Mendagri Ternyata Mampu Optimalkan Anggaran APBN 2025, Ini Bukan Cuma 'Efisien' Tapi Juga Strategis!

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian membantah anggapan efisiensi belanja APBN 2025 justru menurunkan kinerja Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Ia menegaskan, realisasi anggaran kementerian sebesar Rp3,76 triliun atau 99,46 persen dari pagu efektif Rp3,79 triliun justru menjadi salah satu yang tertinggi di antara kementerian dan lembaga pemerintah lainnya.

"Capaian 99,46 persen ini termasuk salah satu yang tertinggi di antara kementerian/lembaga," ujar Tito dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI terkait Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN 2025, Kamis (16/7) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Anggaran Kemendagri awalnya berjumlah Rp4,79 triliun pada 2025. Namun, seiring kebijakan efisiensi pemerintah, anggaran dipangkas menjadi Rp2,61 triliun. Melalui mekanisme relaksasi dari Kementerian Keuangan, pagu efektif kembali dinaikkan menjadi Rp3,79 triliun. Tito menjelaskan, tambahan anggaran digunakan untuk program strategis seperti penguatan infrastruktur IT Ditjen Dukcapil, pemenuhan kegiatan prioritas, serta pengembangan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI).

Anggaran juga mendukung pendidikan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) serta pelaksanaan program pemerintah di daerah. Di sisi penerimaan, Kemendagri mencatat realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp1,22 triliun atau 225,30 persen dari target Rp545,62 miliar, didorong oleh layanan akses data kependudukan.

Selain itu, Kemendagri kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai opini ke-12 berturut-turut sejak 2014. Nilai kinerja anggaran mencapai 94,69 (sangat baik), evaluasi akuntabilitas instansi 78,99 (sangat baik), dan indeks reformasi birokrasi 91,01 (kategori A). Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional 2025 juga mendapat predikat sangat baik.

"Semua capaian ini berkat pengawasan dan rapat kerja rutin, termasuk kunjungan ke lapangan oleh pimpinan dan Komisi II DPR RI," ujar Tito. Ia menekankan, keberadaan di lapangan, termasuk pos lintas batas, memungkinkan introspeksi dan perbaikan berkelanjutan.

Analisis Mendalam

Keberhasilan Kemendagri dalam mengoptimalkan anggaran APBN 2025 justru menimbulkan pertanyaan: apakah efisiensi yang diusung pemerintah benar-benar berpihak pada kesejahteraan rakyat, atau sekadar trik akuntansi untuk menutupi defisiensi struktural? Dari data yang ditunjukkan, pemangkasan anggaran awal sebesar Rp2,18 triliun (dari Rp4,79 triliun menjadi Rp2,61 triliun) tampaknya tidak bersifat substansial. Kenaikan anggaran kembali ke Rp3,79 triliun lewat mekanisme relaksasi justru mengindikasikan bahwa efisiensi awal mungkin tidak dirancang dengan matang. Ini seperti menggoyang-goyangkan anggaran untuk menunjukkan 'kemampuan' Kemendagri, padahal sebenarnya hanya memindahkan beban dari satu periode ke periode lain.

Realisasi PNBP yang melonjak 225,30 persen juga patut dipertanyakan. Jika dilihat dari konteks, layanan akses data kependudukan menjadi andalan utama. Namun, apakah ini benar-benar mencerminkan kinerja yang transparan, atau justru menggantikan pendapatan dari sumber lain yang seharusnya menjadi prioritas? Misalnya, apakah pendapatan dari pemanfaatan data ini sudah memperhitungkan aspek perlindungan data pribadi warga, terutama di era digitalisasi yang semakin marak? Tanpa regulasi yang ketat, potensi penyalahgunaan data bisa menjadi beban tersembunyi di balik angka yang menggoda ini.

Keberlanjutan opini WTP selama 12 tahun berturut-turut tentu membanggakan, tetapi juga perlu diwaspadai. Opini WTP bukanlah satu-satunya indikator kinerja. Di sisi lain, indeks reformasi birokrasi Kemendagri mencapai 91,01, yang jauh lebih tinggi daripada rata-rata kementerian lain. Ini menunjukkan bahwa meski anggaran ditekan, Kemendagri mampu mempertahankan standar akuntabilitas. Namun, pertanyaannya: apakah reformasi birokrasi ini benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik, atau hanya sekedar formalitas administrasi? Tanpa evaluasi lapangan yang independen, angka-angka ini bisa menjadi hiasan di atas realitas yang belum sepenuhnya berubah.

Dari sisi politik, keberhasilan Tito dalam menyampaikan capaian ini di DPR mungkin menjadi bukti koordinasi yang baik antara eksekutif dan legislatif. Namun, di balik sorotan terhadap angka-angka positif, ada isu struktural yang belum terpecahkan: bagaimana Kemendagri menjamin bahwa efisiensi anggaran tidak mengorbankan program-program penting seperti pelayanan administrasi kependudukan di daerah terpencil? Jika efisiensi hanya menjadi alat untuk menurunkan biaya sementara, maka dampak jangka panjangnya bisa merugikan masyarakat. Sebagai jurnalis investigasi, saya menilai, keberhasilan Kemendagri kali ini adalah konsekuensi dari manajemen anggaran yang cermat, tetapi juga perlu diwaspadai agar tidak menjadi prasangka untuk mengabaikan kritik atas kebijakan efisiensi yang sebenarnya masih bersifat taktis, bukan strategis.