Bakom Tolak Polemik ‘Londo Ireng’: Fokus pada Kebijakan, Bukan Kata-Kata

Ringkasan Singkat

• Bakom RI, dipimpin Muhammad Qodari, menolak membahas kontroversi istilah “Londo Ireng” yang dipakai Prabowo Subianto dalam pidatonya.
• Qudari menekankan bahwa inti pidato Presiden adalah program kesejahteraan petani, ketahanan pangan, energi, dan proyek strategis seperti Blok Masela.
• Organisasi pers menuntut permintaan maaf Prabowo, namun Qodari tetap mengalihkan fokus ke substansi kebijakan tanpa memberikan data konkret.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, menolak menjawab pertanyaan tentang kontroversi istilah “Londo Ireng” yang dipakai Presiden Prabowo Subianto dalam pidato di Puncak Harapan ke-28 PKB, Jakarta, 23 Juli 2024. Qodari menegaskan bahwa media seharusnya tidak terjebak dalam polemik semantik, melainkan menelaah substansi kebijakan yang diutarakan Presiden.

“Jika kita membicarakan pernyataan Presiden, mari kita lihat rangkaian pidato beliau. Semua itu untuk membela kepentingan rakyat,” ujar Qodari di Surabaya, Selasa (28/7). Ia kemudian merinci agenda utama yang menurutnya menjadi benang merah pidato Prabowo: peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan, ketahanan pangan, swasembada beras, ketahanan energi, serta pencapaian program B50.

Qodari juga menyinggung proyek strategis Blok Masela, yang setelah 28 tahun akhirnya memulai operasi, serta tuduhan praktik under‑invoicing dan transfer pricing yang konon merugikan negara hingga Rp600 triliun per tahun. “Semua itu akan dihentikan,” tegasnya, meski tidak menyebutkan bukti atau langkah konkret.

Ketika wartawan menanyakan permintaan maaf dari Prabowo atas penggunaan istilah “Londo Ireng”—sebutan historis bagi pribumi yang dianggap berkhianat pada masa kolonial—Qodari menghindar. Ia berulang kali mengarahkan kembali pembicaraan ke “substansi” tanpa memberikan data pendukung atau menanggapi tekanan organisasi pers.

Dalam pidatonya, Prabowo menuduh media dan LSM “menggali” proyek‑proyek pemerintah, termasuk renovasi lebih dari 67 ribu gedung sekolah, sambil mengklaim target 100 ribu sekolah pada tahun depan. Kritik Qodari menyoroti bahwa menolak membahas istilah kontroversial tidak serta‑merta menutup ruang akuntabilitas publik.

Analisis Pakar

Sebagai jurnalis investigasi, saya melihat dua hal penting dalam pernyataan Qodari. Pertama, upaya mengalihkan perhatian dari isu semantik ke “substansi” berpotensi menutupi kurangnya transparansi. Tanpa data yang dapat diverifikasi, klaim tentang penghentian praktik under‑invoicing atau pencapaian B50 tetap berada di ranah retorika politik.

Kedua, penggunaan istilah “Londo Ireng” oleh Prabowo bukan sekadar provokasi historis; ia mencerminkan strategi naratif untuk menstigmatisasi kritikus independen. Mengabaikan polemik ini berarti mengesampingkan dinamika kekuasaan media dan kebebasan pers—isu yang selama ini menjadi sorotan organisasi jurnalis.

Selanjutnya, fokus pada proyek‑proyek besar seperti BlokMasela dan renovasi sekolah memang penting, namun tanpa audit independen, klaim “67 ribu sekolah telah diperbaiki” dapat menjadi alat politik untuk menutupi kegagalan implementasi di lapangan. Pemerintah harus menyediakan data terperinci, termasuk anggaran, timeline, dan mekanisme pengawasan.

Akhirnya, sikap Qodari yang menghindari pertanyaan tentang permintaan maaf menandakan adanya tekanan internal untuk menjaga citra pemerintah. Media bebas harus tetap menuntut akuntabilitas, bukan hanya menuruti arahan resmi yang menekankan “substansi”. Keseimbangan antara menilai kebijakan dan mengkritisi bahasa politik adalah kunci bagi demokrasi yang sehat.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Apa arti istilah “Londo Ireng” yang dipakai Prabowo?
  A: Istilah tersebut merujuk pada pribumi yang dianggap berkhianat pada masa kolonial Belanda, dan kini dipakai untuk menyindir media serta LSM yang dianggap tidak patriotik.
• Q: Mengapa Bakom menolak membahas kontroversi istilah tersebut?
  A: Kepala Bakom, Muhammad Qodari, berargumen bahwa fokus seharusnya pada substansi kebijakan, bukan pada polemik semantik.
• Q: Apa saja program utama yang disebutkan dalam pidato Prabowo?
  A: Pidato menekankan kesejahteraan petani, ketahanan pangan, swasembada beras, ketahanan energi, proyek B50, serta pelaksanaan proyek BlokMasela dan renovasi sekolah.