Mengapa Minyakita Melonjak di Atas HET? Ini Penyebabnya yang Membongkar!

Minyak goreng seharga Rp16.380 per liter justru melampaui batas HET Rp15.700 per liter, menjadi sorotan BPS dalam pengawasan inflasi konsumen. Data terbaru menunjukkan bahwa meski hanya 26,94% wilayah Indonesia yang mengalami kenaikan IPH, harga komoditas ini tetap dianggap kritis karena level tingginya.

Menurut Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, stabilitas harga bukanlah indikator utama jika level harga tetap di atas kemampuan masyarakarak. "Stabilitas pada harga tinggi justru membebani rumah tangga," ungkapnya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2026.

Pengamat Pertanian Khudori dari AEPI menuduh masalah struktural pada rantai pasok dan harga bahan baku. Minyakita yang diproduksi dari CPO dengan DMO 35% justru semakin rentan terhadap fluktuasi global. "Hitungan rendemen 1 liter minyak butuh lebih dari 1 kg CPO. Jika harga CPO di atas Rp15.000 per kg, produsen pasti rugi kalau menjual Rp13.500," katanya.

Sementara Eliza Mardian dari CORE Indonesia menyoroti dominasi pelaku swasta dalam pengolahan CPO. Saat harga ekspor tinggi, komitmen DMO cenderung ditinggalkan, memicu kelangkaan di pasar rakyat. Ia menyerukan pengetatan DMO dengan sanksi tegas, pengawasan digital berbasis barcode, serta operasi pasar terarah untuk menjangkau kelompok menengah bawah.

Analisis Mendalam: Dari Perspektif Ekonomi Makro dan Kebijakan Strategis

Minyakita bukan sekadar isu harga, melainkan cerminan ketidakseimbangan struktural dalam kebijakan ketahanan pangan Indonesia. DMO 35% yang ditetapkan pemerintah tampaknya tidak cukang untuk menjamin keterjangkauan bila tidak diimbangi mekanisme pengawasan yang ketat. Ketika harga CPO global melonjak, produsen swasta secara rasional memprioritaskan ekspor karena margin lebih menguntungkan. Ini menciptakan konflik antara kepentingan korporasi dan target sosial pemerintah. Tanpa insentif atau sanksi yang memadai, DMO hanyalah formalitas yang mudah diabaikan.

Rantai distribusi yang memanjang hingga level D4 justru memperparah ketidakadilan ini. Setiap perantara menambah margin, sehingga harga ke konsumen bisa melambung dua kali lipat dari harga produksi. Regulasi yang membatasi distribusi hanya sampai D2 tapi tidak dijamin implementasinya, membuat kebijakan ini kosong. Solusi jangka pendek seperti operasi pasar terarah bisa efektif, tetapi hanya bersifat taktis. Tanpa perbaikan sistemik, masalah akan kembali berulang saat harga CPO naik lagi.

Jangka panjang, pemberdayaan koperasi petani sawit di sektor hilir adalah kunci strategis. Dengan mengurangi ketergantungan pada korporasi besar, pemerintah bisa menciptakan pasokan internal yang lebih stabil. Namun, ini memerlukan investasi infrastruktur, pelatihan, dan insentif fiskal yang signifikan. Tanpa komitmen politik yang kuat, inisiatif ini hanya akan jadi rencana yang menguap di meja rapat.

Dari sisi makroekonomi, kelangkaan Minyakita berpotensi memicu inflasi terbuka yang meresahkan. Jika tidak ditangani, kenaikan harga bahan makanan dasar bisa menjadi pemicu tekanan terhadap daya beli masyarakat, terutama rumah tangga dengan pendapatan rendah. Pemerintah perlu mempertimbangkan kebijakan subsidi langsung atau kredit bersubsidi untuk produsen kecil sebagai jalan tengah. Namun, kebijakan ini harus diiringi transparansi dan akuntabilitas untuk menghindari alokasi anggaran yang tidak tepat sasaran.