Stick Cone di Rawa Buntu: Solusi Palsu yang Membuat Kemacetan Makin Parah

Berita Daerah
Siti RahmawatiSiti Rahmawati
Siti Rahmawati
Siti Rahmawati
News Desk

Menyajikan liputan berita terkini secara cepat dan akurat langsung dari sumbernya.

Stick Cone di Rawa Buntu: Solusi Palsu yang Membuat Kemacetan Makin Parah
BAGIKAN:

Penempatan stick cone atau pembatas jalan di Jalan Raya Rawa Buntu, Serpong, Tangerang Selatan, memicu kemarahan pengendara dan menimbulkan pertanyaan serius tentang kebijakan lalu lintas daerah. Pembatas yang dipasang tepat setelah titik putar balik (U‑turn) menuju akses Tol Serpong dan kawasan ITC BSD, membentang puluhan meter hingga menutup akses masuk Stasiun Rawa Buntu.

Sejumlah pengendara, termasuk Toni, melaporkan bahwa arus kendaraan menjadi lebih padat sejak pembatas tersebut dipasang. "Jadi makin macet. Tadi pagi macet banget," keluh Toni pada Selasa (14/7). Ia mengaku belum mengetahui tujuan resmi pemasangan, namun menduga bahwa pembatas dimaksudkan untuk mencegah kendaraan berbelok langsung ke Stasiun Rawa Buntu setelah melakukan putar balik. Menurutnya, kebijakan ini tidak efektif karena antrean kendaraan tetap terjadi.

Toni menambahkan, "Harusnya bukan cuma dipasang itu, tapi angkot‑angkot yang ngetem juga dirapikan." Pernyataan ini menyoroti masalah kronis penertiban angkutan kota yang sering berhenti atau menunggu penumpang di sekitar lokasi, memperparah kemacetan yang sudah ada.

Sementara itu, Julham Firdaus, anggota Komisi IV DPRD Kota Tangerang Selatan, mengunjungi lokasi pada Rabu (15/7) dan mengamati kondisi lalu lintas secara langsung dari pukul 07.00 hingga 09.00 WIB. Ia mencatat bahwa antrean kendaraan tidak terputus selama dua jam pemantauan, menandakan bahwa pembatas jalan justru menyempitkan lebar jalur pada titik putar balik, menyulitkan manuver kendaraan.

Julham menuntut pembongkaran sementara stick cone dan meminta evaluasi menyeluruh atas rekayasa lalu lintas di kawasan tersebut. "Hari ini dibuka saja. Saya langsung minta dibuka untuk kita pantau dulu seperti apa penguraiannya. Jadi yang namanya putaran itu, saat kendaraan berputar jalannya jangan mengecil, harus melebar," ujarnya.

Komisi IV DPRD Tangsel berencana memanggil Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Tangerang Selatan untuk menuntut penjelasan resmi mengenai dasar pemasangan stick cone. Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari pihak berwenang yang menjelaskan tujuan atau evaluasi kebijakan tersebut.

Analisis Pakar

Sebagai jurnalis investigasi, saya melihat pola yang lebih luas di balik keputusan ini. Penempatan stick cone tampaknya merupakan solusi jangka pendek yang diusung tanpa kajian teknis yang memadai. Kebijakan semacam ini sering kali diprakarsai oleh tekanan politik lokal atau kepentingan tertentu, bukan berdasarkan data lalu lintas yang objektif. Tanpa koordinasi dengan pihak transportasi dan tanpa melibatkan stakeholder seperti operator angkutan kota, langkah ini justru menambah beban pada infrastruktur yang sudah tegang.

Lebih jauh, kegagalan transparansi dari Dishub menimbulkan kecurigaan akan adanya prosedur yang tidak sesuai standar. Apakah pemasangan ini merupakan respons cepat terhadap insiden tertentu, ataukah upaya mengalihkan sorotan dari masalah penertiban angkutan publik? Tanpa audit independen, publik tetap berada dalam ketidakpastian, sementara kemacetan terus menggerogoti produktivitas warga.

Prediksi saya, jika tidak ada peninjauan menyeluruh, stick cone akan tetap menjadi pemicu kemacetan, bahkan dapat memicu kecelakaan karena ruang manuver yang sempit. Solusi yang lebih berkelanjutan meliputi penataan ulang jalur U‑turn, penambahan lebar jalan, serta penegakan regulasi terhadap angkutan kota yang sering menghalangi arus lalu lintas. Pemerintah daerah harus mengadopsi pendekatan berbasis data, melibatkan konsultan transportasi, dan membuka ruang dialog dengan masyarakat.

Kesimpulannya, stick cone di Rawa Buntu bukan sekadar masalah teknis, melainkan cerminan kegagalan kebijakan transportasi yang mengabaikan kebutuhan riil pengguna jalan. Penghapusan sementara pembatas tersebut harus diikuti dengan audit menyeluruh dan rencana aksi yang transparan, agar tidak kembali terulang di titik kritis lain di wilayah ini.