Titiek Soeharto Raih Juara 3 Kapolri Cup: Simbol Kebersamaan atau Panggung Politik?

Olahraga
Dimas PratamaDimas Pratama
Dimas Pratama
Dimas Pratama
Pengamat Olahraga

Mantan jurnalis olahraga yang kini berfokus pada analisis taktik sepak bola lokal maupun Eropa.

Titiek Soeharto Raih Juara 3 Kapolri Cup: Simbol Kebersamaan atau Panggung Politik?
BAGIKAN:

Ringkasan Singkat

Depok, Jawa Barat – Pada Sabtu (25/7/2026), Titiek Soeharto, ketua Komisi IVDPR RISiti, berhasil mengukir medali perak di Kapolri Cup Shooting Championship. Kompetisi yang berlangsung di Lapangan Tembak Hoegeng Iman Santoso Korps Brimob Polri, Kelapa Dua, menandai peringatan Hari Bhayangkara ke‑80.

Dalam kategori Presisi 20 Meter Individu (VVIP), Titiek mencatat nilai 83,01, menempatkannya di posisi ketiga. Di podium atas, Pangkormar Letjen Endi Supardi menguasai medali emas dengan nilai 94,03, sementara Komjen Ramdani Hidayat menempati perak.

Seremonial penyerahan medali dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Ia menekankan bahwa kategori eksekutif dirancang untuk memperkuat jaringan antar‑lembaga, termasuk kementerian, DPR, dan media massa. "Kami mengundang mitra‑mitra strategis untuk berkompetisi bersama, sekaligus meningkatkan sinergitas operasional," ujar Sigit, mengutip Detik.com.

Selain menampilkan pejabat tinggi, kompetisi ini juga melibatkan personel TNI, anggota Polri, atlet menembak profesional, serta warga sipil. Menurut Kapolri, acara ini bukan sekadar silaturahmi, melainkan sarana pelatihan teknis bagi anggota yang mungkin harus mengandalkan senjata api dalam tugasnya. "Keterampilan menembak harus terukur, karena keputusan di lapangan dapat berakibat fatal," jelasnya.

Kapolri menutup acara dengan harapan bahwa Kapolri Cup akan menjadi batu loncatan bagi atlet menembak Indonesia menjelang kompetisi nasional dan internasional.

Analisis Pakar

Di balik sorotan pada prestasi Titiek Soeharto, terdapat dinamika politik yang tak dapat diabaikan. Penyelenggaraan Kapolri Cup pada momen Hari Bhayangkara ke‑80 tampak sengaja diposisikan sebagai ajang soft power Polri, memperlihatkan citra profesional sekaligus menggaet dukungan elit politik. Mengundang tokoh‑tokoh legislatif dan pejabat kementerian bukan sekadar formalitas; itu adalah upaya memperkuat jaringan patronase yang dapat dimanfaatkan dalam alokasi anggaran atau kebijakan keamanan.

Namun, pertanyaan etis muncul ketika kompetisi ini membuka pintu bagi media massa. Kapolri secara eksplisit menyebutkan bahwa pimpinan redaksi dilibatkan untuk "membangun kemitraan yang baik". Di satu sisi,

Meow! Tanya Nesi!
😸