan pertanian mereka dengan visi industri melalui strategi "Kitchen of the World". Pemerintah Thailand tidak hanya memberikan subsidi, tetapi juga membangun ekosistem riset dan pengembangan (R&D) yang kuat, memastikan kepastian pasokan energi dan air untuk pertanian, serta mempermudah akses pembiayaan bagi petani dan pelaku industri. Kolaborasi lintas sektoral di Thailand berjalan mulus karena didorong oleh satu komando kebijakan yang jelas, bukan ego sektoral antar-kementerian seperti yang sering kita saksikan di Indonesia antara Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian.

Ke depan, jika Indonesia ingin mengejar ketertinggalan US$11,44 miliar dari Thailand, pendekatan kita harus diubah secara radikal. Pemerintah perlu segera melakukan deregulasi pada impor bahan baku industri yang memang belum bisa diproduksi secara kompetitif di dalam negeri. Di saat yang sama, insentif fiskal harus diarahkan untuk menarik investasi di sektor industri bahan baku antara (intermediate goods) di dalam negeri. Tanpa langkah berani ini, target Indonesia untuk menjadi raksasa ekonomi baru hanya akan menjadi angan-angan, dan kita akan terus menjadi pasar konsumsi bagi produk-produk mamin impor dari negara tetangga.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Q: Mengapa nilai ekspor makanan olahan Indonesia kalah jauh dari Thailand?
A: Indonesia tertinggal karena masalah rantai pasok bahan baku domestik yang tidak konsisten secara kualitas dan kuantitas, sementara Thailand memiliki ekosistem hulu-hilir yang sangat terintegrasi, efisien, dan didukung teknologi pertanian modern.

Q: Apa peran Neraca Komoditas dalam industri makanan dan minuman di Indonesia?
A: Neraca Komoditas berfungsi sebagai instrumen pemerintah untuk mengatur keseimbangan antara pasokan dalam negeri dan kebutuhan impor bahan baku industri agar tidak mengganggu produsen lokal sekaligus menjaga kelangsungan produksi industri mamin.

Q: Bagaimana solusi jangka panjang untuk meningkatkan daya saing industri mamin RI?
A: Solusinya meliputi modernisasi sektor pertanian hulu untuk memenuhi standar industri, penyederhanaan birokrasi impor bahan baku antara yang belum tersedia di dalam negeri, serta penguatan kolaborasi lintas kementerian untuk memangkas biaya logistik.