ESDM Siapkan Kompor Listrik Nasional, Target 2027 Butuh Rp815 Triliun!

Ringkasan Singkat

• Kementerian ESDM masih dalam fase uji coba program kompor listrik untuk mengurangi ketergantungan impor LPG.
• Anggaran program kompor listrik sebesar Rp815,56 miliar diusulkan untuk 2027, termasuk dalam pagu indikatif Rp1,509 triliun.
• Kerja sama dengan instansi seperti PLN, UGM, ITB, dan Kemendikti Saintek dilakukan untuk evaluasi efisiensi dan harga kompor listrik.

Jakarta, 20 Juli 2023 – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih menggelar uji coba program kompor listrik sebagai bagian dari strategi energi terbarukan. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Eniya Listiani Dewi, menyatakan bahwa program ini sedang diuji bersama tim dari Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa, PLN, Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Teknologi Bandung (ITB), serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek).

Menurut Eniya, uji coba bertujuan untuk menilai perbedaan efisiensi dan harga antar jenis kompor listrik sebelum program diimplementasikan secara masif. Saat ini, ESDM masih menunggu hasil evaluasi untuk menghitung proyeksi konsumsi listrik bulanan serta estimasi harga pasar. "Kita baru dites di BBSP. Kita bekerja sama dengan tim PLN, UGM, ITB, dan Kemendikti Saintek untuk menguji berbagai jenis kompor listrik serta efisiensinya," ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengusulkan alokasi anggaran Rp815,56 miliar untuk program kompor listrik pada 2027. Program ini menjadi bagian dari upaya mengurangi ketergantungan impor LPG serta memperkuat bauran energi nasional. Ia menekankan pentingnya dukungan anggota DPR untuk memetakan daerah yang berpotensi sebagai sasaran program. "Kita minta bantuan dari anggota DPR untuk mengetahui daerah mana yang membutuhkan kompor listrik ini," katanya.

Program kompor listrik dan motor listrik (Rp635,24 miliar) menjadi fokus dalam pagu indikatif Ditjen EBTKE sebesar Rp1,509 triliun. Secara keseluruhan, ESDM mengajukan anggaran pagu 2027 sebesar Rp27,33 triliun, naik 26,11% dibanding 2026 (Rp21,67 triliun). Anggaran ini terdiri dari 82% untuk program strategis infrastruktur (Rp22,48 triliun), 13% belanja operasional (Rp3,56 triliun), dan 5% publik non-fisik (Rp1,3 triliun).

Analisis Pakar

Program kompor listrik oleh Kementerian ESDM mencerminkan ambisi Indonesia untuk memperkuat kemandirian energi, terutama di sektor rumah tangga. Namun, langkah ini perlu dipertanyakan dari segi kelayakan ekonomi dan infrastruktur. Pertama, alokasi anggaran Rp815,56 miliar untuk kompor listrik terdengar signifikan, tetapi harus diimbangi dengan data konkret tentang efisiensi energi dan daya saing harga. Jika kompor listrik membutuhkan listrik yang tidak terjangkau oleh rumah tangga di daerah dengan listrik masih langsung (PLN belum menyeluruh), program ini berisiko menjadi beban fiskal tanpa dampak nyata.

Kedua, kolaborasi dengan institusi akademik seperti UGM dan ITB merupakan langkah positif untuk memastikan inovasi lokal. Namun, tantangan utama adalah menjamin ketersediaan listrik yang stabil di seluruh wilayah. Tanpa peningkatan kapasitas listrik dan jaringan distribusi, program ini bisa jadi hanya jadi simbol politik. Selain itu, perlu diwaspadai risiko ketergantungan pada impor komponen elektronik untuk produksi kompor listrik, yang justru bertolak belakang dengan tujuan mengurangi ketergantungan impor energi.

Ketiga, program ini harus diintegrasikan dengan kebijakan energi terbarukan yang lebih luas, seperti pengembangan energi surya atau biomassa. Tanpa sinergi dengan kebijakan lain, kompor listrik bisa jadi hanya menjadi solusi sementara yang tidak berkelanjutan. Menteri Bahlil Lahadalia perlu memastikan bahwa anggaran Rp27,33 triliun tidak hanya fokus pada program kompor, tetapi juga pada infrastruktur energi jangka panjang.

Terakhir, peran DPR dalam memetakan daerah sasaran program ini penting, tetapi harus diiringi transparansi dan akuntabilitas. Jika tidak, risiko terjadi penyalahgunaan anggaran atau distribusi tidak merata. Sebagai pakar ekonomi, saya menyarankan ESDM untuk melakukan studi kelayakan ekonomi secara independen sebelum melibatkan anggaran publik yang besar.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Apa tujuan program kompor listrik?
  A: Mengurangi ketergantungan impor LPG serta memperkuat bauran energi nasional.
• Q: Berapa anggaran yang dialokasikan untuk program ini?
  A: Rp815,56 miliar untuk 2027, termasuk dalam pagu indikatif Rp1,509 triliun.
• Q: Kapan program kompor listrik akan diimplementasikan?
  A: Masih dalam fase uji coba; implementasi penuh diproyeksikan mulai 2027 setelah evaluasi selesai.