79 Narapidana Risiko Tinggi Dipindahkan ke Pulau Nusakambangan: Apa Motif Sebenarnya?

Ringkasan Singkat

• 79 narapidana berstatus high‑risk dipindahkan dari Lapas Makassar ke Pulau Nusakambangan pada 20 Juli 2024.
• Pejabat Mulyadi menyebut langkah itu sebagai bagian dari strategi penguatan sistem keamanan pemasyarakatan, tanpa mengungkap kriteria pemilihan narapidana.
• Kepala Lapas Gumilar Budirahayu menegaskan bahwa pelanggaran disiplin menjadi alasan utama, menimbulkan pertanyaan tentang standar penegakan disiplin di dalam penjara.

Sejumlah 79 narapidana kategori risiko tinggi yang sebelumnya berada di Lapas Makassar kini telah dipindahkan ke Pulau Nusakambangan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Pengumuman resmi disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Sulawesi Selatan, Mulyadi, pada Senin (20/7). Ia menegaskan bahwa pemindahan tersebut merupakan “bagian dari strategi penguatan sistem pengamanan pemasyarakatan” dan bertujuan menempatkan narapidana sesuai tingkat risikonya agar proses pembinaan dapat berjalan lebih efektif.

Namun, pernyataan tersebut terasa kosong karena tidak ada data publik yang menjelaskan kriteria pemilihan narapidana yang dipindahkan. Apakah mereka dipilih berdasarkan catatan kriminal, riwayat kekerasan di dalam Lapas, atau sekadar kebutuhan ruang di Makassar? Tanpa transparansi, kebijakan ini mudah disulut spekulasi bahwa pemindahan ini lebih dipengaruhi oleh kepentingan politik atau upaya menutupi kegagalan manajemen Lapas.

Kepala Lapas Makassar, Gumilar Budirahayu, menambahkan bahwa narapidana yang “terbukti melakukan pelanggaran disiplin, mengganggu keamanan dan ketertiban lapas maupun memiliki risiko tinggi” akan dipindahkan. Pernyataan ini menimbulkan pertanyaan kritis: siapa yang menilai pelanggaran disiplin tersebut, dan apakah proses penilaiannya adil serta dapat dipertanggungjawabkan?

Selain isu prosedural, pemindahan massal ini menyoroti masalah kapasitas penjara di Indonesia. Lapas Makassar, yang sudah beroperasi di atas kapasitas, tampaknya menggunakan pemindahan sebagai solusi jangka pendek tanpa mengatasi akar permasalahan: kurangnya fasilitas, anggaran, dan program rehabilitasi yang memadai. Sementara itu, Pulau Nusakambangan, yang dikenal sebagai “Alcatraz Indonesia”, kini menambah beban dengan menampung lebih banyak narapidana berisiko tinggi, berpotensi memperburuk kondisi keamanan dan kesejahteraan narapidana di sana.

Sinergi petugas yang disebutkan oleh Mulyadi memang penting, namun sinergi itu seharusnya diarahkan pada reformasi struktural, bukan sekadar operasi pemindahan. Tanpa pengawasan independen, kebijakan semacam ini berisiko menjadi alat politik untuk menyingkirkan tokoh atau kelompok yang dianggap mengganggu, alih-alih menjadi upaya nyata meningkatkan keamanan dan pembinaan.

Analisis Pakar

Sebagai jurnalis investigasi, saya melihat pemindahan 79 narapidana ini sebagai contoh klasik “pindah masalah” alih-alih menyelesaikannya. Pemerintah menyoroti keamanan, namun mengabaikan pertanyaan mendasar: mengapa Lapas Makassar tidak mampu menampung narapidana berisiko tinggi secara aman? Jawabannya terletak pada kebijakan penempatan yang tidak berbasis data, serta kurangnya investasi pada infrastruktur pemasyarakatan.

Selanjutnya, keputusan untuk menumpuk narapidana high‑risk di Nusakambangan menimbulkan risiko baru. Pulau ini sudah memiliki reputasi keras, dengan tingkat kekerasan internal yang tinggi. Menambah beban tanpa peningkatan fasilitas keamanan dapat memperparah situasi, meningkatkan potensi kerusuhan, dan menurunkan kualitas program rehabilitasi yang seharusnya menjadi fokus utama.

Dari perspektif hak asasi manusia, proses pemindahan harus dilengkapi dengan mekanisme pengawasan independen. Tidak ada laporan publik tentang audit independen atau partisipasi lembaga swadaya masyarakat dalam menilai kelayakan pemindahan. Tanpa transparansi, kebijakan ini mudah disalahgunakan untuk menindak narapidana yang kritis terhadap aparat atau yang terlibat dalam kasus politik sensitif, alih-alih menjadi upaya nyata meningkatkan keamanan dan pembinaan.

Akhirnya, kebijakan ini mencerminkan kegagalan sistemik: penekanan pada “keamanan” tanpa memperhatikan “pembinaan”. Sistem pemasyarakatan Indonesia masih terlalu berfokus pada penahanan fisik, bukan pada reintegrasi sosial. Jika tujuan pemerintah adalah menciptakan pemasyarakatan yang “profesional dan bermanfaat bagi masyarakat”, maka langkah pertama yang harus diambil adalah reformasi struktural, bukan sekadar memindahkan narapidana dari satu penjara ke penjara lain.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Mengapa narapidana dipindahkan ke Pulau Nusakambangan?
  A: Pemerintah menyatakan pemindahan bertujuan menyesuaikan tingkat risiko dan meningkatkan efektivitas pembinaan, meski tidak ada data publik yang menjelaskan kriteria pemilihannya.
• Q: Berapa kapasitas Lapas Makassar dan Pulau Nusakambangan?
  A: Lapas Makassar memiliki kapasitas resmi sekitar 1.200 narapidana namun sering beroperasi di atas 150% kapasitas; Nusakambangan memiliki kapasitas sekitar 2.500 narapidana.
• Q: Apakah pemindahan ini melanggar hak asasi narapidana?
  A: Tanpa proses penilaian yang transparan dan pengawasan independen, pemindahan massal dapat dianggap melanggar prinsip keadilan dan hak asasi, terutama bila tidak ada kesempatan bagi narapidana untuk mengajukan keberatan.