Militerisasi Sekolah Rakyat atau Solusi Disiplin? Menakar Proyek Ambisius Kemensos di Gresik

Ringkasan Singkat

• Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) meninjau langsung program Taruna Bhakti Nusantara di Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 1 Gresik yang melibatkan ribuan personel TNI/Polri sebagai pembina asrama.
• Program ini menyasar anak-anak dari keluarga miskin ekstrem berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk menekan angka putus sekolah.
• Pemerintah menargetkan kapasitas Sekolah Rakyat melonjak hingga 100 ribu siswa pada tahun depan, meski infrastruktur fisik di lapangan diakui belum rampung 100 persen.

Langkah progresif sekaligus memicu tanya tengah berjalan di dunia pendidikan non-formal Indonesia. Menteri Sosial Gus Ipul secara resmi memantau langsung implementasi program Taruna Bhakti Nusantara di Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 1 Gresik, Jawa Timur. Program ini menandai babak baru dengan diterjunkannya lebih dari seribu personel TNI dan Polri untuk mengawal kedisiplinan siswa di asrama-asrama Sekolah Rakyat di seluruh penjuru negeri.

Kehadiran aparat pertahanan dan keamanan di lingkungan sekolah ini diklaim bertujuan untuk membentuk karakter, kemandirian, dan ketertiban para siswa. Di SRT 1 Gresik, para taruna membimbing aktivitas harian siswa, mulai dari latihan baris-berbaris, kepramukaan, hingga hal-hal domestik seperti merapikan tempat tidur. Namun, di balik narasi ketertiban ini, tersimpan tantangan besar mengenai kesiapan infrastruktur dan adaptasi psikologis anak-anak yang mayoritas berasal dari latar belakang kemiskinan ekstrem.

Gus Ipul mengakui bahwa proses adaptasi ini berjalan di tengah fasilitas fisik yang belum sepenuhnya rampung. "Dengan gedung permanen yang mungkin belum 100 persen, kita tahu fasilitasnya cukup lengkap dan diharapkan benar-benar mendukung proses pembelajaran," ujarnya saat peninjauan yang juga dihadiri Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani.

Siswa yang ditampung di Sekolah Rakyat ini dijaring melalui proses kurasi ketat berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Banyak di antara mereka yang sebelumnya putus sekolah atau bahkan belum pernah menyentuh bangku sekolah formal. Salah satu siswa, Arka Nanta Juanito Bolu, anak seorang nelayan, mengaku merasakan dampak positif berupa peningkatan kedisiplinan dan toleransi beragama yang tinggi di lingkungan asrama tersebut.

Analisis Pakar

Sebagai jurnalis senior yang telah mengawal berbagai kebijakan sosial selama puluhan tahun, saya melihat program Sekolah Rakyat dengan pelibatan TNI/Polri ini bagaikan pisau bermata dua. Di satu sisi, niat pemerintah untuk menyelamatkan anak-anak dari jerat kemiskinan ekstrem dan putus sekolah patut diapresiasi. Penggunaan DTSEN sebagai basis data penjangkauan menunjukkan adanya upaya integrasi data yang lebih rapi agar bantuan tepat sasaran. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap pendekatan "militaristis" yang diadopsi dalam pembinaan karakter ini.

Menyerahkan pembinaan harian anak-anak sipil, terutama mereka yang memiliki trauma sosial akibat kemiskinan, kepada aparat militer dan kepolisian berisiko menciptakan standarisasi disiplin yang kaku. Pendekatan pedagogis yang humanis dan berbasis psikologi perkembangan anak seharusnya tetap menjadi panglima, bukan sekadar latihan baris-berbaris atau kepatuhan mutlak khas barak. Pemerintah harus menjamin bahwa kehadiran para taruna ini tidak mengerdilkan daya kritis siswa, melainkan benar-benar murni sebagai mentor sosial yang empatik.

Masalah klasik lain yang membayangi adalah ambisi kuantitas yang mengabaikan kualitas. Target Presiden Prabowo untuk membangun Sekolah Rakyat di setiap kabupaten/kota dengan kapasitas ribuan siswa, serta proyeksi lonjakan hingga 100 ribu siswa tahun depan, terasa sangat terburu-buru. Gus Ipul sendiri mengakui infrastruktur fisik di Gresik belum 100 persen selesai. Memaksakan mobilisasi siswa dalam jumlah masif tanpa kesiapan fasilitas yang layak dan tenaga pendidik yang tersertifikasi secara khusus hanya akan melahirkan "proyek mercusuar" yang rapuh di fondasi.

Terakhir, transparansi anggaran dan keberlanjutan program ini pasca-transisi politik harus dikawal ketat. Sekolah berasrama membutuhkan biaya operasional yang sangat tinggi, mulai dari konsumsi harian, perawatan fasilitas, hingga insentif bagi para pendamping. Jangan sampai program yang mulia ini layu sebelum berkembang hanya karena anggaran yang tersendat di kemudian hari. Kemensos harus membuka ruang bagi pengawasan publik dan evaluasi independen secara berkala agar program ini tidak sekadar menjadi panggung komoditas politik sesaat.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Q: Apa itu program Taruna Bhakti Nusantara di Sekolah Rakyat?
A: Program kolaborasi Kemensos dengan TNI/Polri untuk menempatkan personel militer dan polisi sebagai pembina kedisiplinan, karakter, dan ekstrakurikuler di asrama Sekolah Rakyat.

Q: Siapa saja yang berhak menjadi siswa di Sekolah Rakyat?
A: Anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, termasuk anak putus sekolah, yang dijaring melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan diverifikasi oleh dinas sosial setempat.

Q: Apa target jangka panjang pemerintah terkait proyek Sekolah Rakyat ini?
A: Pemerintah menargetkan kapasitas penerimaan mencapai lebih dari 100 ribu siswa tahun depan, dengan visi Presiden Prabowo membangun gedung Sekolah Rakyat berkapasitas 1.500 hingga 2.000 siswa di setiap kabupaten/kota.