Destry Gantikan Perry: Dampak Langsung pada Rupiah, Suku Bunga, dan Kepercayaan Investor

Ringkasan Singkat

• Destry resmi menggantikan Perry sebagai Plt Gubernur Bank Indonesia amid market jitters.
• Anindya Bakrie dari KADIN tekankan sinergi moneter‑fiskal untuk menjaga nilai tukar dan biaya pendanaan.
• Pengusaha lewat APINDO menuntut transisi yang transparan agar kebijakan tetap kredibel dan investasi tidak terhambat.

Jakarta – Destry kini menjabat sebagai Plt Gubernur Perry di Bank Indonesia (BI) setelah pengunduran diri mendadak sang pejabat lama. Pergantian ini memicu sorotan tajam dari dunia usaha, khususnya Anindya Bakrie, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN), yang menilai momen ini sebagai peluang untuk memperkuat koordinasi antara otoritas moneter dan fiskal.

Bakrie menegaskan bahwa kebijakan moneter dan fiskal harus saling melengkapi dalam menghadapi tekanan inflasi dan volatilitas nilai tukar. "Pengendalian inflasi dan stabilitas nilai tukar harus menjadi agenda bersama yang dijalankan secara seimbang," ujarnya. Ia menambahkan bahwa stabilitas rupiah tetap menjadi prioritas utama pelaku usaha, sekaligus menuntut kepastian biaya pendanaan agar investasi dan ekspansi tidak terhambat.

Menurut KADIN, dalam jangka pendek BI diharapkan dapat menstabilkan nilai tukar kembali ke level Rp16.500 per dolar AS sebagaimana asumsi APBN 2026. Namun, Bakrie memperingatkan bahwa kenaikan suku bunga acuan tidak boleh menjadi satu‑satunya senjata. "BI memiliki beragam instrumen moneter; jangan terus‑menerus menaikkan suku bunga karena dampaknya negatif bagi dunia usaha," katanya.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Shinta Kamdani menekankan pentingnya tata kelola yang baik selama transisi kepemimpinan. Ia menyoroti tiga pilar utama: kontinuitas kebijakan, kredibilitas institusi, dan independensi BI. "Jika proses transisi berjalan transparan dan kebijakan tetap konsisten, volatilitas pasar dapat diminimalkan dan kepercayaan investor tetap terjaga," tegasnya.

Analisis Pakar

Sebagai ekonom makro, saya melihat dua risiko utama yang mengemuka dari pergantian ini. Pertama, ketidakpastian kepemimpinan dapat memicu risk premium pada pasar obligasi dan mata uang, terutama bila arah kebijakan tidak segera dikomunikasikan. Kedua, tekanan inflasi global masih tinggi; jika BI terlalu mengandalkan instrumen suku bunga, beban biaya pinjaman bagi sektor riil akan meningkat, menggerus margin perusahaan dan menurunkan investasi.

Solusi yang lebih berkelanjutan adalah memanfaatkan instrumen likuiditas, operasi pasar terbuka, dan penyesuaian rasio cadangan wajib (RRR) secara selektif. Pendekatan ini memungkinkan BI menstabilkan nilai tukar tanpa menambah beban bunga pada kredit korporasi. Selanjutnya, koordinasi dengan Kementerian Keuangan harus beralih dari sekadar dialog formal menjadi mekanisme operasional, misalnya melalui joint policy dashboard yang memantau inflasi, nilai tukar, dan defisit fiskal secara real‑time.

Jika Gubernur baru dapat menyeimbangkan kebijakan moneter dengan agenda fiskal, Indonesia berpotensi mengembalikan kepercayaan investor asing, memperkuat aliran modal langsung, dan menurunkan spread sovereign. Namun, kegagalan dalam menjaga stabilitas rupiah atau mem