Strategi Daya Tarik Investasi EBT: Tantangan Pembiayaan & Kebijakan di Tengah Geopolitik Volatil

Ringkasan Singkat

• Target kapasitas listrik nasional naik menjadi 100 GW, menuntut investasi Rp 1.140 triliun.
• Subsidi fosil dan belum berjalannya pajak karbon menggerus daya saing energi terbarukan.
• Acara EKONIKLIM 28 Juli 2026 akan mengkaji sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan keuangan untuk percepatan transisi energi.

Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa transisi energi kini menjadi pilar utama strategi pembangunan ekonomi nasional, bukan sekadar agenda mitigasi perubahan iklim. Pemerintah menargetkan penambahan kapasitas pembangkit listrik hingga 100 GW untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus mencapai Net Zero Emissions (NZE).

Namun, ambisi tersebut menuntut suntikan modal yang sangat besar: ESDM memperkirakan kebutuhan investasi mencapai sekitar Rp 1.140 triliun. Anggaran negara saja tidak cukup; sektor keuangan dan investor swasta harus berperan aktif. DKI Jakarta menargetkan penerbitan obligasi senilai Rp3,5 triliun untuk mendukung proyek infrastruktur, menunjukkan potensi skala pembiayaan serupa untuk energi terbarukan. Pertanyaannya, apakah kebijakan yang ada sudah cukup menggugah minat mereka?

Beberapa kendala kebijakan masih mengganjal. Subsidi energi fosil yang masih signifikan menurunkan kompetitivitas energi baru terbarukan (EBT). Di sisi lain, pajak karbon belum diimplementasikan, sehingga pasar karbon nasional belum optimal. Sementara itu, sumber daya fiskal dan sistem keuangan domestik cenderung terfokus pada program pemerintah tertentu, mengabaikan peluang investasi swasta yang lebih luas.

Risiko eksternal juga tidak dapat diabaikan. Ketegangan geopolitik dan penguatan dolar AS meningkatkan beban utang luar negeri serta menurunkan nilai tukar rupiah, yang pada gilirannya memengaruhi biaya proyek EBT. Oleh karena itu, koordinasi yang erat antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor jasa keuangan menjadi keharusan agar target transisi energi dapat tercapai tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi.

Untuk mengupas isu-isu ini, CPI Indonesia bersama CNBC Indonesia menyelenggarakan diskusi EKONIKLIM dengan tema “Orientasi Kebijakan Iklim Indonesia dari Perspektif Ekonomi dan Keuangan”. Acara akan digelar pada 28 Juli 2026 di Wisma Habibie & Ainun, menampilkan pembicara seperti Albertus Prabu Siagian (CPI Indonesia), Eddy Soeparno (Wakil Ketua Umum MPR RI), dan Hanif Faisol Nurofiq (Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan RI). Siaran akan tersedia di CNBC Indonesia TV, cnbcindonesia.com, dan kanal YouTube EKONIKLIM.

Analisis Pakar

Sebagai ekonom makro, saya melihat bahwa target 100 GW bukan sekadar angka aspiratif;