150 Layanan dalam Satu Mal: Revolusi Pelayanan Publik yang Dorong PAD Naik 50%

Ringkasan Singkat

• Setiap mal pelayanan publik menggabungkan rata‑rata 150 layanan dari pemerintah pusat, daerah, dan BUMN.
• Presiden Prabowo Subianto menargetkan 313 mal, 88 di antaranya dibangun era kepemimpinannya.
• Kota Pekanbaru contoh sukses: PAD melonjak 50% setelah menyederhanakan proses pajak dan retribusi.

Menteri Rini Widyantini, Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, mengumumkan bahwa satu mal pelayanan publik kini dapat menampung sekitar 150 layanan terpadu—dari administrasi kependudukan, BPJS, paspor, hingga layanan Kementerian Agama, Hukum, dan beberapa BUMN seperti Taspen. Tujuannya jelas: mengurangi friksi warga yang selama ini harus bolak‑bolak ke kantor‑kantor terpisah.

Pengumuman ini disampaikan dalam peluncuran Gerakan Nasional Pelayanan Publik (GNPP) di Kementerian PANRB, Jakarta Selatan, Jumat 24 Juli. Rini menegaskan bahwa integrasi layanan sejalan dengan arahan Presiden Prabowo agar masyarakat tidak lagi “berkeliling kantor”. Saat ini, pemerintah telah mendirikan 313 mal di seluruh Indonesia, dengan 88 di antaranya dibangun pada masa kepresidenan Prabowo.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menambahkan bahwa masih ada sekitar 200 kabupaten/kota yang belum memiliki mal, terutama di wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi. Namun, ia menekankan bahwa bahkan daerah dengan populasi rendah tetap dapat memanfaatkan model ini untuk meningkatkan efisiensi layanan.

Manfaat ekonomi menjadi sorotan utama. Contoh Pekanbaru menunjukkan peningkatan PAD dari Rp800 miliar (2024) menjadi Rp1,2 triliun (2025) setelah pemerintah kota memangkas birokrasi pajak dan retribusi. Kemudahan ini tidak hanya meningkatkan penerimaan, tetapi juga menumbuhkan kepatuhan sukarela dan meningkatkan popularitas pemimpin daerah.

Analisis Pakar

Secara makro, konsolidasi layanan dalam satu gedung bukan sekadar gimmick administratif; ia menciptakan ekosistem “one‑stop‑shop” yang mengoptimalkan aliran informasi, mengurangi biaya transaksi, dan mempercepat perputaran uang publik. Dari perspektif fiskal, setiap titik layanan yang dipindahkan ke mal mengurangi kebutuhan akan infrastruktur terpisah, menurunkan beban operasional dan memungkinkan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran ke prioritas produktif lainnya.

Namun, keberhasilan model ini sangat bergantung pada kualitas integrasi sistem TI. Tanpa interoperabilitas data yang solid, warga tetap akan menghadapi duplikasi dokumen atau verifikasi berulang, yang pada akhirnya menurunkan kepuasan. Pemerintah pusat harus memastikan standar API terbuka dan keamanan siber yang memadai, terutama ketika BUMN seperti Taspen terlibat.

Selanjutnya, dampak pada PAD harus dilihat dalam konteks multiplier effect. Penyederhanaan pembayaran pajak meningkatkan kepatuhan, tetapi juga membuka peluang bagi sektor informal untuk bertransisi ke formalitas melalui akses layanan yang lebih mudah. Ini dapat memperluas basis pajak jangka panjang, asalkan regulasi pendukung diselaraskan.

Terakhir, politik lokal tidak dapat diabaikan