PDIP Bentak Prabowo: Universitas Republik Indonesia Bisa Bentrok dengan Lemhannas

Ringkasan Singkat

• Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memperingatkan potensi tumpang tindih fungsi antara Lemhannas dan Universitas Republik Indonesia (URI) yang baru dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto.
• Hasto menilai URI harus didahului kajian mendalam agar tidak mengaburkan peran lembaga pendidikan kepemimpinan yang sudah ada.
• Komisi X DPR RI mengaku belum pernah membahas pembentukan URI, menimbulkan pertanyaan tentang dasar hukum, fungsi, dan anggaran lembaga tersebut.

Jakarta, 28 Juli 2024 – Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, mengeluarkan peringatan keras terkait Universitas Republik Indonesia (URI) yang baru saja diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurut Hasto, URI berpotensi menyalahi mandat Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) yang sejak era Bung Karno telah menjadi satu-satunya institusi resmi untuk melatih calon pemimpin nasional, baik sipil maupun militer.

"Lemhannas didirikan dengan tujuan jelas: mencetak pemimpin yang siap mengemban tugas strategis negara. Jika kita menambah lembaga serupa tanpa diferensiasi yang kuat, maka fungsi keduanya akan tumpang tindih dan sumber daya negara akan terpecah-pecah," ujar Hasto dalam rapat internal PDIP di Jakarta.

Hasto menekankan bahwa pendirian perguruan tinggi baru harus melalui kajian mendalam mengenai korelasi fungsi, keunikan kurikulum, serta kontribusi strategisnya. Ia mencontohkan universitas-universitas yang memang memiliki fokus khusus, seperti Universitas Cenderawasih dan Pattimura yang menitikberatkan pada keahlian maritim, atau IPB yang berfokus pada ketahanan pangan.

Menurutnya, URI seharusnya menyiapkan nilai tambah yang tidak dapat diberikan oleh lembaga yang sudah ada. "Tanpa diferensiasi yang jelas, kita akan menambah beban anggaran dan menurunkan efektivitas pendidikan kepemimpinan di Indonesia," tegas Hasto.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa URI dirancang mengadopsi model lembaga pendidikan kepemimpinan internasional, yang menurutnya telah terbukti menghasilkan pemimpin strategis di negara‑negara lain. Namun, ia mengakui bahwa rincian operasional masih dalam tahap finalisasi.

Kontroversi semakin memuncak ketika Komisi X DPR RI mengaku tidak pernah membahas pembentukan URI dalam rapat resmi. Wakil Ketua Komisi X, Lalu Hadrian, menyatakan tidak ada penjelasan formal mengenai dasar hukum, tugas, fungsi, maupun anggaran lembaga tersebut. "Kami belum menerima dokumen apa pun yang dapat menjustifikasi keberadaan URI di antara ribuan institusi pendidikan tinggi yang sudah ada," katanya.

Analisis Pakar

Sebagai jurnalis senior investigasi, saya melihat dua