Wamendagri Gagas KPP Papua ke PSN: Harapan Besar untuk Daerah Baru yang Kekinian Fiskalnya Lemah

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mengungkapkan komitmen pemerintah pusat untuk memperjuangkan usulan pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan (KPP) di empat Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua agar masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Langkah ini diusulkan sebagai solusi untuk mengatasi keterbatasan kapasitas fiskal pemerintah daerah (Pemda) di provinsi baru, termasuk Provinsi Papua Selatan, yang masih sangat tergantung pada dukungan APBN.

Usulan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Papua Selatan di Kabupaten Merauke, Rabu (15/7). Ribka menegaskan bahwa Kementerian PPN/Bappenas telah memperhatikan isu ini dan terus mendampingi proses pembahasan agar infrastruktur pemerintahan di DOB dapat berkelanjutan tanpa terikat keterbatasan APBD.

"Kami sedang berjuang bersama Menteri Dalam Negeri dan Komisi II DPR RI karena kami menyadari bahwa kekuatan fiskal APBD untuk seluruh provinsi saat ini sangat lemah, termasuk Provinsi Papua Selatan," ujar Ribka.

Dalam kesempatan yang sama, ia mendorong Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah untuk lebih proaktif dalam membangun komunikasi dengan kementerian dan lembaga pusat. Kemendagri siap menjadi fasilitator 24 jam bagi setiap kebutuhan koordinasi, sekaligus menekankan pentingnya pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) secara optimal untuk menghindari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang berisiko menimbulkan pemotongan alokasi anggaran di masa depan.

"Kalau dari otonomi khusus ada SILPA, kemudian dapat punish lagi, ada pemotongan lagi, susah juga bagi Pak Gubernur untuk membantu masyarakat. SKPD yang mengelola dana otonomi khusus harus lebih cermat dalam penggunaannya," tegasnya.

Sementara itu, Ribka memberikan apresiasi atas keberhasilan Pemprov Papua Selatan dalam mempercepat penataan pemerintahan sejak pembentukan daerah, termasuk pembangunan fisik Kantor Gubernur, Kantor DPR Papua Selatan, dan rumah susun ASN yang target selesainya pada Desember 2025.

Analisis Mendalam: Antara Harapan dan Tantangan Pembangunan KPP di DOB Papua

Pembangunan KPP di DOB Papua bukan sekadar isu infrastruktur, melainkan ujian kemampuan negara dalam menyeimbangkan desentralisasi dengan keterbatasan fiskal daerah. Fakta bahwa empat provinsi baru di Papua—termasuk Papua Selatan—masih sangat rentan secara keuangan menjadi catatan kritis dalam proses otonomi khusus. Jika dibiarkan, ketergantungan pada APBN bisa memicu ketimpangan struktural antara wilayah baru dan daerah yang sudah mapan. Kemendagri sekaligus Wamendagri Ribka Haluk menyadari bahwa inklusi KPP ke dalam PSN bukan hanya soal alokasi dana, tetapi juga simbol komitmen negara akan keberlangsungan pemerintahan yang adil.

Namun, di balik komitmen tersebut, muncul pertanyaan: apakah mekanisme PSN yang berbasis pada proyek strategis nasional mampu menjawab kebutuhan spesifik DOB Papua? Sejarah mengingatkan bahwa banyak proyek infrastruktur besar di Indonesia yang terjebak dalam keterlambatan dan kurang optimal akibat proses yang terlalu bureaukratis. Tanpa transparansi dan pengawasan independen, dana PSN bisa berpotensi menjadi sarana politik kosong. Di sinipun peran ASN menjadi vital—bukan sekadar menjadi penyalur kebijakan, tetapi sebagai garda terdepan dalam memastikan agar setiap rupiah dari APBN benar-benar menyentuh dunia nyata.

Isu SILPA pun tak bisa diabaikan. Jika dibiarkan, dana otonomi khusus yang seharusnya menjadi 'obat' bagi ketertinggalan wilayah justru bisa berubah menjadi 'racun' akibat pengelolaan yang tidak tepat. Hal ini mengingatkan pada praktik lama di mana dana khusus seringkali menumpuk karena minimnya kapasitas administrasi daerah. Kritik terhadap sistem otonomi khusus di Indonesia bukan hal baru, tetapi jika ditata ulang dengan pendekatan partisipatif dan berbasis data, bisa jadi jauh berbeda nasibnya. Kuncinya ada pada keseriusan pemerintah daerah untuk 'menggaji' dana secara transparan, bukan sekadar menunggu alokasi dari pusat.

Akhirnya, keberhasilan Pemprov Papua Selatan dalam menyelesaikan pembangunan fisik kantor gubernur dan DPR dalam waktu singkat patut diapresiasi. Namun, ini baru permulaan. Keberlanjutan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua tidak akan tercapai jika hanya mengandalkan fisik kantor semata. Inilah mengapa inklusi KPP ke PSN harus diikuti dengan reformasi struktural—mulai dari penguatan sistem administrasi, peningkatan kapasitas ASN, hingga transparansi pengelolaan dana publik. Tanpa itu, pembangunan hanya akan jadi 'pesta penataan' yang menguapkan harapan rakyat.