Dua JPO di Rasuna Said Tak Terhubung: Mengapa Pemerintah DKI Gagal Menyatu‑kannya?

Ringkasan Singkat

• Dinas Bina Marga DKI mengonfirmasi dua JPO Rasuna Said berdekatan namun tidak terhubung karena perbedaan elevasi dan fungsi.
• JPO pertama milik pemerintah provinsi, sedangkan JPO kedua dibangun oleh LRT Jabodebek sebagai fasilitas integrasi antarmoda dengan TransJakarta.
• Kendala teknis (selisih 75 cm elevasi, jarak horizontal 60 cm) membuat sambungan fisik belum memungkinkan, meski jarak antar‑akses hanya sekitar 50 m.

Jalan Rasuna Said di Jakarta Selatan kini menjadi sorotan setelah muncul pertanyaan publik tentang keberadaan dua jembatan penyeberangan orang (JPO) yang berada berdekatan namun tidak terhubung. Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Siti Dinarwenny, menjelaskan bahwa perbedaan waktu pembangunan dan fungsi masing‑masing struktur menjadi penyebab utama.

JPO pertama adalah fasilitas eksisting yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melayani pejalan kaki umum. Sementara itu, JPO kedua merupakan JPO integrasi yang dirancang oleh LRT Jabodebek sebagai penghubung antara Stasiun LRT Jabodebek dan halte TransJakarta. Sebelum halte TransJakarta dipindahkan ke bawah stasiun terintegrasi, JPO eksisting memang berfungsi sebagai akses langsung ke halte tersebut. Namun, setelah relokasi, akses kini dialihkan ke JPO integrasi yang dilengkapi lift dan area tidak berbayar, memudahkan penyandang disabilitas, lansia, dan ibu hamil.

Meski kedua jembatan berada dalam radius 50 meter, selisih elevasi lantai mencapai sekitar 75 cm dengan jarak horizontal hanya 60 cm. Kondisi ini membuat pembangunan tangga atau ramp yang memenuhi standar keselamatan, keamanan, dan aksesibilitas menjadi tidak praktis. Siti Dinarwenny menegaskan bahwa penyambungan kedua JPO memerlukan kajian teknis mendalam dari pihak LRT Jabodebek sebagai pemilik JPO integrasi, dan hingga kini belum ada solusi yang layak.

"Kami mengimbau masyarakat untuk tetap menggunakan fasilitas yang tersedia dan selalu mengutamakan keselamatan," ujar Dinar dalam pernyataan tertulisnya pada Selasa (4/8). Pilihan penggunaan JPO tetap bergantung pada titik akses yang dibutuhkan, meski tidak ada koneksi fisik langsung.

Analisis Pakar

Situasi ini mengungkap kegagalan koordinasi lintas‑instansi dalam perencanaan infrastruktur perkotaan. Ketika LRT Jabodebek menambahkan JPO integrasi, seharusnya ada sinkronisasi dengan Dinas Bina Marga untuk menilai dampak pada jaringan pejalan kaki yang sudah ada. Tanpa kajian menyeluruh, proyek baru malah menciptakan “dead‑zone” yang membingungkan pengguna.

Selisih elevasi 75 cm bukan sekadar angka teknis; itu berarti pengguna harus menempuh naik‑turun yang tidak hanya melanggar standar aksesibilitas, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan, terutama bagi penyandang disabilitas. Pemerintah provinsi seharusnya menuntut LRT Jabodebek menyertakan solusi mitigasi—misalnya, lift tambahan atau jalur ramp yang terpisah—sebelum memulai konstruksi.

Lebih jauh, fakta bahwa JPO eksisting masih berfungsi sebagai penyeberangan umum menandakan adanya duplikasi fungsi yang tidak efisien. Dalam konteks kota yang terus berjuang mengurangi kemacetan, alokasi ruang publik yang berlebih untuk struktur yang tidak terintegrasi menjadi pemborosan sumber daya. Pemerintah DKI perlu meninjau kembali kebijakan “tumpang tindih” infrastruktur, mengedepankan prinsip one‑stop‑solution yang meminimalkan redundansi.

Terakhir, komunikasi kepada publik masih lemah. Masyarakat diberi pilihan antara dua JPO yang berjarak 50 meter, namun tidak diberikan penjelasan yang mudah dipahami mengenai kapan dan mengapa masing‑masing harus dipilih. Transparansi yang lebih baik, termasuk peta interaktif dan signage yang jelas, akan mengurangi kebingungan serta meningkatkan rasa aman pengguna jalan.

Sebagai contoh, investasi Thailand di Indonesia menunjukkan pentingnya perencanaan bersama dalam proyek infrastruktur besar.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Mengapa dua JPO di Rasuna Said tidak terhubung secara fisik?
  A: Karena perbedaan elevasi 75 cm dan jarak horizontal 60 cm membuat pembangunan ramp atau tangga yang aman tidak memungkinkan.
• Q: Siapa yang bertanggung jawab atas JPO integrasi?
  A: JPO integrasi dimiliki dan dikelola oleh LRT Jabodebek.
• Q: Apakah masyarakat dapat menggunakan JPO integrasi selain penumpang LRT dan TransJakarta?
  A: Ya, JPO integrasi memiliki area tidak berbayar dan dilengkapi lift, sehingga dapat dipakai oleh pejalan kaki umum.