Bobby Nasution Sambut Seruan Prabowo: Pengawasan SPPG MBG Jadi Tugas Daerah, Tapi Apa Risikonya?

Sumatera Utara, 15 Juli 2026 – Gubernur Sumut, Bobby Nasution, menegaskan kesiapan pemerintah daerah untuk mengawasi operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam rangka mengeksekusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pernyataan ini muncul setelah Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengingatkan bahwa ada oknum yang diduga menyusup dan menyalahgunakan dana serta fasilitas program tersebut.

"Presiden menginginkan program ini berjalan lancar demi kesehatan anak‑anak sekolah. Jika gizi mereka terjamin, tentu proses belajar akan lebih optimal," ujar Bobby dalam konferensi pers Rabu (15/7). Ia menambahkan bahwa tanpa pengawasan ketat, tujuan utama MBG – meningkatkan kualitas gizi pelajar – dapat terhambat oleh praktik‑praktik penyimpangan di lapangan.

Menurut Nasution, wajar bila pemerintah daerah diminta terlibat dalam pengawasan SPPG. "Jika ada penyimpangan, kami berhak menegur, mengoreksi, bahkan menyesuaikan menu bila sekolah memintanya," katanya. Ia menegaskan bahwa koordinasi antara provinsi, kabupaten, dan kota sudah berjalan, serta data terbaru tentang SPPG yang bermasalah telah disalurkan ke otoritas terkait.

Data yang diterima sebelum libur sekolah menunjukkan beberapa SPPG mengalami kendala tidak hanya pada kualitas makanan, tetapi juga pada pengelolaan limbah. "Masalahnya tidak sekadar soal menu, tapi juga sanitasi dan pengelolaan sampah yang tidak sesuai standar," jelasnya.

Pemerintah Provinsi Sumut telah menyampaikan temuan tersebut kepada kepala daerah masing‑masing, sekaligus berkoordinasi langsung dengan pengelola SPPG untuk memperbaiki prosedur. "Kami sudah menginformasikan kepada bupati, walikota, dan kepala SPPG terkait temuan ini," tambahnya.

Sementara itu, Presiden Prabowo dalam acara peresmian Bendungan Meninting di Lombok Barat pada 10 Juli menegaskan bahwa seluruh aparat daerah harus memeriksa dapur MBG secara menyeluruh. "Jika ada penyalahgunaan, laporkan segera ke BGN atau langsung ke saya. Laporan dapat dikirim lewat TikTok, dan tim kami akan turun tangan," ujarnya.

Analisis Pakar

Seruan Prabowo untuk mengawasi SPPG memang terdengar logis, mengingat besarnya anggaran yang dialokasikan untuk MBG. Namun, di balik niat baik tersebut terdapat tantangan struktural yang tidak bisa diabaikan. Pertama, pengawasan yang bersifat vertikal – dari pusat ke daerah – sering kali menimbulkan tumpang tindih kewenangan, sehingga menurunkan efektivitas kontrol. Pemerintah daerah, termasuk Sumut, harus menyiapkan mekanisme audit independen yang tidak terpengaruh oleh tekanan politik.

Kedua, masalah penyusupan bukan sekadar soal individu yang menyalahgunakan dana, melainkan juga jaringan informal yang memanfaatkan celah regulasi. Tanpa reformasi prosedural yang menyeluruh, termasuk transparansi dalam pengadaan bahan makanan dan pelaporan limbah, program MBG akan terus terancam oleh praktik korupsi. Penggunaan platform digital seperti TikTok untuk pelaporan memang inovatif, namun belum tentu menjamin akurasi atau keamanan data pelapor.

Ketiga, fokus pada gizi anak sekolah harus diimbangi dengan pendekatan holistik. Pengawasan SPPG tidak boleh berakhir pada inspeksi dapur semata; harus ada evaluasi dampak jangka panjang terhadap kesehatan dan prestasi belajar. Data ilmiah yang terintegrasi antara kementerian pendidikan, kesehatan, dan lingkungan akan menjadi fondasi kebijakan yang lebih kuat.

Ke depan, saya memprediksi bahwa tekanan publik dan media akan semakin menguji konsistensi pemerintah dalam menindak penyimpangan MBG. Jika tidak ada tindakan tegas dan transparan, program ini berisiko menjadi simbol kegagalan kebijakan publik, bukan contoh keberhasilan. Oleh karena itu, kolaborasi lintas sektoral, audit independen, dan partisipasi masyarakat harus menjadi pilar utama dalam mengamankan masa depan gizi generasi muda Indonesia.