PKS Tolak Pilkada Tanpa Wakil, Gerindra Masih Fokus RUU Pemilu – Debat Panas di DPR!

Ringkasan Singkat

• PKS menolak konsep pilkada tanpa wakil, menilai perlu pembagian tugas dan mengusulkan penurunan ambang batas pencalonan menjadi 6,5‑8,5 % untuk menghindari kawin paksa.
• Gerindra menyatakan belum ada pembahasan RUU Pilkada di DPR dan masih konsentrasi pada persiapan RUU Pemilu.
• Anggota PKB menambahkan wakil sering hanya vote getter dan usulkan pencabutan wakil dengan penunjukan langsung oleh kepala daerah.

Dalam perdebatan yang telah berlangsung sejak pekan lalu, Mardani Ali Sera, anggota Komisi II DPR dari fraksi PKS, menegaskan bahwa partisinya tidak mendukung konsep pemilihan kepala daerah tanpa wakil. Ia menambahkan bahwa meski gagasan tersebut terlihat efisien, akar konflik sebenarnya terletak pada kurangnya kedewasaan politik para pemimpin daerah.

Menurut Mardani, tugas pelayanan masyarakat tidak boleh dibebankan hanya kepada satu orang, dan baik kepala daerah maupun wakil harus memiliki visi jangka panjang, bukan hanya berebut kekuasaan setelah menjabat. Sebagai alternatif, fraksi PKS mengusulkan penurunan ambang batas pencalonan pilkada menjadi 6,5 hingga 8,5 persen, agar lebih mudah untuk koalisi antara satu partai dan tokoh masyarakat atau akademisi, sehingga mengurangi praktik "kawin paksa" yang masih banyak terjadi karena ambang batas 20 persen yang berlaku saat ini.

Di sisi lain, Gerindra melalui Wakil Ketua Komisi II DPR, Bahtra Banong, menyatakan bahwa fraksinya belum terburu‑buru dalam membahas wacana pilkada tanpa calon wakil. Ia menjelaskan bahwa hingga saat ini belum ada pembahasan RUU Pilkada di DPR, dan prioritas tetap diberikan pada persiapan RUU Pemilu.

Dalam rapat Komisi II DPR dengan Kementerian Dalam Negeri pada Kamis (30/8) pekan lalu, anggota fraksi PKB, Muhammad Khozin, menyoroti bahwa wakil kepala daerah sering hanya berfungsi sebagai vote getter, sementara dalam pelaksanaan tugas mereka hampir tidak memiliki kewenangan nyata. Khozin menambahkan bahwa sistem yang lebih adil adalah memilih hanya kepala daerah dan membiarkan wakil ditunjuk langsung oleh kepala daerah itu sendiri, sehingga menghindari praktik politik yang menguntungkan hanya satu pihak.

Analisis Pakar

Sebagai jurnalis investigasi yang telah memantau dinamika politik lokal selama lebih dari dua dekade, saya mengamati bahwa usulan PKS untuk menurunkan ambang batas pencalonan pilkada ke kisaran 6,5‑8,5 % merupakan upaya yang cukup cerdas untuk membuka ruang politik bagi kalangan non‑partai. Namun, langkah ini juga berisiko memicu fragmentasi politik yang lebih parah jika tidak diiringi dengan mekanisme koalisi yang transparan dan akuntabel. Dalam konteks Indonesia, di mana praktik "kawin paksa" sering kali dipicu oleh ambang batas yang tinggi, penurunan ambang batas tanpa pendampingan regulasi terkait pengawasan kampanye dan pelaporan keuangan dapat justru memperkuat praktik politik uang dan jaringan patron‑klien.

Posisi Gerindra yang menekankan kesiapan untuk RUU Pemilu sebelum membahas RUU Pilkada dapat dibaca sebagai taktik legislatif yang umum: menunda isu yang kontroversial hingga setelah agenda prioritas partisai tercapai. Meskipun argumen bahwa belum ada pembahasan RUU Pilkada adalah fakta teknis, ia juga menyiratkan kurangnya tekad politik untuk menangani masalah struktural yang telah lama menjadi perdebatan, yaitu fungsi wakil kepala daerah yang sering dianggap sebagai hiasan politik. Gerindra, sebagai parti yang memiliki basis kuat di kalangan elit militer dan bisnis, mungkin lebih memilih untuk fokus pada reformasi sistem pemilu yang dapat memperkuat posisi mereka dalam kompetisi nasional, daripada mengubah konfigurasi ekssekutif daerah yang lebih kompleks dan sensitif secara lokal.

Saran PKB untuk menggantikan wakil yang dipilih dengan penunjukan langsung oleh kepala daerah menimbulkan serangkaian pertanyaan konstitusional dan prinsip pemeriksaan serta seimbangan (checks and balances). Wakil yang ditunjuk oleh kepala daerah berpotensi menjadi alat eksekutif yang tidak memiliki akuntabilitas publik, sehingga mengurangi fungsi lembaga wakil sebagai wadah aspirasi dan kontrol atas eksekutif. Dalam konteks otonomi daerah, fungsi wakil bukan sekadar "vote getter" tetapi juga sebagai perwakilan yang dapat menantang dan memberikan masukan terhadap kebijakan kepala daerah, terutama dalam hal anggaran dan regulasi lokal. Menghapus posisi yang dipilih secara langsung tanpa menggantikannya dengan mekanisme akuntabel yang setara justru dapat memperkuat otoritas eksekutif yang tidak terkontrol.

Secara keseluruhan, perdebatan ini menyoroti kebutuhan akan reformasi komprehensif yang tidak hanya fokus pada struktur kemajuan pilkada, tetapi juga pada penguatan kapasitas politik calon, transparansi kampanye, dan mekanisme pengawasan yang independen. Sebagai masyarakat, kita harus mengajukan tuntutan agar perubahan tidak hanya bersifat kosmetik (misalnya mengubah ambang batas atau mengganti posisi wakil) tetapi juga mengakar pada nilai-nilai demokrasi partisipatif, akuntabilitas, dan keadilan distribusi kekuasaan di tingkat daerah. Tanpa dasar yang kuat, setiap reformasi struktural hanya akan menjadi ronde baru dari pola politik yang sama, di mana kekuasaan tetap terkonsentrasi dan masyarakat tetap menjadi penonton pasif.