Ironi Ibu Kota: Dua Tahun SDN Kebayoran Lama Roboh Terbengkalai, Gubernur Baru Minta Maaf dan Janji Cari Dana Non-APBD

Ringkasan Singkat

• Sebagian bangunan SDN Kebayoran Lama Selatan 09 Pagi roboh dan terbengkalai selama dua tahun, memaksa sekitar 200 siswa menumpang belajar di sekolah lain pada siang hingga sore hari.
• Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan permohonan maaf secara terbuka karena baru mengetahui kondisi darurat sekolah tersebut setelah mendapat pertanyaan dari awak media.
• Pemprov DKI Jakarta berjanji segera membangun kembali sekolah tersebut menggunakan dana APBD atau alternatif non-APBD (CSR/KLB), serta mengidentifikasi 22 sekolah lain di Jakarta yang mengalami kondisi serupa.

JAKARTA — Sebuah potret buram dunia pendidikan kembali mencoreng wajah Ibu Kota. SDN Kebayoran Lama Selatan 09 Pagi di Jakarta Selatan dilaporkan telah roboh dan terbengkalai selama dua tahun terakhir. Ironisnya, kondisi darurat yang mengancam keselamatan ratusan siswa ini baru diketahui oleh pucuk pimpinan daerah setelah menjadi sorotan media massa.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, secara terbuka menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan respons pemerintah daerah. Ia mengakui adanya sumbatan informasi di internal birokrasi yang membuat laporan mengenai kerusakan fatal sekolah tersebut tidak sampai ke mejanya.

"Kemarin ketika ditanya teman-teman media mengenai SD Negeri yang roboh di Kebayoran Lama, terus terang itu pertama kali saya mendengar. Saya adalah orang yang menjawab apa adanya. Mohon maaf saya tidak tahu pada waktu itu," ujar Pramono saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Rabu.

Pasca-kejadian tersebut, Pramono mengklaim langsung menggelar rapat darurat bersama jajarannya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kini tengah menjadwalkan peninjauan langsung ke lokasi untuk melihat kerusakan riil bangunan sekolah.

Pramono menegaskan bahwa proses rekonstruksi harus segera dilakukan tanpa menunda-nunda. Bahkan, ia membuka peluang untuk menggunakan skema pembiayaan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) demi mempercepat pembangunan.

"Kalau memang belum ada dana dari APBD, maka dibuka ruang apakah dari KLB (Koefisien Lantai Bangunan) atau CSR (Corporate Social Responsibility) atau dari manapun. Yang penting harus segera dibangun," tegasnya.

Selain kasus di Kebayoran Lama, Pramono mengungkapkan bahwa Wakil Gubernur Rano Karno akan segera mengumpulkan seluruh jajaran Dinas Pendidikan Jakarta. Langkah ini diambil untuk menginventarisasi sekolah-sekolah lain yang membutuhkan intervensi darurat. Berdasarkan data sementara, terdapat 22 sekolah lain di Jakarta yang juga berada dalam kondisi rusak dan memerlukan perbaikan segera.

"Tidak perlu menutup-nutupi. Saya bilang nggak. Harus terbuka apa adanya. Itulah karakter Pemerintah Jakarta untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang ada," tambah Pramono.

Akibat robohnya sebagian ruang kelas sejak dua tahun lalu, aktivitas belajar mengajar di SDN Kebayoran Lama Selatan 09 Pagi lumpuh total. Sebanyak 200-an siswa terpaksa diungsikan ke SDN Kebayoran Lama Selatan 11 yang berada tepat di sebelahnya. Kondisi ini memaksa para siswa untuk masuk sekolah pada siang hari, sebuah situasi yang dinilai sangat tidak ideal.

Evi Afrida, salah satu orang tua murid, mengeluhkan dampak psikologis dan sosial yang harus ditanggung anak-anak akibat kelalaian pemerintah ini. Selain kenyamanan belajar yang menurun drastis karena harus menumpang, anak-anak juga kehilangan waktu untuk pendidikan keagamaan di sore hari.

