Prabowo Subianto Diminta Buka Muktamar NU ke-35: Kontroversi Undangan Resmi PBNU di Jombang

Ringkasan Singkat

• Pengurus Besar PBNU secara resmi mengundang Presiden Prabowo Subianto untuk membuka Muktamar NU ke‑35 di Jombang pada akhir Agustus 2026.
• Panitia pelaksana, dipimpin oleh Sekjen Saifullah Yusuf (Gus Ipul), menegaskan persiapan sudah memasuki fase final, termasuk penyelesaian dokumen bagi PWNU dan PCNU.
• PBNU menyiapkan kebijakan khusus bagi wilayah Papua serta membentuk tim khusus yang dipimpin oleh Prof. Mohammad Nuh untuk mempercepat penerbitan Surat Keputusan (SK) bagi struktur organisasi daerah.

Jombang, 21 Juli 2026 – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) secara resmi mengirimkan surat undangan kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk membuka secara langsung Muktamar NU ke‑35 yang dijadwalkan berlangsung 27‑31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur.

Saifullah Yusuf, Sekjen PBNU sekaligus Ketua Panitia Pelaksana (Organizing Committee/OC), menyampaikan bahwa persiapan kini tinggal menghitung hari. "PBNU terus melakukan persiapan yang waktunya tinggal 40 hari lagi. Mudah‑mudah semuanya berjalan lancar dan diharapkan akan dibuka secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto," ujarnya di Kantor PWNU Jatim, Surabaya.

Selain menyiapkan kehadiran presiden, panitia menekankan pentingnya konsolidasi dengan Pengurus Wilayah NU (PWNU) dan Pengurus Cabang NU (PCNU) di seluruh Indonesia. Gus Ipul menegaskan, "Seluruh PW dan PC yang belum melengkapi surat‑surat atau dokumen yang dibutuhkan harus segera berupaya agar dapat memperoleh Surat Keputusan (SK) dari PBNU dalam waktu singkat."

PBNU juga mengumumkan kebijakan khusus bagi PWNU se‑tanah Papua serta pendampingan intensif bagi cabang‑cabang yang masih tertinggal dalam proses administrasi. Tim khusus yang dipimpin oleh Prof. Mohammad Nuh, anggota Syuriah PBNU, ditugaskan menuntaskan seluruh SK PWNU dan PCNU yang belum selesai.

Gus Ipul memperingatkan anggota NU untuk tidak terjebak dalam hoaks. "Jangan mudah terperdaya oleh berita‑berita yang tidak berdasar. Ikuti proses resmi yang dikeluarkan PBNU," pungkasnya.

Ia menutup pernyataan dengan mengucapkan terima kasih kepada PWNU Jawa Timur, PCNU se‑Jawa Timur, serta Pondok Pesantren Bahrul Ulum atas dukungan logistik dan spiritual dalam persiapan Muktamar.

Analisis Pakar

Undangan resmi kepada Presiden Prabowo Subianto untuk membuka Muktamar ke‑35 menandai pergeseran signifikan dalam hubungan antara lembaga keagamaan terbesar Indonesia dan kekuasaan eksekutif. Secara simbolis, kehadiran kepala negara di panggung NU dapat dipandang sebagai upaya legitimasi politik bagi pemerintahan yang baru saja terpilih, sekaligus sebagai sinyal bahwa agenda kebijakan keagamaan akan mendapat perhatian khusus di tingkat nasional.

Namun, di balik tampilan persatuan ini, terdapat dinamika internal yang belum selesai. Proses penerbitan Surat Keputusan (SK) bagi PWNU dan PCNU masih terhambat, terutama di wilayah‑wilayah terpencil seperti Papua. Kebijakan khusus yang diumumkan PBNU memang terkesan responsif, namun tanpa mekanisme pengawasan yang transparan, risiko “kebijakan darurat” ini dapat menimbulkan tuduhan favoritisme atau bahkan memperparah ketimpangan administratif antar wilayah.

Selain itu, penekanan Gus Ipul pada bahaya hoaks mengungkapkan kekhawatiran yang lebih luas: media sosial kini menjadi medan pertempuran narasi antara kelompok‑kelompok politik. Jika PBNU tidak mampu mengendalikan alur informasi secara proaktif, publikasi resmi seperti undangan ini dapat dengan mudah dimanipulasi menjadi bahan polemik, mengaburkan tujuan utama Muktamar yang seharusnya bersifat spiritual dan kebangsaan.

Terakhir, pemilihan Jombang sebagai tuan rumah bukan sekadar faktor logistik. Jombang memiliki sejarah panjang sebagai pusat pendidikan Islam tradisional, namun juga menjadi medan persaingan politik antar partai. Keputusan ini dapat menjadi ujian bagi PBNU: apakah mereka mampu menjaga Muktamar tetap netral, ataukah acara ini akan menjadi panggung bagi agenda politik tertentu? Keberhasilan atau kegagalan Muktamar ke‑35 akan menjadi barometer kredibilitas PBNU dalam mengelola hubungan antara agama dan negara di era digital.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Apa itu Muktamar NU ke‑35?
  A: Muktamar NU ke‑35 adalah pertemuan tahunan tertinggi Nahdlatul Ulama yang membahas kebijakan organisasi, program keagamaan, serta isu‑isu sosial‑politik yang relevan bagi umat Islam di Indonesia.
• Q: Mengapa Presiden Prabowo Subianto diundang membuka Muktamar?
  A: Undangan tersebut merupakan simbol dukungan pemerintah terhadap NU serta upaya memperkuat sinergi antara lembaga keagamaan dan eksekutif dalam menyusun kebijakan yang bersifat inklusif.
• Q: Bagaimana proses penetapan Surat Keputusan (SK) bagi PWNU dan PCNU?
  A: SK diterbitkan setelah PWNU/PCNU melengkapi dokumen administratif yang diminta PBNU; tim khusus yang dipimpin Prof. Mohammad Nuh diberi mandat mempercepat penyelesaian bagi wilayah yang masih tertinggal.