PDIP Menunggu Jawaban BGN: Kritik Terhadap Pendekatan MBG yang Top Down

Ringkasan Singkat

• PDIP mengirim surat ke BGN untuk meminta data kader yang terlibat MBG, namun belum mendapat respons.
• Hasto Kristiyanto menegaskan kritik partai terhadap pelaksanaan MBG yang bersifat top down dan berpotensi komersialisasi.
• Partai mengklaim telah mengembangkan program gizi berbasis komunitas sebelum MBG, seperti di Surabaya dan Bantul.

Surabaya, 20 Juli 2026 – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, mengungkapkan bahwa surat permohonan data kepada Badan Gizi Nasional (BGN) mengenai kader partainya yang diduga terlibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hingga kini belum mendapatkan balasan. Surat dengan nomor 553/EX/DPP/VI/2026 yang dikirim pada 22 Juni 2026 ini menjadi respon terhadap pernyataan Wakil Kepala BGN, Nanik S Deyang, yang menyebut seluruh partai politik diduga terlibat dalam pengadaan dan manajemen SPPG.

"Karena kami sudah melarang anggota dan kader PDIP berjuang untuk terlibat dalam program tersebut, maka ketika kemudian muncul pertanyaan bagaimana sikap PDIP perjuangan, ya kami kemudian berkirim surat kepada BGN dan sampai sekarang kami belum menerima jawaban dari surat tersebut, ya kami akan nunggu," ujar Hasto di Surabaya, Senin (20/7), di sela menghadiri ujian disertasi tahap II (terbuka) pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago.

Surat itu dikeluarkan menindaklanjuti instruksi partai lewat surat sebelumnya pada 24 Februari agar tak ada kader mereka di eksekutif, legislatif, maupun struktural yang memanfaatkan MBG untuk mencari keuntungan finansial. Hasto menegaskan, "Ya, maka kemudian kami berkirim surat dengan bidang kehormatan Pak Komarudin Watubun ke seluruh jajaran internal partai agar program yang dalam desainnya ditujukan dengan misi yang baik untuk rakyat jangan sampai disalahgunakan termasuk oleh kekuasaan, termasuk disalahgunakan untuk kepentingan pemburu rente mencari keuntungan dan kemudian rakyat justru dikorbankan."

Menurut Hasto, partai akan langsung meminta klarifikasi bagi kader yang terbukti terlibat dalam program MBG. "Oh, begitu ada laporan kami langsung undang klarifikasi. [Soal sanksi] ya, tergantung jenis pelanggarannya. Karena itu kan program untuk rakyat. Kita enggak boleh melakukan komersialisasi suatu program yang ditujukan untuk rakyat," katanya. Ia menambahkan, hingga saat ini, PDIP masih menunggu data lengkap mengenai siapa saja kader yang diduga terlibat dalam pengelolaan SPPG.

Hasto memaparkan contoh program peningkatan gizi rakyat yang telah dikembangkan oleh kader PDIP di berbagai daerah, seperti Surabaya, Bantul, dan Banyuwangi. "Karena PDI Perjuangan sudah punya banyak model. Model di Surabaya dikembangkan oleh Bu Risma, Model Pak Idham Samawi yang dikembangkan di Bantul secara indirect untuk meningkatkan gizi bagi anak-anak didik kita melalui pemberian tiga ekor ayam untuk dikembangbiakkan, telurnya untuk dikonsumsi oleh anak-anak sekolah dan sebagainya," ujar Hasto. Ia menegaskan, kritik partainya terhadap MBG bukan pada gagasan dasarnya, melainkan pada pendekatan pelaksanaan yang dinilai bersifat top down.

Analisis Pakar

Permintaan PDIP ke BGN mengungkap dinamika politik yang kompleks di balik program MBG. Kritik terhadap pendekatan top down mengindikasikan ketidakpuasan terhadap sistem yang dianggap tidak melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Jika BGN memang menyadari adanya keterlibatan kader politik, maka tidak ada alasan untuk menunda respon. Ketidakjelasan ini justru memperparah rasa curiga publik terhadap program yang seharusnya bersih dari politik identitas.

Sebagai jurnalis investigasi, saya melihat ini sebagai peluang untuk mengaudit transparansi lembaga pemerintah. Apakah BGN benar-benar independen dalam mengelola program MBG, atau justru menjadi alat untuk membenarkan politisasi publik? Jika partai mengklaim telah mengembangkan model gizi berbasis komunitas sebelumnya, maka pertanyaan tentang kolaborasi antara BGN dan politikus perlu diselidiki lebih dalam. Apakah ada kontrak yang tidak transparan, atau pengadaan barang yang melibatkan kader partai?

Keberhasilan program MBG tidak bisa diukur hanya dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari keberlanjutan dan partisipasi masyarakat. Pendekatan yang terpusat pada pemerintah justru berisiko menimbulkan ketergantungan dan menghilangkan inisiatif lokal. PDIP memiliki argumen kuat dengan menekankan pentingnya model komunitas, tetapi perlu dipertanyakan: mengapa partai tidak langsung mengajukan gugatan atau menggunakan mekanisme hukum untuk memaksa transparansi BGN?

Dari perspektif politik, ini juga menjadi ajang untuk mengukur komitmen PDIP terhadap prinsip non-komersialisasi program sosial. Jika partai memang serius, maka langkah selanjutnya harus lebih tegas, seperti mengajukan permohonan ke Komisi III DPR atau KPK untuk memeriksa dugaan penyalahgunaan dana. Tanpa tindakan konkret, kritik hanya akan terdengar sebagai retorika politik semata.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Mengapa PDIP mengirim surat ke BGN?
  A: PDIP ingin memastikan tidak ada kader partai yang terlibat komersialisasi program MBG sesuai pernyataan BGN.
• Q: Apa kritik PDIP terhadap program MBG?
  A: PDIP menilai pendekatan MBG bersifat top down dan kurang melibatkan partisipasi masyarakat serta warung rakyat.
• Q: Apakah PDIP sudah punya program gizi sebelum MBG?
  A: Ya, PDIP telah mengembangkan model gizi berbasis komunitas di Surabaya, Bantul, dan Banyuwangi.