BPK Ungkap Lonjakan Piutang Pajak Rp 83 Triliun, DJP Siapkan Penagihan Kolaboratif dengan APH

Ringkasan Singkat

• Piutang pajak DJP naik 11% menjadi Rp 83,61 triliun pada 2025.
• BPK temukan 4.740 ketetapan piutang macet senilai Rp 5,83 triliun yang belum ditagih.
• DJP akan memperkuat penagihan lewat Aparat Penegak Hukum dalam kerangka multidoor approach. DJP Gandeng TNI & Polri untuk memperkuat pengawasan.

Jakarta, CNBC Indonesia – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan komitmen memperkuat penagihan piutang pajak setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaporkan peningkatan signifikan dalam saldo piutang. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti, menyatakan bahwa strategi multidoor approach sudah berjalan, melibatkan kolaborasi lintas lembaga untuk menekan tingkat piutang pajak yang macet.

Menurut data BPK, saldo piutang DJP pada 2025 mencapai Rp 83,61 triliun, naik 10,99% dari tahun sebelumnya (Rp 75,33 triliun) dan melampaui angka 2023 (Rp 73,72 triliun). Dari total tersebut, terdapat 4.740 ketetapan piutang kualitas macet senilai Rp 5,83 triliun yang belum ditagih sesuai batas waktu.

Inge menjelaskan bahwa faktor utama piutang macet adalah ketidakmampuan wajib pajak membayar—baik karena perusahaan tutup, kebangkrutan, kematian, atau tidak memiliki aset yang dapat disita. Untuk mengatasi risiko ini, DJP telah mengimplementasikan pengawasan berjenjang, percepatan penyelesaian piutang mendekati daluwarsa, serta langkah-langkah eksekusi seperti pemblokiran, penyitaan, dan penjualan barang sitaan.

Langkah kolaboratif dengan Aparat Penegak Hukum diharapkan mempercepat proses penagihan, mengurangi beban administrasi, dan meningkatkan kepatuhan pajak secara keseluruhan. DJP menegaskan bahwa kebijakan ini sudah berjalan sejak awal tahun dan akan terus disesuaikan dengan dinamika ekonomi.

Analisis Pakar

Sebagai pengamat ekonomi makro, saya melihat dua implikasi utama dari temuan BPK. Pertama, pertumbuhan piutang pajak yang terus meningkat menandakan adanya celah signifikan dalam kepatuhan kebijakan fiskal, yang pada gilirannya dapat menurunkan efektivitas kebijakan fiskal pemerintah. Jika tidak ditangani, beban piutang macet akan menggerogoti potensi pendapatan negara, memperlemah posisi fiskal di tengah tekanan inflasi dan kebutuhan belanja publik.

Kedua, strategi multidoor approach yang melibatkan Aparat Penegak Hukum merupakan langkah pragmatis untuk menutup kesenjangan antara otoritas pajak dan penegakan hukum. Namun, keberhasilan pendekatan ini sangat bergantung pada koordinasi lintas lembaga, kecepatan proses peradilan, serta transparansi dalam penetapan nilai aset yang dapat disita. Tanpa mekanisme yang terintegrasi, risiko duplikasi tindakan atau bahkan penyalahgunaan wewenang dapat muncul.

Dari perspektif bisnis, peningkatan intensitas penagihan dapat memicu perubahan perilaku wajib pajak, khususnya perusahaan menengah ke atas. Mereka akan lebih memperhatikan manajemen risiko pajak, memperkuat dokumentasi keuangan, dan mungkin mengalokasikan dana cadangan untuk mengantisipasi potensi penyitaan aset. Hal ini dapat menurunkan likuiditas jangka pendek, namun sekaligus meningkatkan disiplin fiskal jangka panjang.

Secara keseluruhan, langkah DJP untuk melibatkan Aparat Penegak Hukum harus diiringi dengan reformasi prosedural—misalnya, digitalisasi proses penagihan, standar penilaian aset yang konsisten, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih cepat. Hanya dengan ekosistem yang terintegrasi, piutang pajak dapat berkurang secara signifikan, memperkuat kas negara, dan menciptakan iklim investasi yang lebih stabil.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Mengapa piutang pajak DJP terus meningkat?
• A: Karena adanya peningkatan jumlah wajib pajak yang tidak membayar, baik karena kebangkrutan, penutupan usaha, atau kurangnya aset yang dapat disita, serta kurangnya penagihan efektif sebelumnya.
• Q: Apa itu "multidoor approach" dalam konteks penagihan pajak?
• A: Strategi yang menggabungkan berbagai lembaga—seperti DJP, Aparat Penegak Hukum, dan lembaga keuangan—untuk menagih piutang secara terkoordinasi, mempercepat proses penyitaan, dan meningkatkan kepatuhan.
• Q: Bagaimana dampak penagihan kolaboratif terhadap bisnis?
• A: Perusahaan akan lebih memperhatikan manajemen risiko pajak, meningkatkan likuiditas cadangan, dan memperkuat dokumentasi aset untuk menghindari penyitaan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan disiplin fiskal.