Polri Luncurkan Operasi Raksasa Lawan El Nino: 48.000 Personel Siap Tumpas Karhutla!

Ringkasan Singkat

• Wakapolri Wakapolri Dedi Prasetyo gelar rapat lintas‑sektor untuk antisipasi El Nino dan kebakaran hutan pada 30 Juli 2026.
• Polri menyiapkan lebih dari 48.000 personel, memperkuat patroli terpadu, dan mengaktifkan command center berbasis data untuk deteksi dini hotspot.
• Hingga Juni 2026, 115 tersangka pembakaran lahan telah diproses, namun tantangan koordinasi dan penegakan hukum masih mengganjal.

Jakarta, 30 Juli 2026 – Menanggapi arahan tegas Presiden dalam rapat terbatas di Istana pada 28 Juli, Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo bersama Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki memimpin Rapat Pencegahan dan Penanganan Karhutla di ruang Pusdalsis Stamaops Polri, Mabes Polri. Pertemuan virtual ini melibatkan seluruh Kapolda, Wakapolda, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, BMKG, BNPB, dan Basarnas.

Rapat tersebut menjadi titik konsolidasi nasional untuk menyusun strategi menghadapi puncak musim kemarau yang diproyeksikan terjadi antara Juli‑September 2026, bersamaan dengan ancaman El Nino. Polri menegaskan bahwa mitigasi harus dimulai dari fase prabencana, mengandalkan pemetaan wilayah rawan Karhutla yang diperbarui, verifikasi hotspot di lapangan, dan penguatan sistem peringatan dini (early warning system). Patroli terpadu bersama TNI, Manggala Agni, pemerintah daerah, serta masyarakat menjadi tulang punggung operasional.

Di tingkat akar rumput, Bhabinkamtibmas dan Babinsa diarahkan melakukan pendataan langsung kondisi masyarakat: ketersediaan air, potensi kekeringan, status lahan pertanian, serta kebutuhan bantuan sosial adaptif bila El Nino memperparah situasi. Data ini akan diintegrasikan ke command center yang terhubung dengan kementerian terkait, memungkinkan pemantauan hotspot secara real‑time melalui drone, CCTV, dan sistem informasi kebakaran.

Statistik operasional yang diungkapkan pada rapat menunjukkan intensitas aksi Polri: 151 apel kesiapsiagaan, 29 rapat siaga tingkat Polda, 180 kegiatan persiapan aksi, serta 2.850 sosialisasi pencegahan. Lebih dari 168.500 patroli darat‑perairan telah dilaksanakan di zona rawan. Dari sisi personel, 48.368 anggota Sabhara dan 23.360 anggota Brimob siap dikerahkan, dengan sistem rayonisasi antar‑Polres dan antar‑Polda untuk mobilisasi cepat.

Penegakan hukum tidak kalah agresif. Hingga Juni 2026, terdapat 118 penyelidikan, 30 penyidikan, dan 115 tersangka yang telah diproses. Polri menegaskan bahwa penyelidikan tidak hanya menargetkan pelaku lapangan, melainkan juga pihak yang memberi perintah, mendanai, atau memperoleh keuntungan dari pembakaran, termasuk korporasi yang melanggar regulasi.

Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, Kadiv Humas Polri, menegaskan bahwa rapat ini merupakan “respons cepat” terhadap arahan Presiden. “Kita harus mengubah kebijakan menjadi aksi nyata di lapangan—dari pencegahan, deteksi dini, hingga penegakan hukum—agar El Nino tidak menjadi bencana kemanusiaan,” ujarnya.

Analisis Pakar

Sebagai jurnalis investigasi, saya menilai langkah konsolidasi ini sekaligus menyoroti sejumlah celah yang masih menganga. Pertama, meski angka personel yang dikerahkan mengesankan, efektivitasnya sangat bergantung pada koordinasi lintas‑instansi yang selama ini rawan birokrasi. Penggunaan command center terintegrasi memang menjanjikan, namun tanpa standar data yang seragam antara Polri, BMKG, dan BNPB, risiko duplikasi atau bahkan konflik informasi tetap tinggi.

Kedua, fokus pada Karhutla sering kali terjebak pada pendekatan reaktif—menangkap pelaku setelah kebakaran melanda—alih-alih mengatasi akar penyebab seperti kepemilikan lahan yang tidak jelas, insentif ekonomi bagi petani yang mengandalkan pembakaran, serta lemahnya penegakan regulasi lahan. Penegakan terhadap korporasi harus lebih transparan; data tentang siapa yang sebenarnya menanggung biaya pemulihan masih jarang terungkap.

Ketiga, kebijakan mitigasi El Nino masih terkesan “one‑size‑fits‑all”. Daerah dengan karakteristik iklim dan sosial‑ekonomi yang berbeda memerlukan strategi yang disesuaikan. Misalnya, wilayah agraris di Jawa Barat memerlukan program irigasi darurat, sementara daerah hutan tropis di Kalimantan lebih membutuhkan patroli udara berbasis satelit. Tanpa alokasi anggaran yang terukur dan mekanisme evaluasi independen, program ini berisiko menjadi sekadar “show‑off” politik.

Terakhir, partisipasi masyarakat—yang menjadi garda terdepan dalam deteksi dini—masih terpinggirkan. Bhabinkamtibmas dan Babinsa memang melakukan pendataan, namun tidak ada jaminan bahwa temuan mereka akan diintegrasikan ke dalam kebijakan secara cepat. Diperlukan platform digital yang dapat menghubungkan warga, aparat, dan pembuat kebijakan secara real‑time, serta mekanisme umpan balik yang dapat menuntut akuntabilitas.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Berapa banyak personel Polri yang dikerahkan untuk penanganan Karhutla pada 2026?
  A: Polri menyiapkan 48.368 anggota Sabhara dan 23.360 anggota Brimob untuk operasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
• Q: Apa saja teknologi yang digunakan Polri untuk deteksi dini kebakaran?
  A: Polri memanfaatkan drone, CCTV, sistem informasi kebakaran, serta command center terintegrasi dengan BMKG, BNPB, dan Basarnas.
• Q: Bagaimana Polri menindak pelaku pembakaran lahan?
  A: Hingga Juni 2026, terdapat 118 penyelidikan, 30 penyidikan, dan 115 tersangka yang telah diproses, termasuk pihak yang memberi perintah atau mendanai pembakaran.