Prabowo: Program Peremajaan Tebu 12 Tahun Mandek, Target Dua Tahun Ini Bisa Jadi 'Game Changer'!

JAKARTA, 17 Juli 2024 – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa program peremajaan kebun tebu di Indonesia sempat mengalami stagnasi selama 12 tahun, sebuah fakta yang mengguncang dunia pertanian nusantara. Informasi ini ia peroleh dari laporan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, yang kini berambisi mempercepat program tersebut hingga selesai dalam dua tahun ke depan.

Dalam acara panen raya di Malang, Jawa Timur, Prabowo menyatakan bahwa Amran menginformasikan rencana peremajaan tebu mencakup 100 ribu hektare per tahun. Namun, setelah diskusi mendalam, Menteri Pertanian optimis program ini dapat diselesaikan lebih cepat – hanya dalam dua tahun. 'Mentan (Amran) yang melaporkan kepada saya program kita sekarang adalah 100 ribu hektare per tahun, dan dengan demikian akan dicapai dalam empat tahun. Tapi setelah saya tanya lagi ke beliau, dengan gagah dan berani beliau mengatakan, "Pak, kita bisa dalam dua tahun," kata Prabowo.

Menanggapi target ambisius tersebut, Prabowo menambahkan dengan nada santai namun tegas: 'Saya bilang, "Bagus, tapi jangan masuk rumah sakit, Mentan." Jadi dua tahun, tapi jangan sampai Ambruk. Negara dan bangsa masih butuh kau.'

Selain fokus pada peremajaan tebu, Prabowo menyinggung program pemerintah di sektor pangan dan sumber daya alam. Ia menyatakan target swasembada pangan telah tercapai, sementara pemerintah kini berupaya mencapai swasembada energi dan merintis swasembada air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik untuk konsumsi maupun pertanian.

Di sisi lain, Prabowo menegaskan komitmen pemerintah dalam penertiban aktivitas ilegal, mulai dari penyelundupan, pertambangan, perkebunan, perikanan, hingga praktik perdagangan yang melanggar aturan. 'Kita sedang mengadakan penertiban besar-besaran terhadap semua kegiatan ilegal. Pekerjaan kita besar. Tapi insyaallah, dengan tekad, dengan hati, dengan kehendak, kita akan mencapai yang kita inginkan,' ujarnya.

Analisis Mendalam: Dari Stagnasi ke Transformasi – Tantangan dan Peluang di Balik Peremajaan Tebu

Program peremajaan tebu yang sempat mandek selama 12 tahun mencerminkan ketergantungan Indonesia pada impor gula serta rendahnya produktivitas sektor agroindustri. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), volume impor gula mentah dan olahan Indonesia terus meningkat dalam dekade terakhir, sementara produksi domestik terhambat oleh faktor usia tanaman tebu yang sudah tua dan teknologi yang tidak terupdate. Jika dibiarkan berlanjut, situasi ini berpotensi menimbulkan ketimpangan nilai tukar yang merugikan, terutama ketika harga komoditas internasional melonjak tinggi.

Namun, target percepatan program ini – dari empat tahun menjadi dua tahun – bukan sekadar angka yang menggiurkan. Di baliknya terdapat tantangan struktural yang harus diatasi, seperti keterbatasan pendanaan, infrastruktur pengolahan yang belum memadai, serta adaptasi petani terhadap varietas tebu baru. Tanpa strategi yang tepat, risiko gagalnya program bisa tinggi. Misalnya, jika tidak ada insentif fiskal atau kredit lunak bagi petani, mereka mungkin enggan mengganti bibit lama dengan varietas unggul yang memerlukan investasi awal lebih besar.

Dari sisi ekonomi makro, keberhasilan program ini bisa menjadi pilar penting bagi swasembada energi. Tebu bukan hanya sumber gula, tetapi juga bahan baku bioetanol dan listrik biomassa. Jika dikelola secara terintegrasi, peremajaan tebu bisa memperkuat rantai pasok energi terbarukan, sekaligus menurunkan belanja impor BBM. Namun, ini membutuhkan sinkronisasi kebijakan antar kementerian, terutama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), agar tidak terjadi duplikasi atau konflik regulasi.

Dari perspektif global, percepatan peremajaan tebu bisa menjadi 'blueprint' bagi negara-negara kaya akan sumber daya alam tetapi minim teknologi pertanian. Namun, keberhasilannya tidak akan terlepas dari transparansi dan akuntabilitas. Jika dibiarkan, praktik ilegal seperti perkebunan liar atau pencurian bibit bisa menghambat progres. Di sinilah peran pemerintah dalam memperketat pengawasan serta memberikan insentif bagi pelaku usaha yang etis menjadi krusial. Tanpa itu, target dua tahun hanyalah mimpi yang mustahil.