Foto Harimau Kurus Viral: Kebun Binatang Surabaya Buka Suara di Tengah Tuduhan Korupsi Rp10 Miliar

Ringkasan Singkat

• Foto harimau Sumatera kurus yang beredar di media sosial ternyata diambil pada 2009, bukan mencerminkan kondisi kebun binatang saat ini.
• Kebun Binatang Surabaya (KBS) menegaskan bahwa kasus korupsi Rp10,2 miliar yang menjerat mantan Direktur Utama Choirul Anwar tidak memengaruhi perawatan satwa.
• Pemerintah Kota Surabaya mengambil alih KBS pada 2012, melakukan perbaikan infrastruktur, standar pakan, dan pengawasan ketat.

Surabaya, 24 Juli 2026 – Sebuah foto harimau Sumatera yang tampak kurus dan tergeletak di atas semen kembali menjadi sorotan publik setelah bersamaan dengan pengungkapan kasus dugaan korupsi Kejaksaan Tinggi Jawa Timur terhadap mantan Direktur Utama Choirul Anwar. Gambar yang beredar di media sosial menampilkan hewan dengan tulang rusuk menonjol, memicu pertanyaan tentang kondisi kebun binatang.

Menurut Lintang Ratri Sunarwidhi, Kepala Seksi Humas Kebun Binatang Surabaya, foto tersebut memang milik KBS, namun diambil pada tahun 2009, jauh sebelum pemerintah kota mengambil alih pengelolaan pada 2012. "Gambar‑gambar itu sebelum tahun 2009, memang ada harimau yang kurus sekali," ujarnya pada Kamis (23/7).

Latitud menuturkan bahwa harimau tersebut merupakan sumbangan warga yang sebelumnya diberi pakan nasi rawon secara rutin, menyebabkan gangguan pencernaan yang berujung pada kematian hewan itu pada tahun yang sama. "Kami menyesalkan foto‑foto lama yang diputar‑putar seolah‑olah menggambarkan kondisi KBS sekarang," tambah Lintang.

Sejak pengambilalihan, KBS mengklaim telah melakukan perbaikan menyeluruh: infrastruktur kandang, standar pakan, serta pengawasan ketat oleh pihak berwenang karena satwa merupakan aset negara. "Tidak ada satwa yang kurus atau kelaparan saat ini," tegasnya, menolak semua dugaan terkait kekurangan pakan.

Kasus korupsi yang menjerat Choirul Anwar melibatkan dugaan penyalahgunaan anggaran sebesar Rp10,209,664,735,60 selama masa jabatan 2016‑2024. Menurut penyidik, modusnya adalah mark‑up anggaran pakan satwa, mengurangi jumlah pakan yang sebenarnya diberikan namun melaporkan seolah‑olah tidak ada selisih. Dampaknya, selain kerugian keuangan negara, diduga memperburuk kondisi kebun binatang hingga menimbulkan kematian satwa karena kelaparan.

Namun, Lintang menegaskan bahwa korupsi tersebut tidak akan memengaruhi operasional KBS ke depan. "Kami akan meningkatkan perawatan satwa dan pelayanan pengunjung," katanya.

Analisis Pakar

Sebagai jurnalis investigasi, saya melihat dua lapisan utama dalam peristiwa ini. Pertama, manipulasi visual yang sengaja atau tidak sengaja memperburuk citra institusi publik. Foto harimau kurus yang beredar tanpa konteks temporal menjadi bahan bakar bagi narasi negatif, terutama ketika bersamaan dengan skandal korupsi. Media sosial memang mempercepat penyebaran gambar, namun tidak selalu menyediakan ruang bagi verifikasi fakta. KBS seharusnya lebih proaktif dengan mengeluarkan pernyataan resmi yang menyertakan metadata foto, sehingga publik tidak mudah terjebak dalam misinformasi.

Kedua, kasus korupsi yang melibatkan Choirul Anwar mengungkap kelemahan struktural dalam pengelolaan dana publik di lembaga kebudayaan. Mark‑up anggaran pakan satwa bukan sekadar kejahatan finansial; ia menimbulkan dampak langsung pada kesejahteraan hewan, yang pada gilirannya memicu kemarahan publik. Pengawasan internal yang lemah dan kurangnya transparansi anggaran menjadi celah yang dimanfaatkan oleh oknum korup.

Pengambilalihan KBS oleh Pemerintah Kota Surabaya pada 2012 tampaknya menjadi titik balik. Namun, transformasi institusional tidak serta‑merta menghilangkan warisan buruk. Diperlukan audit menyeluruh atas semua periode pengelolaan sebelumnya, termasuk peninjauan kembali kebijakan pakan, perawatan medis, dan prosedur pelaporan. Tanpa audit independen, klaim “tidak ada satwa kurus” tetap rentan disanggah oleh bukti visual lama.

Terakhir, kasus ini menegaskan pentingnya edukasi publik tentang literasi media. Masyarakat harus belajar menilai sumber, tanggal, dan konteks gambar sebelum menyebarkannya. Pemerintah dan lembaga terkait perlu menyediakan portal data terbuka yang memuat laporan keuangan dan kesehatan satwa secara real‑time, sehingga transparansi menjadi alat pencegah korupsi sekaligus melindungi kesejahteraan hewan.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Apakah foto harimau kurus yang viral masih mencerminkan kondisi kebun binatang saat ini?
  A: Tidak. Foto tersebut diambil pada tahun 2009, sebelum pemerintah kota mengambil alih pengelolaan KBS pada 2012.
• Q: Apa hubungan antara kasus korupsi Choirul Anwar dengan kondisi satwa di KBS?
  A: Penyidik menuduh Anwar melakukan mark‑up anggaran pakan, yang berpotensi mengurangi pakan yang diberikan kepada satwa. Namun, KBS menyatakan bahwa sejak 2012 standar pakan telah diperbaiki.
• Q: Bagaimana cara memastikan kebun binatang tidak lagi mengalami masalah pakan atau kesehatan satwa?
  A: Pemerintah Kota Surabaya melakukan pengawasan ketat, audit internal, dan transparansi data melalui portal terbuka, serta melibatkan lembaga pengawas eksternal.