Mantan Wakapolri Oegroseno Tolak Klarifikasi, Minta Penundaan—Polri Dituding Mainkan Kartu Politik?

Ringkasan Singkat

• Komjen (Purn) Oegroseno menolak hadir pada undangan klarifikasi kasus lahan Sepolwan yang dijadwalkan 23 Juli 2026.
• Ia mengusulkan penjadwalan ulang ke 30 Juli dan berjanji mengumpulkan data tahun 2011 sebelum bertatap muka dengan penyidik.
• Kepala Kortas Tipidkor Polri, Irjen Totok Suharyanto, menegaskan bahwa undangan bukan upaya kriminalisasi, melainkan penyelidikan korupsi sesuai KUHAP.

Jakarta, 23 Juli 2026 – Mantan Wakapolri, Komjen (Purn) Oegroseno, menolak hadir pada Kortas Tipidkor Polri yang menjemputnya untuk memberikan keterangan terkait dugaan penyimpangan dalam pengadaan lahan Sepolwan. Saat wartawan menanyakan alasan ketidakhadirannya, Oegroseno menjawab, “Masih ada kegiatan saya yang tidak bisa ditinggalkan.”

Ia menambahkan bahwa ia telah mengajukan opsi penjadwalan ulang ke Kamis, 30 Juli 2026, sekaligus berjanji akan menyerahkan berkas-berkas penting dari tahun 2011 sebelum pertemuan. “Kalau datang tanpa data, itu tidak lucu,” ujarnya dengan nada yang menegaskan kesiapan administratifnya.

Irjen Totok Suharyanto, Kepala Kortas Tipidkor Polri, menegaskan bahwa undangan tersebut bukan “pemanggilan” melainkan “undangan klarifikasi” yang diatur dalam Pasal 16 ayat 1 huruf c & j KUHAP. “Kami tidak berniat mengkriminalisasi mantan Wakapolri, melainkan menelusuri apakah ada tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan lahan Sepolwan,” jelasnya. Undangan tersebut bukan pemanggilan melainkan upaya penyelidikan yang berada dalam koridor hukum.

Kasus ini bermula dari pengaduan warga yang menuding adanya manipulasi dalam alokasi lahan Sepolwan pada tahun 2011. Totok menegaskan bahwa penyelidikan masih berada dalam koridor hukum, dan hasilnya akan menentukan apakah peristiwa tersebut dapat dikategorikan sebagai korupsi atau sekadar kelalaian administratif.

Analisis Pakar

Sebagai jurnalis investigasi, saya melihat pola yang semakin mengkhawatirkan: pejabat tinggi yang pernah memegang otoritas keamanan kini berulang kali berada di tengah pusaran dugaan korupsi lahan. Penolakan Oegroseno untuk hadir pada jadwal yang ditetapkan bukan sekadar alasan pribadi; ia mencerminkan strategi defensif yang umum dipakai oleh elit politik untuk mengendalikan narasi.

Permintaan penjadwalan ulang ke tanggal 30 Juli menimbulkan pertanyaan tentang transparansi. Apakah data tahun 2011 memang belum tersedia, ataukah ada upaya menyaring bukti sebelum diserahkan kepada penyidik? Keterlambatan dalam penyediaan dokumen dapat menjadi taktik mengulur waktu, memberi ruang bagi jaringan yang terlibat untuk menutup jejak.

Di sisi lain, pernyataan Irjen Totok yang menegaskan bahwa undangan bukan “pemanggilan” tampak seperti upaya meredam persepsi publik bahwa polisi sedang menekan mantan pejabat. Namun, penggunaan istilah legalistik tanpa penjelasan yang memadai justru menambah kebingungan masyarakat tentang proses hukum yang sebenarnya.

Jika penyelidikan ini dijalankan secara independen, maka hasilnya dapat menjadi preseden penting bagi penegakan hukum terhadap pejabat tinggi. Sebaliknya, jika prosesnya dipolitisasi, maka kasus Sepolwan akan menambah daftar panjang kasus lahan yang berakhir dengan impunitas. Kunci utama terletak pada akses publik terhadap dokumen investigasi dan keberanian lembaga pengawas untuk menuntut akuntabilitas.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Mengapa Oegroseno menolak hadir pada undangan klarifikasi?
• A: Ia menyatakan ada agenda lain yang tidak dapat ditinggalkan dan meminta penjadwalan ulang untuk mempersiapkan data yang diminta.
• Q: Apa dasar hukum undangan klarifikasi yang diberikan oleh Kortas Tipidkor Polri?
• A: Undangan tersebut diatur dalam Pasal 16 ayat 1 huruf c & j KUHAP, yang memperbolehkan penyidik meminta keterangan sebagai bagian dari penyelidikan.
• Q: Apa implikasi hukum jika terbukti ada korupsi dalam pengadaan lahan Sepolwan?
• A: Pelaku dapat dikenakan sanksi pidana korupsi sesuai Undang‑Undang Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, termasuk hukuman penjara dan denda.