Meleset dari Target Awal, Puluhan Ribu Pengelola Koperasi Kemhan Lulus di Tengah Misteri Mundurnya Puluhan Peserta

Ringkasan Singkat

• Sebanyak 33.785 peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) resmi menyelesaikan pelatihan pengelola koperasi, namun angka ini meleset dari target alokasi awal sebesar 35.476 peserta.
• Terdapat selisih 1.630 calon peserta yang gagal masuk ke tahap pembukaan pendidikan akibat kompleksitas sistem rekrutmen online (open bidding).
• Sebanyak 61 peserta yang sudah masuk pendidikan memutuskan mundur atau gugur di tengah jalan dengan alasan kesehatan, kehamilan, hingga memilih kembali ke profesi lama mereka.

Program ambisius pencetakan pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) akhirnya resmi ditutup. Namun, di balik klaim kelulusan puluhan ribu peserta, proyek yang digawangi oleh Kementerian Pertahanan ini menyisakan sejumlah catatan kritis terkait perencanaan dan eksekusi di lapangan.

Kepala BPSDM Kemhan, Mayjen Ketut Gede Wetan, mengungkapkan bahwa pada rancangan awal, program ini dialokasikan untuk menampung 35.476 peserta. Kuota jumbo tersebut diproyeksikan untuk mencetak 30.000 manajer KDKMP serta 5.476 pengelola KNMP beserta staf operasionalnya. Sayangnya, realisasi di lapangan tidak berjalan mulus sejak tahap awal rekrutmen.

Saat format pendidikan resmi dibuka, jumlah peserta menyusut menjadi 33.846 orang. Ketut berdalih, penyusutan ini disebabkan oleh dinamika sistem rekrutmen terbuka (open bidding) berbasis online yang dinilai cukup kompleks, ditambah kendala geografis tempat pelaksanaan.

Hingga ketukan palu penutupan pelatihan, tercatat hanya 33.785 peserta yang berhasil bertahan dan dinyatakan lulus. Sementara itu, 61 peserta lainnya dipastikan gugur atau mengundurkan diri sebelum program berakhir.

Pihak Kemhan membeberkan beberapa alasan di balik bergugurannya para peserta ini. Selain faktor kesehatan, sebagian peserta memilih mundur secara sadar karena memutuskan untuk tetap menggeluti profesi lama mereka. Di sisi lain, terdapat sekitar 40 peserta yang terpaksa menunda kelulusan karena kondisi hamil, dan dijanjikan akan diikutkan pada gelombang pelatihan berikutnya setelah keputusan final dari Tim Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) pusat.

Analisis Pakar

Sebagai jurnalis investigasi, saya melihat ada beberapa kejanggalan yang patut dikritisi dari proyek mercusuar ini. Pertama, keterlibatan Kementerian Pertahanan dalam mengelola program koperasi desa dan nelayan memicu pertanyaan besar mengenai tumpang tindih kewenangan (overlapping). Mengapa urusan ekonomi mikro dan pemberdayaan masyarakat desa yang seharusnya menjadi domain Kementerian Koperasi & UKM atau Kementerian Desa, justru diambil alih oleh institusi pertahanan? Apakah ini bentuk militerisasi sektor ekonomi sipil, atau sekadar proyek penyerapan anggaran?

Kedua, ketidakmampuan panitia dalam memenuhi kuota awal sebesar 35.476 peserta—dengan defisit mencapai 1.630 orang bahkan sebelum pelatihan dimulai—menunjukkan lemahnya perencanaan dan sosialisasi. Alasan "kompleksitas sistem online" adalah apologi klasik yang tidak seharusnya keluar dari lembaga sekelas Kemhan. Jika sistem rekrutmen digital saja masih gagap, bagaimana kita bisa mempercayakan pengelolaan koperasi modern di ribuan desa kepada sistem yang mereka bangun?

Ketiga, fenomena mundurnya peserta karena memilih kembali ke profesi lama mengindikasikan adanya ketidakjelasan komitmen, jaminan kesejahteraan, atau ketidaksesuaian ekspektasi kerja yang ditawarkan sejak awal. Ini adalah alarm keras. Melatih puluhan ribu orang menggunakan uang negara (APBN) bukanlah perkara murah. Jika setelah lulus mereka tidak memiliki kepastian karier atau justru kembali ke pekerjaan semula, maka program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia ini terancam hanya menjadi proyek seremonial yang membuang-buang anggaran negara tanpa dampak riil bagi ekonomi pedesaan.

Pemerintah dan Panselnas harus membuka transparansi anggaran terkait proyek ini. Publik berhak tahu berapa biaya yang dihabiskan untuk melatih satu orang peserta, dan apa jaminan bahwa 33.785 lulusan ini benar-benar akan ditempatkan dan mampu menghidupkan koperasi desa, bukan sekadar menjadi angka statistik keberhasilan di atas kertas.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Q: Apa sebenarnya program KDKMP dan KNMP yang diadakan oleh Kemhan ini?
A: Program ini adalah bagian dari inisiatif Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang bertujuan melatih sarjana untuk menjadi pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) guna menggerakkan ekonomi di tingkat akar rumput.

Q: Mengapa jumlah peserta yang masuk pendidikan berkurang dari target awal?
A: Target awal adalah 35.476 peserta, namun hanya 33.846 yang berhasil masuk pembukaan pendidikan. Hal ini disebabkan oleh kendala teknis dan kompleksitas dalam sistem rekrutmen terbuka (open bidding) secara online serta dinamika lokasi peserta.

Q: Apa yang terjadi pada 61 peserta yang tidak menyelesaikan pelatihan?
A: Mereka dinyatakan mundur karena berbagai alasan, di antaranya masalah kesehatan, memutuskan kembali ke profesi sebelumnya, serta sekitar 40 peserta yang sedang hamil yang rencananya akan dijadwalkan ulang untuk mengikuti pelatihan pada gelombang berikutnya.