KPK Tahan Bupati Pemalang Anom Widiyantoro

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Bupati Pemalang Anom Widiyanto dalam dugaan korupsi pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Penahanan tersebut seusai KPK menangkap Anom dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Pemalang yang digelar sejak Selasa, 28 Juli 2026.

Saat digiring menuju mobil tahanan KPK, Bupati Anom meminta maaf atas tindakan yang telah ia perbuat. "Kami paham situasinya, kami minta maaf semua," ucap Anom saat keluar dari gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada Kamis, 30 Juli 2026.

Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca

Anom keluar dari kantor KPK pukul 8.31 WIB bersama tiga tahanan lainnya. Mereka juga mengenakan rompi oranye dan kedua tangannya juga terborgol. Tiga orang yang juga ditahan oleh KPK yakni orang kepercayaan bupati yaitu Mohamad Haris; Staf administrasi KPK, Setya Budi Dias Oktavianto; serta ayah dari Setya yaitu Lilik Budi Suprianto.

Juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, terdapat dua kluster kasus dugaan korupsi yang terjadi di lingkungan Pemkab Pemalang. Bupati Anom, kata Budi, terjerat dengan kasus pemerasan yang dilakukan Anom kepada jajaran di bawahnya serta pihak swasta.

Sedangkan, staf administrasi KPK yakni Setya Budi Dias Oktavianto diduga memeras Bupati Anom. "Atas dua klaster penyidikan tersebut berdasarkan kecukupan alat bukti yang sah, penyidik kemudian telah menetapkan empat orang sebagai tersangka," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada Kamis.

Budi mengatakan KPK menangani kasus pemerasan di lingkungan Pemkab Pemalang secara objektif, transparan, hingga akuntabel. Terutama, kata Budi, terhadap pegawai KPK yang ikut melakukan praktik korupsi.

"Hal ini sebagai wujud komitmen KPK untuk memastikan tegaknya tiang integritas baik pada kelembagaan KPK ataupun pada setiap insan Komisi Pemberantasan Korupsi," katanya.

Pilihan Editor:Bisakah Gaji Naik Mencegah Korupsi Kepala Daerah