Medan City Government Confronts Pertamina Over Fuel Shortage Crisis: What's Really Behind the Long Queues?

Medan, 15 Juli 2024 – Pemerintah Kota (Pemkot) Medan secara langsung menindaklanjuti keluh kesel warga terkait antrean panjang kendaraan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak (SPBU) Pertamina dengan mengirimkan tim untuk meminta penjelasan kepada pihak pengelola. Langkah ini diambil atas instruksi Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Waas, sebagai bentuk pengawalan terhadap kelangkaan BBM yang belum kembali normal meski sudah lewat dari perkiraan waktu penyelesaian.

Menyikapi kunjungan tersebut, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut menegaskan bahwa persoalan yang ditimbulkan bukanlah akibat kekurangan pasokan BBM, melainkan kendala teknis dalam proses distribusi. Menurut Sales Area Manager Retail Medan, Tito Rivanto, perusahaan sedang menjalankan pembenahan internal pada sistem penyaluran BBM menggunakan armada mobil tangki, sekaligus menambah sopir dari pihak eksternal dan jumlah SPBU yang beroperasi 24 jam untuk mempercepat normalisasi.

Namun, fakta di lapangan justru menguatkan keraguan publik. Meski sebelumnya Pertamina menyatakan kondisi akan kembali normal pada 10 Juli, antrean kendaraan justru semakin memanjang hingga sejumlah SPBU kehabisan pasokan BBM subsidi maupun non-subsidi. Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan, Citra, menyatakan kekecewaan atas klaim tersebut dan menekankan perlunya transparansi serta akuntabilitas dalam penanganan krisis ini.

"Kami datang untuk memastikan apakah kendala yang dihadapi masih sama seperti yang disampaikan sebelumnya atau ada faktor lain yang belum diungkap. Masyarakat butuh kepastian, bukan janji yang belum terbukti," kata Citra dalam pernyataan resminya.

Sebagai respons, Pemkot Medan telah mengerahkan personel Dinas Perhubungan dan Satpol PP untuk membantu mengatur lalu lintas di lokasi-lokasi strategis. Ia menambahkan, pemerintah siap memberikan dukungan logistik dan administrasi jika diperlukan, termasuk mengoptimalkan koordinasi dengan pihak terkait seperti Polda Sumut dan Hiswana Migas.

Analisis Pakar: Di Balik Antrean BBM, Tantangan Sistemik yang Tak Terpecahkan

Masalah distribusi BBM di Medan bukan sekadar permasalahan teknis semata, melainkan cerminan dari ketergantungan yang berlebihan pada satu pihak pengelola utama. Fakta Pertamina mengklaim kelancaran pasokan namun tetap gagal menyelesaikan antrean menjadi bukti bahwa sistem distribusi BBM di Indonesia masih rentan terhadap gangguan struktural. Jika dibiarkan, hal ini berpotensi menimbulkan krisis kepercayaan publik yang lebih besar, terutama di tengah kondisi perekonomian yang sudah terbelalak akibat pandemi dan inflasi global.

Sebagai jurnalis investigasi, saya menilai bahwa langkah Pemkot Medan dalam meminta penjelasan merupakan bentuk akuntabilitas yang patut diapresiasi. Namun, pertanyaan berat menggantung: mengapa persoalan ini belum terselesaikan meski sudah diketahui sejak 8 Juli? Apakah ada indikasi penundaan atau minimnya prioritas dari pihak Pertamina? Dari sisi hukum, pemerintah daerah berhak meminta pertanggungjawaban atas layanan publik yang menjadi tugas kelola BUMN seperti Pertamina. Namun, tanpa mekanisme sanksi yang tegas, klaim "pembenahan internal" hanya akan terdengar seperti alasan teknis yang sederhana.

Dari perspektif politik, keputusan Wali Kota Medan untuk langsung terlibat dalam pengawalan BBM ini bisa jadi strategi untuk memperkuat citra kepemimpinannya yang responsif. Namun, jika tidak diiringi dengan tindakan tegas terhadap pihak yang bertanggung jawab, langkah ini berisiko hanya menjadi dramatisasi politik tanpa solusi konkret. Publik akan menilai sejauh mana komitmen pemerintah dalam memperbaiki kualitas hidup, bukan hanya dalam wacana.

Dari sisi ekonomi, kelangkaan BBM di Medan bisa menjadi indikator awal adanya ketimpangan distribusi antar wilayah. Jika tidak ditangani secara konsisten, hal ini berpotensi menyebar ke kota-kota lain di Sumatera Utara. Saya menyerukan agar Ombudsman dan BPK mulai memantau proses ini secara independen, serta mengajak publik untuk lebih kritis dalam menilai janji-janji pemerintah dan BUMN. Karena di balik antrean yang mengganggu kondusivitas kota, terdapat rakyat yang menunggu janji demokrasi yang nyata.