Skandal Lambatnya Sekolah Rakyat: Probolinggo Tertahan, Kuantan Singingi Siap Luncur!

Ringkasan Singkat

• Kuansing dan Polewali Mandar hampir selesai bangun Sekolah Rakyat permanen, sementara Probolinggo masih terhambat urusan lahan.
• WakilMenteriSosial Agus Jabo menegaskan pemerintah pusat tidak dapat bekerja sendiri dan menyerukan kolaborasi daerah.
• Target operasional: Kuansing Agustus 2026, Polewali Mandar masih dalam tahap konstruksi, dan Probolinggo menunggu finalisasi 5,2 ha lahan.

Jakarta – Pada Rabu (5/8/2026), WakilMenteriSosial Agus Jabo Priyono menggelar audiensi di Kantor Kementerian Sosial, meninjau progres SekolahRakyat yang dijanjikan Presiden PrabowoSubianto sebagai garda terdepan memutus rantai kemiskinan. Pertemuan itu dihadiri oleh LoraFahmi, Wakil Bupati Probolinggo, Plt Bupati KuantanSingingi (Kuansing) Muklisin, dan Ketua DPRD PolewaliMandar Fahry Fadly.

Agus Jabo menegaskan, “Kemensos tidak bisa bekerja sendirian. Pemerintah daerah harus turun tangan mulai dari pengusulan lahan, pembangunan fisik, hingga operasional sekolah.” Ia menambahkan, “Saya serahkan pengelolaan kepada Bupati dan jajaran, dukung kepala sekolah, serta penuhi kebutuhan guru, wali asuh, dan asrama.” Pernyataan ini menyingkap ketergantungan program pada komitmen lokal yang selama ini masih bersifat verbal.

Di Kuantan Singingi, Plt Bupati Muklisin melaporkan progres gedung permanen mencapai 90 %. Lokasi di Komplek Sport Center Teluk Kuantan, ia menargetkan operasional mulai pertengahan Agustus, dengan jadwal MPLS 18‑28 Agustus dan matrikulasi 31 Agustus. “Kami satu‑satunya di Provinsi Riau yang mendapat kepercayaan membangun gedung permanen Sekolah Rakyat,” ujarnya dengan nada bangga.

Sementara itu, di Polewali Mandar, Ketua DPRD Fahry Fadly mengungkapkan lahan seluas 6,5 ha di Desa Sambalibali, Kecamatan Luyo, telah dihibahkan oleh Bupati Samsul Mahmud. “Provinsi Sulawesi Barat kini memiliki dua Sekolah Rakyat, satu di Mamuju, satu lagi di daerah kami,” katanya. Namun, proses konstruksi masih berjalan, tanpa tanggal pasti untuk pembukaan.

Berbeda dengan dua kabupaten di atas, Probolinggo masih terpuruk dalam birokrasi lahan. Wakil Bupati Lora Fahmi mengaku lahan seluas 5,2 ha sudah siap, sementara tambahan hingga 7 ha masih menunggu persetujuan Musdes. “Kami berharap tahap tiga pembangunan dapat segera dimulai,” pungkasnya, menandakan bahwa realisasi masih jauh dari harapan.

Analisis Pakar

Program Sekolah Rakyat memang memiliki niat mulia: menyediakan pendidikan gratis bagi anak‑anak keluarga prasejahtera. Namun, implementasinya mengungkap celah struktural antara kebijakan pusat dan kapasitas daerah. Keterlambatan di Probolinggo bukan sekadar masalah teknis lahan; ia mencerminkan lemahnya koordinasi antarlembaga, kurangnya transparansi alokasi dana, serta potensi konflik kepentingan dalam proses hibah tanah.

Keberhasilan Kuansing yang hampir selesai menjadi contoh bahwa ketika kepemimpinan daerah berani mengambil inisiatif, hasil dapat tercapai dalam waktu singkat. Namun, keberhasilan ini tidak dapat dijadikan tolok ukur universal karena kondisi geografis, politik lokal, dan sumber daya manusia sangat bervariasi. Sementara di Polewali Mandar, meski lahan sudah tersedia, proses konstruksi masih lambat, menandakan bahwa faktor lain—seperti kemampuan kontraktor, pengawasan, dan prioritas anggaran—juga berperan.

Selanjutnya, pernyataan Agus Jabo yang menyerahkan “tanggung jawab kepada Bupati” menimbulkan pertanyaan tentang akuntabilitas. Jika pemerintah daerah gagal memenuhi target, siapa yang akan menanggung kegagalan tersebut? Tanpa mekanisme monitoring yang kuat dan sanksi yang jelas, program ini berisiko menjadi sekadar slogan politik yang menguap ketika tekanan publik mereda.

Terakhir, perlu diingat bahwa pendidikan bukan hanya soal bangunan. Tanpa guru berkualitas, kurikulum yang relevan, serta dukungan sosial‑ekonomi bagi siswa, gedung megah tidak akan menghasilkan lulusan yang siap bersaing. Pemerintah pusat harus memastikan alokasi anggaran tidak hanya untuk infrastruktur, melainkan juga untuk rekrutmen dan pelatihan tenaga pendidik, serta program beasiswa yang berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang menunjukkan peningkatan pada kuartal II 2026, serta dukungan kebijakan investasi komunitas untuk memperkuat fondasi pendidikan.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Kapan Sekolah Rakyat di Kuantan Singingi resmi dibuka?
  A: Diperkirakan pada pertengahan Agustus 2026, setelah fase MPLS selesai.
• Q: Apa penyebab tertundanya pembangunan Sekolah Rakyat di Probolinggo?
  A: Kendala utama adalah proses pengadaan dan administrasi lahan seluas 5,2 ha yang masih dalam tahap persetujuan Musdes.
• Q: Bagaimana cara pemerintah memastikan kualitas pendidikan di Sekolah Rakyat?
  A: Pemerintah harus mengalokasikan dana untuk rekrutmen guru, pelatihan, serta monitoring berkelanjutan melalui mekanisme evaluasi independen.