Kebakaran Mematikan di Tahura R Soerjo: Tim Gabungan Terhambat Medan Terjal, Korban Masih Tak Terhitung

JAMBI, 15 Juli 2024 – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali melanda kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) R Soerjo, tepatnya di Blok Tempuran, Gunung Biru, Pegunungan Anjasmoro, Desa Kemiri, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Titik api pertama kali dilaporkan oleh warga pada Selasa (14/7) pukul 19.30 WIB, namun respons penanggulangan masih terhambat oleh kondisi geografis yang menantang.

Menurut Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jawa Timur, Satriyo Nurseno, tim gabungan baru dapat menembus hingga Bukit Cendono pada siang Rabu (15/7). "Akses menuju titik api sangat terjal, sehingga tim belum dapat melanjutkan perjalanan ke lokasi kebakaran," ujarnya. Kendala lain yang dihadapi adalah sinyal komunikasi yang lemah, menghambat koordinasi lapangan.

Tim BPBD Provinsi Jawa Timur telah menyiapkan logistik dan peralatan khusus, termasuk lima dus makanan tambahan gizi, tiga dus makanan siap saji, serta perlengkapan proteksi seperti helm, gepyok, dan sepatu boots karhutla. Personel juga berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Mojokerto, Polsek Pacet, Koramil Pacet, pengelola Tahura R Soerjo, serta relawan Masyarakat Peduli Api (MPA).

Saat ini, cuaca di lokasi dilaporkan cerah, namun vegetasi hutan dan semak belukar yang terbakar masih menimbulkan ancaman kebakaran meluas. Satriyo menegaskan belum ada korban jiwa atau luka, namun luas area yang terdampak masih dalam proses pendataan.

Penanganan kebakaran ini melibatkan banyak unsur, mulai dari aparat pemerintah, aparat keamanan, hingga masyarakat setempat. Namun, pertanyaan kritis muncul: mengapa respons awal terhambat oleh medan yang sulit dan mengapa sinyal komunikasi tidak memadai di area yang rawan kebakaran? Apakah ada kebijakan atau investasi yang kurang memadai dalam infrastruktur penanggulangan kebakaran hutan di Jawa Timur?

Analisis Pakar

Sebagai jurnalis investigasi, saya menilai bahwa insiden ini bukan sekadar kecelakaan alam semata. Kebakaran hutan di wilayah pegunungan Jawa Timur kerap berulang, menandakan adanya pola kegagalan sistemik dalam mitigasi risiko. Pertama, kurangnya peta risiko kebakaran yang akurat dan terintegrasi antara pemerintah provinsi, kabupaten, serta pengelola kawasan konservasi menjadi penyebab utama keterlambatan penanggulangan. Kedua, infrastruktur komunikasi di daerah terpencil masih sangat terbatas; tanpa jaringan yang handal, tim pemadam tidak dapat berkoordinasi secara real‑time, memperpanjang waktu respons.

Ketiga, alokasi dana untuk pencegahan kebakaran tampak tidak seimbang dengan kebutuhan di lapangan. Bantuan logistik yang dikirimkan—seperti makanan dan perlengkapan dasar—menunjukkan kesiapan darurat, namun tidak menyentuh akar masalah seperti patroli rutin, sistem peringatan dini, atau program reboisasi yang dapat mengurangi bahan bakar alami. Pemerintah provinsi harus mengalihkan sebagian anggaran untuk investasi jangka panjang, termasuk pemasangan menara pemantau satelit, drone pemantau kebakaran, dan pelatihan teknis bagi relawan lokal.

Keempat, peran masyarakat sekitar masih belum optimal. Masyarakat yang hidup di sekitar Tahura R Soerjo memiliki pengetahuan lokal yang berharga untuk deteksi dini, namun mereka belum terintegrasi dalam skema resmi penanggulangan kebakaran. Diperlukan mekanisme insentif yang jelas, misalnya program “Sahabat Hutan” yang memberi kompensasi bagi warga yang melaporkan titik api secara cepat.

Kelima, transparansi data kebakaran masih menjadi isu. Hingga kini, belum ada angka pasti mengenai luas lahan yang terbakar, yang menghambat penilaian dampak lingkungan dan ekonomi. Pemerintah harus segera merilis data berbasis GIS yang dapat diakses publik, sehingga akuntabilitas dapat terjaga dan kebijakan dapat disesuaikan secara berbasis bukti.

Jika tidak ada perubahan struktural dalam penanganan kebakaran hutan, kita akan terus menyaksikan siklus yang sama: kebakaran muncul, respons terhambat, kerusakan ekosistem meluas, dan biaya pemulihan yang semakin membengkak. Ini bukan hanya masalah lingkungan, melainkan beban ekonomi dan sosial bagi masyarakat Jawa Timur. Kegagalan infrastruktur dan ancaman lingkungan yang mengerikan menjadi bukti nyata bahwa sistem mitigasi risiko masih lemah. Model revolusi kebijakan berbasis digitalisasi bisa menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas penanganan bencana.