Ambisi Besar Israel Merangkul Arab Saudi: Mengapa Riyadh Tetap Bergeming?
Tim kurasi konten viral yang menyeleksi berita paling relevan untuk pembaca.

Ringkasan Singkat
- Presiden Israel Isaac Herzog menyatakan bahwa perdamaian dengan Arab Saudi adalah impian terbesar yang akan memberikan legitimasi politik luar biasa bagi negaranya di Timur Tengah.
- Arab Saudi tetap teguh pada pendiriannya bahwa hubungan diplomatik hanya akan dibuka jika negara Palestina merdeka dengan perbatasan 1967 diakui secara internasional.
- Sentimen publik di Arab Saudi dan dunia Arab terhadap normalisasi dengan Israel merosot tajam, mencapai titik terendah pasca-eskalasi konflik di Gaza.
Upaya normalisasi hubungan diplomatik antara Israel dan Arab Saudi kini berada di persimpangan jalan yang krusial. Bagi Israel, merangkul Riyadh bukan sekadar keberhasilan diplomatik biasa, melainkan sebuah pencapaian strategis terbesar yang mampu mengubah lanskap geopolitik Timur Tengah secara permanen. Hal ini ditegaskan kembali oleh Presiden Israel, Isaac Herzog, dalam sebuah wawancara dengan saluran Al Arabiya, di mana ia menyebut perdamaian dengan Saudi sebagai "impian terbesar" dan menyatakan penghormatan mendalam kepada Putra Mahkota Mohammed bin Salman.
Bagi Tel Aviv, hubungan resmi dengan Arab Saudi akan memberikan legitimasi politik tertinggi di dunia Islam, sekaligus meruntuhkan narasi bahwa integrasi regional Israel harus selalu didahului oleh penyelesaian masalah Palestina. Namun, ambisi ini membentur tembok tebal. Riyadh secara konsisten menegaskan bahwa pengakuan terhadap negara Palestina merdeka berdasarkan perbatasan tahun 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya adalah harga mati yang tidak bisa ditawar.
Meskipun Amerika Serikat mencoba menjembatani hubungan iniābahkan mengaitkan kesepakatan nuklir sipil dan pakta pertahanan dengan Saudi pada pengakuan terhadap Israelāpemerintah Saudi tetap bergeming. Sikap keras ini tidak terlepas dari dinamika internal dan regional yang sangat sensitif, terutama setelah eskalasi konflik di Gaza yang membangkitkan kembali solidaritas Arab terhadap perjuangan Palestina.
Secara historis, kedua negara sebenarnya tidak sepenuhnya asing. Sejak era 1960-an, intelijen Israel (Mossad) dan Arab Saudi telah melakukan kerja sama rahasia, mulai dari mendukung faksi Royalis di Yaman hingga pertemuan-pertemuan tertutup pasca-Perjanjian Oslo 1993. Namun, membawa hubungan bawah tanah ini ke permukaan adalah perkara lain, terutama ketika opini publik domestik menolak keras.
Data dari Washington Institute for Near East Policy dan Arab Barometer menunjukkan penurunan drastis dukungan publik terhadap Perjanjian Abraham. Di Arab Saudi, penolakan terhadap normalisasi mencapai angka mutlak 99 persen pada survei tahun 2025. Angka ini menunjukkan bahwa bagi masyarakat Saudi, isu Palestina tetap menjadi kompas moral yang menentukan arah kebijakan luar negeri kerajaan.
Analisis Pakar
Dari perspektif hubungan internasional, kegigihan Israel untuk menormalisasi hubungan dengan Arab Saudi didorong oleh keinginan untuk menciptakan arsitektur keamanan regional baru. Dalam kalkulus strategis Israel, aliansi formal dengan Riyadh akan mengonsolidasikan poros anti-Iran yang kuat di kawasan. Lebih dari itu, normalisasi ini akan menjadi pukulan telak bagi gerakan perlawanan Palestina, karena akan membuktikan bahwa negara Arab terbesar dan paling berpengaruh secara teologis bersedia mengesampingkan isu Palestina demi kepentingan pragmatis.
Namun, Arab Saudi berada dalam posisi dilematis yang sangat rumit. Di satu sisi, Putra Mahkota Mohammed bin Salman membutuhkan kemitraan strategis dengan ASātermasuk akses ke teknologi nuklir dan jaminan keamanan tingkat tinggiāuntuk menyukseskan proyek ambisius Vision 2030. Di sisi lain, sebagai pelayan dua kota suci umat Islam, legitimasi domestik dan regional dinasti Al-Saud sangat bergantung pada kepemimpinan moral mereka di dunia Islam. Mengorbankan hak-hak Palestina demi kesepakatan dengan Israel akan menjadi bunuh diri politik yang dapat memicu instabilitas domestik dan memberikan amunisi propaganda bagi rival regionalnya seperti Iran.
Eskalasi militer di Gaza telah mengubah total kalkulus ini. Perang tersebut telah merepolitisasi masyarakat Arab dan menghidupkan kembali sentimen anti-Israel ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak Intifada kedua. Penurunan drastis dukungan terhadap Perjanjian Abraham di negara-negara yang telah menandatanganinya, seperti Maroko, menunjukkan bahwa perdamaian di tingkat elit (warm peace) tidak serta merta menghasilkan perdamaian di tingkat akar rumput (cold peace). Pemerintah Saudi sangat menyadari jurang pemisah ini.
Kesimpulannya, paradigma "outside-in" yang diusung oleh pemerintahan Donald Trump sebelumnyaāyaitu menyelesaikan konflik Arab-Israel terlebih dahulu untuk memaksa Palestina berkompromiākini telah runtuh. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa tidak akan ada perdamaian yang berkelanjutan di Timur Tengah tanpa penyelesaian yang adil bagi masalah Palestina. Selama Israel menolak solusi dua negara, impian Isaac Herzog untuk melihat bendera Israel berkibar di Riyadh akan tetap menjadi fatamorgana geopolitik.
Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)
Q: Mengapa Arab Saudi sangat penting bagi diplomasi luar negeri Israel?
A: Arab Saudi adalah pemimpin de facto dunia Islam Sunni dan kekuatan ekonomi terbesar di Timur Tengah. Normalisasi dengan Riyadh akan memberikan legitimasi teologis dan politik terbesar bagi Israel, sekaligus mengakhiri isolasi regionalnya secara permanen.
Q: Apa syarat mutlak yang diajukan Arab Saudi untuk menormalisasi hubungan dengan Israel?
A: Arab Saudi secara konsisten mensyaratkan pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat berdasarkan perbatasan tahun 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.
Q: Bagaimana dampak perang di Gaza terhadap prospek perdamaian Arab Saudi dan Israel?
A: Perang di Gaza telah merusak prospek normalisasi secara signifikan. Dukungan publik di Arab Saudi terhadap hubungan dengan Israel anjlok hingga titik terendah (mencapai 99% penolakan pada survei terbaru), membuat Riyadh tidak memiliki ruang politik domestik untuk melanjutkan negosiasi tanpa konsesi besar bagi Palestina.


