Kekerasan di Dalam DPRD Riau: Kubu Golkar Terlibat Baku Hantam, Partai Minta Maaf

Rapat anggaran antara anggota DPRD Riau dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang digelar pada Kamis (16/7) berubah menjadi kekacauan yang mengkhawatirkan. Konflik verbal antara Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ikhwan, dan Ketua Komisi V DPRD, Indra Gunawan (Eet), dari Fraksi Partai Golkar, berujung pada tindakan fisik yang saling memukul, mendorong, dan melempar benda. Insiden yang tercatat dalam video viral ini menjadi sorotan publik karena melanggar kode etik kelembagaan legislatif.

Menurut saksi mata, kericuhan terjadi sejak rapat Banggar sekitar pukul 14.30 WIB. Konflik awalnya berupa pertengkaran kata-kata, tetapi cepat merebak kepada anggota rapat lainnya. Situasi kemudian kondusif kembali setelah intervensi, namun dampak psikologis terhadap publik sudah terjadi. Ketua DPRD Riau, Kedersimanto, menyatakan bahwa peristiwa itu dipicu oleh kesalahpahaman antara kedua pihak.

Ahmad Doli Kurnia, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, langsung mengecam tindakan kedua anggota karnya. Ia menyebut peristiwa tersebut sebagai "memalukan" dan menegaskan bahwa wakil rakyat harus menjadi teladan dalam menyelesaikan perselisihan. Doli juga mengklaim telah memeriksa laporan insiden dan menuduh Indra Eet yang memulai konflik dengan memojokkan Parisman. Ia menambahkan, "Persoalan bisa diselesaikan dengan akal sehat, bukan emosi dan adu fisik." Partai Golkar pun meminta maaf kepada masyarakat Riau atas perilaku yang tidak pantas.

Analisis Pakar

Insiden kekerasan di DPRD Riau bukan sekadar perkelahian semata, tetapi cerminan dari krisis kredibilitas politik di tanah air. Partai Golkar, yang sejak lama menjadi salah satu kekuatan dominan dalam arena politik Indonesia, kini terlibat skandal yang mengguncang citra profesionalisme lembaga negara. Konflik antara dua anggota fraksi yang seharusnya menjadi penyeimbang kebijakan publik justru terbuka di ruang publik, memperlihatkan betapa lemahnya mekanisme internal partai dalam menjaga disiplin dan etos kerja. Ahmad Doli Kurnia, sebagai figur terkemuka Golkar, tentu saja harus bertanggung jawab atas perilaku anggota karnya. Permintaan maaf yang dikeluarkan oleh partai bisa dilihat sebagai langkah damage control, tetapi tanpa tindakan tegas seperti sanksi atau evaluasi struktural, permintaan maaf ini hanya akan dianggap sebagai formalitas kosong.

Video viral tersebut menjadi bukti nyata bahwa era digitalisasi telah mengubah dinamika politik. Setiap perilaku yang tidak pantas di ruang legislatif kini bisa menjadi bahan perbincangan global dalam hitungan menit. Hal ini menuntut politisi untuk lebih waspada dalam menjaga perilaku pribadi dan profesional. Namun, lebih dari itu, insiden ini mengungkapkan betapa lemahnya budaya dialog dalam politik Indonesia. Konflik yang seharusnya diselesaikan melalui mekanisme legislasi, musyawarah, atau bahkan mediasi internal justru berujung pada kekerasan. Ini adalah tanda bahwa partai-partai politik masih terjebak dalam pola kompetisi yang emosional, bukan berbasis pada visi kebangsaan.

Dari perspektif demokrasi, peran DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat menjadi penting. Jika anggota DPRD sendiri tidak mampu menjaga sikap profesional, bagaimana mereka bisa menjadi teladan bagi masyarakat? Konflik seperti ini juga menggoyahkan keyakinan publik terhadap kemampuan lembaga negara dalam menyelesaikan perselisihan secara konstruktif. Partai Golkar harus segera mengambil langkah konkret, seperti memanggil kedua anggota tersebut untuk evaluasi, serta memperketat pengawasan internal. Tanpa itu, insiden ini akan terus menjadi simbol kemerosotan kredibilitas politik di mata publik.

Akhirnya, perlu ditegaskan bahwa politik bukanlah arena untuk menyelesaikan dendam pribadi atau memperlihatkan kekuatan fisik. Setiap politisi, terutama yang menjadi bagian dari struktur kekuasaan, harus memiliki integritas yang tinggi. Jika tidak, maka demokrasi kita akan terus diproyeksikan sebagai simbol kemunduran, di mana kekuasaan lebih dihargai daripada kebenaran dan keadilan. Partai Golkar, sebagai salah satu pionir demokrasi di Indonesia, harus belajar dari insiden ini dan memperbaiki diri demi masa depan politik yang lebih bersih dan profesional.