Saudi Jadi Raja Pariwisata Dunia, Indonesia Tertinggal: Apa Penyebabnya?

Ringkasan Singkat

• Arab Saudi mencatat lonjakan wisatawan tertinggi pasca‑pandemi berkat investasi masif dan reformasi kebijakan.
• Indonesia belum kembali ke level pra‑COVID‑19, kunjungan turun 12% dibanding 2019.
• Gap pertumbuhan menyoroti perlunya strategi pemasaran digital dan diversifikasi produk wisata di Indonesia.

Pasca pandemi, peta pariwisata global berubah drastis. Arab Saudi melesat menjadi destinasi paling cepat pulih, didorong oleh program Vision 2030 yang menyalurkan lebih dari US$30 miliar ke sektor pariwisata. Proyek mega‑kawasan hiburan, festival budaya, serta visa turis yang dilonggarkan berhasil menarik jutaan wisatawan baru dalam setahun.

Sementara itu, Indonesia masih berjuang menutup kesenjangan. Data Kementerian Pariwisata menunjukkan total kedatangan internasional pada kuartal II 2026 masih 12 % di bawah level 2019. Faktor utama meliputi kurangnya promosi digital, ketergantungan pada paket grup tradisional, serta persepsi keamanan yang belum sepenuhnya pulih.

Perbedaan strategi ini menimbulkan pertanyaan penting bagi pelaku industri: apakah Indonesia siap mengalihkan fokus ke segmen premium, ekowisata, atau pengalaman budaya yang terkurasi? Tanpa langkah terukur, risiko kehilangan pangsa pasar global akan semakin besar.

Analisis Pakar

Sebagai ekonom makro, saya melihat fenomena ini sebagai cerminan dari kebijakan fiskal dan investasi publik yang berbeda. Saudi tidak hanya mengandalkan daya tarik religius, melainkan menambahkan infrastruktur kelas dunia—bandara, hotel bintang lima, dan arena hiburan—yang meningkatkan elasticity permintaan wisatawan. Pendekatan ini selaras dengan teori pertumbuhan endogen: stimulus investasi publik meningkatkan produktivitas sektor jasa, yang pada gilirannya mempercepat pemulihan ekonomi.

Indonesia, di sisi lain, masih terjebak pada model pertumbuhan tradisional yang mengandalkan volume wisatawan massal. Tanpa diversifikasi produk, margin keuntungan menurun dan sensitivitas terhadap guncangan eksternal (seperti varian virus baru) tetap tinggi. Pemerintah perlu mengadopsi kebijakan yang lebih pro‑aktif, misalnya memberikan insentif pajak bagi pengembang ekowisata, mempercepat digitalisasi booking, serta memperluas jaringan penerbangan langsung ke kota‑kota tier‑2.

Selanjutnya, penting untuk menilai peran nilai tukar. Rupiah yang relatif kuat pada 2025‑2026 menurunkan daya saing harga paket wisata Indonesia dibandingkan negara‑negara ASEAN lain. Kebijakan moneter yang menyeimbangkan inflasi dan nilai tukar akan menjadi faktor penentu dalam menarik kembali wisatawan berbudget menengah.

Akhirnya, sektor swasta harus berkolaborasi lebih erat dengan pemerintah. Model kemitraan publik‑swasta (PPP) yang berhasil di Riyadh dapat diadaptasi untuk pengembangan destinasi baru di Sulawesi, Papua, atau Sumatera. Tanpa sinergi ini, upaya pemasaran saja tidak cukup untuk menutup kesenjangan yang semakin melebar. Pemerintah juga dapat mencontoh investasi infrastruktur yang didorong oleh alokasi dana besar‑besar untuk pemulihan pasca‑bencana.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Mengapa Arab Saudi bisa melampaui Indonesia dalam pemulihan pariwisata?
  A: Investasi besar‑besar dalam infrastruktur, liberalisasi visa, dan promosi digital yang terintegrasi membuat Saudi menarik segmen wisatawan premium.
• Q: Apa langkah utama yang harus diambil Indonesia untuk mempercepat pemulihan?
  A: Diversifikasi produk wisata, insentif bagi pengembang ekowisata, dan peningkatan pemasaran digital serta konektivitas penerbangan.
• Q: Apakah nilai tukar rupiah memengaruhi daya saing pariwisata?
  A: Ya, rupiah yang kuat menurunkan daya beli wisatawan asing, sehingga paket wisata menjadi relatif lebih mahal dibandingkan kompetitor regional.