KPK Bentak Dewas Periksa Staf Polisi yang Jadi Tersangka Pemerasan: Apa Dampaknya?

Ringkasan Singkat

• Dewas Dewas KPK akan memeriksa Setya Budi Dias Oktavianto, anggota Polri yang kini menjadi tersangka kasus pemerasan.
• Pemeriksaan dimaksud dimaksudkan untuk mengumpulkan data internal KPK, sekaligus menilai potensi kelemahan kode etik lembaga.
• Kasus melibatkan empat tersangka, termasuk Bupati Pemalang, dan telah ditahan selama 20 hari di Rutan Gedung Merah Putih KPK.

Dewan Pengawas KPK (Dewas) mengumumkan rencana pemeriksaan terhadap Setya Budi Dias Oktavianto, seorang anggota Polri yang bertugas sebagai staf administrasi di KPK sekaligus ajudan pimpinan lembaga. Dias kini menjadi tersangka dalam kasus dugaan pemerasan yang melibatkan pejabat daerah di Pemalang, Jawa Tengah.

Anggota Dewas, Benny Mamoto, menyatakan bahwa koordinasi telah dilakukan dengan Deputi Penindakan KPK untuk menjadwalkan pemeriksaan. "Kami membutuhkan informasi selengkap‑lengkapnya untuk dianalisis, mengidentifikasi kelemahan, dan memperbaiki prosedur internal ke depan," ujarnya di kantor Dewas pada Senin (3/8).

Benny menegaskan pentingnya menunggu hasil penyidikan yang sedang berlangsung. "Penyidikan akan transparan, melibatkan bukti digital termasuk handphone tersangka, riwayat komunikasi, serta data keluarga," katanya, menambahkan bahwa hal tersebut akan mengungkap jaringan pelaku secara lebih luas.

Sementara itu, Ketua Dewas Gusrizal menekankan bahwa proses akan mengikuti ketentuan yang berlaku. "Status Dias sebagai anggota Polri menuntut kehati‑hatian khusus. Jika kasus ini diserahkan ke kepolisian, Dewas tidak berhak melakukan pemeriksaan kode etik, namun kami tetap akan melakukan evaluasi untuk mencegah terulangnya kejadian serupa," jelasnya.

KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka, yakni Anom Widiyantoro (Bupati Pemalang 2025‑2030), Mohamad Haris (orang kepercayaan Anom), Setya Budi Dias Oktavianto, dan ayahnya, Lilik Budi Suprianto (swasta). Semua tersangka telah ditahan selama 20 hari, mulai 30 Juli hingga 18 Agustus 2026, di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Analisis Pakar

Kasus ini menyoroti kerentanan struktural dalam mekanisme pengawasan internal KPK. Ketika seorang anggota Polri yang sekaligus berposisi strategis di lembaga antikorupsi menjadi tersangka, pertanyaan tentang independensi dan integritas KPK menjadi tak terelakkan. Pemeriksaan Dewas, meski bersifat evaluatif, dapat berisiko menjadi upaya sanitasi citra semata jika tidak diiringi dengan tindakan disiplin yang tegas.

Selanjutnya, dinamika antara KPK dan Polri dalam penanganan kasus ini mengungkapkan batasan kewenangan yang masih kabur. Jika Dewas menyerahkan urusan kepada kepolisian, maka akuntabilitas internal KPK akan terpinggirkan, memperlemah kontrol atas anggota yang berada dalam lingkupnya. Hal ini menuntut adanya regulasi yang lebih jelas mengenai prosedur penanganan pelanggaran kode etik oleh personel luar.

Terakhir, penahanan selama 20 hari di Rutan Gedung Merah Putih KPK menimbulkan pertanyaan tentang standar prosedur penahanan bagi tersangka yang memiliki status kepolisian. Apakah ada perlakuan khusus atau perlindungan hukum yang berbeda? Transparansi dalam proses ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik, terutama mengingat sensitivitas kasus pemerasan yang melibatkan pejabat daerah.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Mengapa Dewas KPK memeriksa staf Polri yang menjadi tersangka?
  A: Pemeriksaan dimaksudkan untuk mengumpulkan data internal, menilai potensi pelanggaran kode etik, dan memperbaiki prosedur KPK ke depan.
• Q: Apa yang terjadi jika kasus ini diserahkan ke kepolisian?
  A: Dewas tidak berhak melakukan pemeriksaan kode etik, namun tetap dapat melakukan evaluasi internal untuk mencegah kejadian serupa.
• Q: Siapa saja yang menjadi tersangka dalam kasus pemerasan di Pemalang?
  A: Bupati Pemalang (Anom Widiyantoro), orang kepercayaannya (Mohamad Haris), staf KPK yang juga anggota Polri (Setya Budi Dias Oktavianto), dan ayahnya (Lilik Budi Suprianto).