Kemendagri Tekan Daerah: Tuberkulosis Harus Masuk RPJMD hingga APBD

Ringkasan Singkat

• Kementerian Dalam Negeri menuntut agar penanganan tuberkulosis dimasukkan ke semua dokumen perencanaan daerah, mulai dari RPJMD hingga APBD.
• Wamendagri Akhmad Wiyagus menekankan pentingnya data akurat dan kesiapan distribusi obat, mengingat ketergantungan pada impor.
• Pemerintah daerah diminta berkoordinasi intens dengan Kemenkes dan memperhatikan dinamika geopolitik yang dapat mengganggu rantai pasok kesehatan.

Dalam rangka mempercepat eliminasi tuberkulosis (TB), Kemendagri menegaskan komitmen untuk mengawal penanganan penyakit ini hingga masuk dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, termasuk RPJMD, RKPD, Renstra perangkat daerah, serta APBD. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus saat meninjau pelaksanaan Skrining Tuberkulosis Terintegrasi Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Medan, Sumatera Utara, pada Selasa (21/7).

"Kami akan memeriksa secara langsung apakah penanganan tuberkulosis masuk dalam dokumen perencanaan anggaran daerah, mulai dari RPJMD, RKPD, hingga Renstra dan APBD," ujar Wiyagus dalam keterangan tertulis. Ia menambahkan bahwa upaya ini merupakan wujud dari Asta Cita keempat, yang menitikberatkan pada penguatan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, serta kesetaraan gender.

Menurutnya, eliminasi TB harus dimulai dari tingkat desa, melibatkan RT/RW, PKK, serta seluruh elemen masyarakat. "Target kita dimulai dari yang terdepan, dari desa, karena semua lapisan harus terlibat," tegasnya.

Wiyagus juga menyoroti pentingnya data yang akurat. Pemerintah daerah diminta segera memenuhi kebutuhan data yang diminta Kementerian Kesehatan, karena kelengkapan data akan mempercepat distribusi obat kepada masyarakat yang membutuhkan. "Kita berperang tanpa data lengkap, tidak mungkin mengalahkan musuh," ujarnya, menekankan bahwa sumber daya manusia (SDM) adalah kekuatan utama program kesehatan berkelanjutan.

Selain itu, ia mengingatkan risiko ketergantungan pada obat impor yang rawan terdampak gejolak geopolitik global. "Distribusi obat tertentu yang masih mengandalkan impor harus diwaspadai, agar tidak terhambat oleh dinamika dunia," pungkasnya.

Kunjungan kerja tersebut juga dihadiri oleh Wamendagri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, serta pimpinan rumah sakit utama di kota tersebut.

Analisis Pakar

Sebagai jurnalis investigasi, saya melihat bahwa pernyataan Kemendagri masih bersifat deklaratif tanpa disertai mekanisme konkret. Memasukkan TB ke dalam dokumen perencanaan daerah memang penting, namun tantangan terbesar terletak pada implementasi di lapangan. Banyak daerah masih mengalami keterbatasan kapasitas teknis untuk mengumpulkan data yang valid, sehingga target yang diangkat di RPJMD sering kali hanya menjadi angka aspiratif.

Ketergantungan pada obat impor menambah kerentanan sistem kesehatan Indonesia. Jika geopolitik dunia bergejolak, pasokan obat anti-TB dapat terhambat, memperpanjang masa pengobatan dan meningkatkan risiko resistensi. Pemerintah harus segera mengembangkan produksi lokal, termasuk bahan baku farmasi, serta memperkuat rantai pasok domestik.

Selanjutnya, koordinasi lintas sektoral antara Kemendagri, Kemenkes, dan pemerintah daerah masih belum terstruktur. program gizi gratis Tanpa alokasi anggaran yang jelas dalam APBD, daerah akan kesulitan menyalurkan dana untuk skrining, pengobatan, dan pelatihan SDM. Pengawasan independen dari lembaga audit eksternal diperlukan untuk memastikan bahwa alokasi dana tidak hanya tertulis di dokumen, melainkan terealisasi di lapangan.

Akhirnya, pendekatan berbasis komunitas yang diusung Wiyagus—melibatkan PKK, RT/RW, dan desa—memang tepat, namun memerlukan dukungan finansial dan pelatihan yang memadai. Tanpa investasi pada kapasitas lokal, program ini berisiko menjadi inisiatif simbolik yang tidak menghasilkan penurunan angka prevalensi TB secara signifikan.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Apa itu RPJMD?
  A: RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah selama lima tahun yang menjadi acuan utama dalam penyusunan kebijakan dan anggaran.
• Q: Mengapa tuberkulosis menjadi prioritas nasional?
  A: TB masih menjadi penyebab kematian terbesar yang dapat dicegah di Indonesia, dengan target eliminasi pada 2030. Memasukkannya ke dalam dokumen perencanaan daerah memperkuat komitmen dan alokasi sumber daya.
• Q: Apa tantangan utama dalam mengimplementasikan kebijakan ini?
  A: Tantangan utama meliputi ketersediaan data yang akurat, pendanaan yang memadai dalam APBD, ketergantungan pada obat impor, serta koordinasi efektif antara kementerian pusat dan pemerintah daerah.