Inggris Kembali Usulkan War Bond: Peluang atau Perang Investasi?

Ringkasan Singkat

• Pemerintah Inggris mempertimbangkan penerbitan war bond untuk menutupi defisit anggaran pertahanan yang melonjak.
• Sejarah obligasi perang pertama kali muncul pada Perang Dunia I, namun berujung pada kerugian besar bagi jutaan investor.
• Para pengamat menilai risiko inflasi, beban fiskal, dan persepsi pasar sebagai faktor kunci yang dapat menggoyang nilai investasi.

London, CNBC Indonesia – Pemerintah Inggris kembali mengangkat wacana obligasi perang (war bond) sebagai mekanisme pembiayaan tambahan untuk Andy Burnham yang kini menjadi sorotan utama. Ide ini diusulkan oleh mantan Kepala Ekonomi Bank of England Andy Haldane, yang berargumen bahwa insentif pajak dapat menggerakkan simpanan publik yang diperkirakan mencapai £2 triliun (sekitar Rp44.000 triliun).

War bond bukanlah konsep baru. Pada 1914, ketika Inggris terlibat dalam Perang Dunia I, pemerintah meluncurkan obligasi dengan kupon 3,5% dan jatuh tempo 1925‑1928. Target awal £350 juta (≈ Rp6,3 triliun) hanya tercapai £91 juta (≈ Rp1,64 triliun), sehingga menimbulkan beban pada David Lloyd George, Menteri Keuangan saat itu, yang kemudian memperketat kampanye pemasaran. Meskipun berhasil menggaet tiga juta investor dengan total dana £2,5 miliar (≈ Rp45 triliun), hasil akhir menunjukkan nilai investasi tergerus inflasi dan kebijakan moneter, hingga pada 2014 nilai nominal £100 yang dibeli pada 1917 hanya tersisa sekitar £2.

Pengalaman historis ini menimbulkan peringatan keras dari mantan Perdana Menteri Rishi Sunak, yang menilai war bond “hanya utang dengan nama baru”. Ia menegaskan bahwa menguji daya tahan pasar dengan menambah beban utang publik dapat berakibat fatal, terutama bila inflasi kembali menguat dan kebijakan fiskal tidak terkoordinasi.

Analisis Pakar

Sebagai ekonom makro, saya melihat dua dimensi utama dalam proposal war bond ini. Pertama, dari sisi fiskal, obligasi dapat menurunkan tekanan langsung pada anggaran pertahanan, namun menambah beban utang publik yang sudah tinggi. Inggris kini memiliki rasio utang‑PDB di atas 100%, dan menambah £2 triliun melalui war bond akan meningkatkan beban bunga yang harus dibayar, menggerus ruang fiskal untuk kebijakan lain seperti infrastruktur atau kesejahteraan sosial.

Kedua, dari perspektif pasar modal, insentif pajak memang dapat meningkatkan permintaan domestik, namun risiko “crowding out” muncul bila investor beralih dari instrumen berisiko lebih tinggi seperti ekuitas ke obligasi pemerintah. Hal ini dapat menurunkan likuiditas pasar saham, memperlemah dinamika pertumbuhan perusahaan, dan pada gilirannya menekan penciptaan lapangan kerja.

Lebih jauh, inflasi menjadi musuh utama obligasi berjangka panjang. Sejarah menunjukkan bahwa ketika inflasi melambung, nilai riil obligasi menurun drastis. Dengan Bank of England yang masih menavigasi kebijakan suku bunga pasca‑pandemi, penambahan utang besar dapat memaksa otoritas moneter untuk menyesuaikan suku bunga ke arah yang lebih tinggi, yang pada gilirannya menambah biaya pembiayaan bagi sektor swasta.

Kesimpulannya, war bond dapat menjadi “solusi cepat” bagi pemerintah, namun bukan solusi berkelanjutan. Kebijakan fiskal yang lebih terarah—misalnya, meningkatkan efisiensi pengeluaran pertahanan, atau mengoptimalkan pajak progresif—akan lebih menyeimbangkan kebutuhan keamanan nasional dengan stabilitas ekonomi jangka panjang.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Apa perbedaan war bond dengan obligasi pemerintah biasa?
  A: War bond biasanya diterbitkan dalam konteks krisis atau konflik, dengan tujuan khusus mendanai belanja pertahanan, sementara obligasi pemerintah standar mendanai kebutuhan fiskal umum.
• Q: Bagaimana risiko inflasi memengaruhi nilai war bond?
  A: Inflasi menggerus nilai riil pembayaran kupon dan pokok obligasi, sehingga investor dapat mengalami kerugian bila inflasi melebihi tingkat kupon yang dijanjikan.
• Q: Apakah insentif pajak cukup menarik bagi investor ritel?
  A: Insentif pajak dapat meningkatkan daya tarik, namun investor tetap akan menilai risiko kredit, likuiditas, dan prospek inflasi sebelum memutuskan berinvestasi.