Ekspor Mineral Radioaktif Diizinkan: Kepastian Hukum Buka Jalur 100+ Kapal

Ringkasan Singkat

• Produk tambang yang mengandung unsur radioaktif alami (NORM) kembali dapat dieksport setelah pemerintah beri lampu hijau.
• Kepastian regulasi LTJ dan NORM mengurangi penundaan ekspor, memungkinkan lebih dari seratus kapal berlayar kembali.
• Revisi aturan dan koordinasi lintas kementerian diharapkan menstabilkan biaya produksi, terutama bagi industri nikel yang terdampak lonjakan harga sulfur.

Jakarta, CNBC Indonesia – Dudung Abdurachman, Kepala Staf Kepresidenan, menegaskan bahwa Naturally Occurring Radioactive Material (NORM) tetap dapat diekspor asalkan memenuhi standar keselamatan. Keputusan ini sejalan dengan kebijakan terbaru yang mengizinkan ekspor komoditas mineral mengandung Logam Tanah Jarang (LTJ) sebagai unsur ikutan, bukan produk utama.

"Produk pertambangan yang mengandung unsur radioaktif alami tetap dapat diekspor sepanjang kandungan tergolong NORM dan memenuhi persyaratan pengujian keselamatan," ujar Dudung dalam konferensi pers di Kantor Staf Presiden (KSP) pada Senin, 3 Agustus 2026. Ia menambahkan bahwa pemerintah sedang mengharmonisasi regulasi terkait tata niaga mineral ikutan, termasuk LTJ dan unsur radioaktif, untuk memberikan kepastian hukum bagi eksportir, surveyor, dan Bea Cukai.

Kepastian ini membuka kembali jalur ekspor bagi PT Sucofindo (Persero), yang sempat menunda 85 laporan surveyor karena indikasi mengandung mineral ikutan. Penundaan tersebut sebelumnya menghambat keberangkatan lebih dari seratus kapal, mengancam stabilitas perekonomian nasional. "Sekitar seratus kapal yang tertunda kini sudah dapat berlayar," jelas Dudung.

Mayoritas laporan tertunda berasal dari perusahaan yang mengekspor alumina, tembaga, katoda, serta produk turunan nikel. Pemerintah menegaskan bahwa larangan ekspor hanya berlaku bila LTJ menjadi produk utama, bukan sekadar unsur ikutan dengan kadar kecil. Saat ini, kementerian terkait tengah menetapkan batas kadar masing-masing unsur serta metode pengujian laboratorium melalui koordinasi lintas kementerian, sekaligus merevisi Peraturan Menteri (Permen) untuk menghindari interpretasi yang beragam.

Industri nikel, yang tengah bergulat dengan tekanan geopolitik Timur Tengah, kenaikan tarif royalti, dan keterbatasan pasokan bijih, juga merasakan dampak langsung dari kebijakan ini. Ketua Forum Industri Nikel Indonesia (FINI), Arif Perdanakusumah, menyebutkan lonjakan harga sulfur dari US$220 menjadi US$1.200 per ton pada 2025 meningkatkan biaya produksi hingga 50%, memperparah beban industri.

Analisis Pakar

Sebagai pakar ekonomi makro, saya melihat keputusan ini sebagai langkah strategis yang mengurangi ketidakpastian regulasi—faktor utama yang selama ini menahan arus ekspor mineral Indonesia. Kepastian hukum tidak hanya mempercepat proses birokrasi, tetapi juga menurunkan biaya kepatuhan (compliance cost) bagi perusahaan tambang. Hal ini penting mengingat margin industri logam, khususnya nikel, semakin tertekan oleh fluktuasi harga energi dan bahan baku seperti sulfur.

Revisi regulasi LTJ dan NORM harus diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang transparan. Tanpa standar pengujian yang konsisten, risiko kontaminasi radioaktif dapat menimbulkan masalah kesehatan publik dan menurunkan reputasi Indonesia di pasar internasional. Oleh karena itu, lembaga seperti PT Sucofindo harus diberi wewenang yang jelas serta dukungan teknologi laboratorium yang memadai.

Dampak jangka pendek terlihat pada peningkatan volume ekspor dan pemulihan kapasitas pelabuhan. Namun, dalam jangka menengah, kebijakan ini dapat memicu investasi baru di sektor penambangan nilai tambah, terutama dalam pengolahan nikel yang kini menjadi komoditas strategis bagi rantai pasokan baterai listrik. Pemerintah perlu memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat nilai tambah domestik, misalnya dengan mengembangkan fasilitas smelting dan refining yang ramah lingkungan.

Terakhir, koordinasi lintas kementerian yang sedang berlangsung harus menghasilkan kerangka regulasi yang fleksibel namun tegas. Pendekatan yang terlalu kaku dapat menimbulkan kembali hambatan ekspor, sedangkan regulasi yang terlalu longgar berisiko menurunkan standar keselamatan. Keseimbangan ini akan menentukan apakah Indonesia dapat memanfaatkan potensi mineralnya secara berkelanjutan dan kompetitif di pasar global.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Apa itu Naturally Occurring Radioactive Material (NORM)?
  A: NORM adalah material yang mengandung unsur radioaktif secara alami, seperti uranium atau thorium, yang berada dalam kadar rendah dan dapat diekspor bila memenuhi standar keselamatan.
• Q: Mengapa ekspor Logam Tanah Jarang (LTJ) masih dibatasi?
  A: LTJ dilarang diekspor bila menjadi produk utama karena potensi dampak lingkungan dan kesehatan; namun bila hanya sebagai unsur ikutan dengan kadar kecil, ekspor diperbolehkan.
• Q: Bagaimana kebijakan ini mempengaruhi industri nikel Indonesia?
  A: Kebijakan memberikan kepastian regulasi, mengurangi penundaan ekspor, dan membuka peluang investasi pada pengolahan nilai tambah, meski industri tetap harus mengatasi kenaikan biaya bahan baku seperti sulfur.