Prabowo Target Kemandirian Energi: Bisakah Indonesia Menyaingi India-Brasil dalam Bioetanol?

Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintahan untuk mempercepat program penggunaan bioetanol sebagai campuran bahan bakar bensin, mengacu pada praktik India (E20) dan Brasil (E100). Langkah ini diharapkan memperkuat kemandirian energi nasional serta memperkecil ketergantungan pada impor BBM.

Menurut Prabowo, Indonesia telah membuktikan kemampuan dalam mengolah kelapa sawit menjadi biodiesel, yang kini membuat negara tidak lagi perlu mengimpor solar sejak Juli 2024. "Uang harus beredar di Indonesia untuk dinikmati petani sawit," ujarnya dalam acara Panen Raya Serentak di Malang, Jawa Timur, Jumat (17/7/2026).

Saat ini, Indonesia hanya memiliki satu pabrik bioetanol yang beroperasi, dengan pencampuran bensin hanya mencapai level E5 di wilayah Jakarta dan Jawa Timur. Untuk mengejar target E20, Prabowo menargetkan pembangunan 30–50 pabrik baru dalam waktu dekat. "Kita harus kejar India, bukan mau kalah," tegasnya.

CEO Pertamina NRE, John Anis, menambahkan bahwa keberhasilan program ini membutuhkan regulasi mandatori serta kepastian harga bahan baku. "Devisa tidak boleh terus keluar untuk impor BBM. Kita harus memberdayakan petani dengan bahan baku lokal," katanya.

Pertamina sedang memetakan potensi bahan baku nabati seperti tebu, sorgum, singkong, dan aren untuk mendukung produksi bioetanol secara desentralisasi. Namun, tantangan seperti keterbatasan lahan, teknologi pengolahan, serta koordinasi antar kementerian masih perlu diatasi.

Analisis Mendalam: Dari Rencana ke Realitas Kemandirian Energi

Dari perspektif ekonomi makro, langkah Prabowo dalam mendorong program bioetanol memiliki potensi strategis yang signifikan, tetapi juga menuntut pertimbangan kritis terkait implementasi. India dan Brasil telah membuktikan bahwa bioetanol bukan sekadar konsep teoritis—mereka telah mengintegrasikan teknologi ini ke dalam struktur energi nasional selama lebih dari satu dekade. Brasil, misalnya, telah mengurangi impor BBM hingga 70% sejak 2000-an berkat penggunaan E100. Namun, konteks Indonesia yang lebih beragam dalam hal iklim, budaya pertanian, dan geografi membuat tantangan implementasi menjadi lebih kompleks.

Pertama, pertanyaan utama adalah: apakah Indonesia memiliki kapasitas produksi bahan baku nabati yang cukup untuk memenuhi target E20? Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2023 menunjukkan produksi tebu mencapai 2,3 juta ton, sementara kebutuhan bahan baku untuk 50 pabrik bioetanol bisa mencapai 10 juta ton per tahun. Tanpa diversifikasi bahan baku dan peningkatan produktivitas pertanian, target ini berisiko menjadi ilusi. Selain itu, penggunaan lahan untuk komoditas bioenergi bisa menimbulkan konflik dengan kebutuhan pangan, seperti yang pernah terjadi di negara-negara lain.

Kedua, keberhasilan program ini sangat bergantung pada kebijakan fiskal dan regulasi. Brasil mampu mencapai E100 berkat subsidi pemerintah yang besar dan regulasi yang konsisten selama 40 tahun. Di Indonesia, kebijakan subsidi BBM sudah menjadi beban fiskal negara. Jika pemerintah ingin menerapkan campuran bioetanol secara mandatori, ia harus menyiapkan mekanisme subsidi baru atau insentif pajak yang menggiurkan bagi produsen. Tanpa kepastian regulasi, investasi swasta akan enggan masuk, seperti yang terlihat dari minimnya pabrik bioetanol yang beroperasi saat ini.

Terakhir, dampak sosial-ekonomi program ini perlu dievaluasi secara menyeluruh. Jika dulu program biodiesel sawit memberikan keuntungan bagi petani, bioetanol bisa menjadi jalan keluar bagi wilayah dengan potensi bahan baku tinggi seperti Sulawesi, Sumatera, dan Nusra Tenggara. Namun, risiko monopoli pasar oleh konglomerat besar juga bisa menghambat inklusi ekonomi. Pemerintah harus memastikan agar skala usaha kecil dan menengah (UKM) bisa ikut serta, misalnya melalui kemitraan dengan koperasi petani atau skema joint venture antar daerah.

Dari sisi geopolitik, program ini juga bisa menjadi alat diplomasi ekonomi. Dengan menjadi produsen bioetanol yang andal, Indonesia bisa memperluas basis ekspor ke negara jiran seperti Thailand, Vietnam, atau Australia. Namun, hal ini membutuhkan standar internasional yang ketat dan investasi teknologi pengolahan yang efisien. Jika dikelola dengan baik, bioetanol bukan hanya soal energi—ia bisa menjadi katalisator transformasi ekonomi daerah serta pengurangan emisi karbon yang mendukung komitmen Net Zero 2060. Rupiah meroket ke Rp17.921/Dolar juga menjadi indikator penting bagi investor dalam menilai stabilitas ekonomi Indonesia.