"Karena kan sekarang masuknya siang, jadi anak-anak yang tadinya ngaji sekarang jarang yang ngaji. Sudah dua tahun tidak ngaji lagi. Biasanya kan ngaji sore habis asar, sedangkan sekarang pulang sekolah jam 5 sore. Belajar pun rasanya tidak nyaman kalau siang hari," keluh Evi dengan nada kecewa.

Analisis Pakar

Sebagai jurnalis yang telah mengawal dinamika Jakarta selama puluhan tahun, saya melihat kasus robohnya SDN Kebayoran Lama Selatan 09 Pagi ini bukan sekadar masalah teknis bangunan yang lapuk. Ini adalah manifestasi nyata dari kegagalan sistemik dan kebutaan birokrasi di jantung kekuasaan Republik ini. Bagaimana mungkin sebuah fasilitas publik, tempat ratusan anak bangsa menggantungkan masa depannya, hancur dan terbengkalai selama dua tahun di Jakarta Selatan tanpa terdeteksi oleh radar Balai Kota? Ini adalah tamparan keras bagi Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang seolah tidur di tengah tumpukan anggaran triliunan rupiah.

Permintaan maaf dari Gubernur Pramono Anung memang patut diapresiasi sebagai bentuk kejujuran politik. Namun, maaf saja tidak pernah cukup untuk membayar hilangnya hak belajar yang layak bagi 200 anak selama dua tahun. Pernyataan Gubernur yang membuka opsi pendanaan melalui CSR atau KLB justru memicu pertanyaan kritis baru: Mengapa untuk urusan dasar seperti pendidikan, Jakarta harus mengemis pada dana pihak ketiga? Jakarta memiliki APBD yang menembus angka lebih dari Rp80 triliun. Menempatkan pembangunan sekolah rusak di bawah ketidakpastian dana CSR adalah bentuk salah urus prioritas anggaran yang sangat fatal.

Kita harus melihat dampak sosial yang lebih luas. Ketika anak-anak terpaksa sekolah siang dan kehilangan waktu mengaji atau bersosialisasi di sore hari, ada rantai pembangunan karakter yang terputus. Pemerintah daerah sering kali terjebak pada proyek-proyek kosmetik kota yang tampak megah di media sosial, namun abai pada fondasi dasar kemanusiaan seperti kelayakan ruang kelas. Kasus ini membuktikan bahwa fungsi pengawasan internal di Pemprov DKI Jakarta mandul.

Ke depan, janji Pramono Anung untuk memperbaiki 22 sekolah rusak lainnya harus dikawal ketat oleh publik dan media. Kita tidak boleh membiarkan isu ini menguap begitu saja setelah tensi politik mereda. Dinas Pendidikan harus dirombak total dalam hal sistem pelaporan kondisi fisik sekolah. Jangan sampai kita harus menunggu sebuah sekolah roboh total dan memakan korban jiwa terlebih dahulu, baru kemudian para pejabat sibuk meminta maaf di depan kamera.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Q: Mengapa SDN Kebayoran Lama Selatan 09 Pagi bisa terbengkalai hingga dua tahun?
A: Terbengkalainya sekolah ini disebabkan oleh lambatnya respons birokrasi dan buruknya sistem pelaporan di Dinas Pendidikan DKI Jakarta, sehingga kondisi kerusakan bangunan tidak segera dianggarkan untuk perbaikan dan baru diketahui setelah viral di media.

Q: Bagaimana solusi sementara bagi siswa yang sekolahnya roboh?
A: Sebanyak 200-an siswa terpaksa menumpang belajar di SDN Kebayoran Lama Selatan 11 dengan jadwal kelas siang hingga sore hari (pukul 13.00 - 17.00 WIB).

Q: Dari mana anggaran untuk membangun kembali sekolah tersebut?
A: Gubernur DKI Jakarta menyatakan akan mengupayakan anggaran dari APBD, namun jika tidak memungkinkan dalam waktu dekat, Pemprov DKI membuka opsi menggunakan dana kompensasi KLB (Koefisien Lantai Bangunan) atau CSR pihak swasta.