Prabowo Tantang Kritik Harga Beras: 'Tanam Sendiri Kalau Mau Murah!'

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kritik terhadap kenaikan harga beras sebaiknya diiringi dengan kontribusi nyata, seperti langsung terlibet dalam sektor pertanian. Dalam acara panen raya bersama TNI di Malang, Jawa Timur, ia menyatakan, "Yang mengatakan beras mahal, suruh ikut tanam beras! Kalau petani beras enggak dapat penghasilan tinggi, suruh mereka tanam sendiri." Pernyataan itu diucapkan dalam rangka menekankan pentingnya kesejahteraan petani sebagai tulang punggung ketahanan pangan nasional.

Prabowo menambahkan, "Saya bangga dengan petani-petani Indonesia!" sekaligus mempertahankan peran TNI dan Polri dalam berbagai kegiatan sosial, termasuk di sektor pertanian. Menurutnya, kehadiran aparat keamanan di tengah masyarakat bukanlah hal yang perlu dipersoalkan, melainkan bagian dari upaya memperkuat ketahanan ekonomi dan sosial.

"Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Seluruh rakyat akan membela bangsa ini," ujar Prabowo. Ia menekankan bahwa kebijakan kolaborasi TNI-Polri dengan petani bertujuan untuk menyelesaikan berbagai kesulitan yang dihadapi masyarakat, terutama di bidang produksi pangan.

Analisis Pakar: Antara Retorika Politik dan Realitas Ekonomi

Pernyataan Prabowo mencerminkan dinamika politik yang seringkali menggali isu emosional untuk menanggapi kritik publik. Dari perspektif ekonomi makro, tantangan utama di balik kenaikan harga beras bukan sekadar masalah distribusi, melainkan struktur pasar yang kompleks. Faktor seperti subsidi pupuk, ketahanan pasokan, dan ketergantungan impor beras mentah menjadi variabel kritis yang perlu diatasi secara sistemik, bukan hanya dengan retorika 'tanam sendiri'. Jika tidak diimbangi dengan kebijakan struktural, solusi semisal ini berisiko menjadi narasi kosong yang mengabaikan keterbatasan kapasitas petani kecil.

Dari sisi kebijakan, keterlibatan TNI dan Polri di sektor pertanian memang bukan hal baru. Namun, langkah ini menimbulkan pertanyaan: apakah alokasi sumber daya militer untuk aktivitas non-militer benar-benar efisien? Secara teori, kolaborasi semacam ini dapat mempercepat infrastruktur dan distribusi di daerah terpencil. Namun, tanpa koordinasi yang jelas dengan instansi terkait seperti Kementan atau BPN, risiko duplikasi usaha dan konflik tugas perlu diwaspadai. Di sisi lain, kebijakan ini juga dapat diartai sebagai strategi politik untuk memperkuat basis elektoral di kalangan petani, sektor yang selama ini menjadi target kunci berbagai partai.

Dari kacamata global, kenaikan harga beras di Indonesia tidak terjadi sendiri. Gejolak iklim, konflik internasional seperti di Timur Tengah, dan ketergantungan pada pasokan impor membuat harga beras tidak stabil. Kebijakan 'tanam sendiri' sebenarnya mengacu pada prinsip food sovereignty yang diusung berbagai negara. Namun, tantangannya adalah bagaimana menggabungkan swasembada dengan efisiensi produksi modern. Tanpa inovasi teknologi dan pendanaan yang tepat, swasembada beras bisa jadi malah menimbulkan biaya tinggi yang pada gilirannya akan membebani konsumen.

Dari sudut pandang sosial, kebijakan ini juga perlu dievaluasi dari keterkaitan dengan program kesejahteraan petani. Jika Prabowo benar-benar ingin meningkatkan pendapatan petani, maka langsungnya harus diiringi dengan skema agrikultur yang inklusif, seperti pembiayaan murah, pelatihan teknis, dan akses pasar yang adil. Tanpa itu, retorika 'tanam sendiri' hanya akan memperdalam ketimpangan antara petani kecil yang terpinggirkan dan kelompok besar yang sudah memiliki modal. Kita perlu mengingat bahwa sektor pertanian di Indonesia masih didominasi oleh lahan kecil yang rentan terhadap fluktuasi harga dan cuaca. Kebijakan ini juga sejalan dengan komitmen Prabowo untuk mengurangi anggaran pertahanan demi fokus pada pemberantasan kemiskinan.